- November 30, 2020

Kemunduran Demokrasi Apabila Kepala Daerah di Pilih DPR

Kemunduran Demokrasi Apabila Kepala Daerah di Pilih DPR
  Dukumen Foto News Analisa
Penulis
|
Editor

Banda Aceh – Dr Taufiq Abdul Rahim Pengamat Politik Aceh menilai adanya usulan agar pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak lagi dipilih oleh rakyat adalah cara berfikir demokrasi yang mundur ke belakang (set back of democratics thinking). ┬áPada era politik modern saat ini sama sekali tidak tepat dan gagal nalar. Juga bermakna ingin membungkam demokrasi dan ingin menghidupkan kembali otokrasi ataupun monokrasi pilitik.

Pengamat Politik Aceh tersebut, menjelaskan, alangkah baiknya sistem demokrasi itu terus diperbaiki, baik aturan hukum, aturan main, tata cara, kaidah dan etikanya menjadi lebih baik serta semakin baik.

Bukan malah membalik mengembalikan ke masa lalu, klasik dan kuno, dimana demokrasi hanya dikendalikan oleh segelintir orang dan kekuasaan politik hanya milik penguasa dan elite politik yang berkuasa serta kroninya, bahkan pengikut setianya.

Baca Juga:  Gubernur Aceh Dukung BPKP dan APIP Perketat Pengawasan Penggunaan Anggaran Kepala Daerah

“Maka model politik yang anomali kekuasaan dan penentuan jabatan kekuasaan ditentukan oleh beberapa orang dan atau para legislator yang ada di parlemen, ini sama sekali tidak bermartabat dan beradab” tegasnya.

Jika ada keinginan politik yang tidak menempatkan demokrasi, dan juga pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak kepada rakyat lagi, karena selama ini sudah dipilih langsung oleh rakyat. Maka ini dikatakan sebagai “gagal nalar” dan juga “miss leading” dalam berfikir diera demokrasi politik modern saat ini, terutama di Indonesia dan Aceh khususnya, sebagai salah satu pelopor perubahan demokrasi modern secara nasional.

Baca Juga:  Tembakan Senjata Anti Serangan Udara Lantamal VI Berhasil Jatuhkan Dua Pesawat Tempur Musuh

Dengan demikian, adanya ide, saran dan usulan yang ingin membatasi demokrasi serta mengurangi hak demokrasi rakyat pada zaman demokrasi modern saat ini, menunjukkan ada kesalahan memahami demokrasi, yang mana status kekuasaan demomkrasi politik tertingginya ditangan rakyat, dan ingin mengembalikan kekuasaan otoriter politik pada kelompok dan pihak tertentu. Sebaiknya, jika ada yang salah dengan sistem, kaidah, tata cara, perilaku dan etika politik, maka peran pengambil kebijakan politik yaitu eksekutif dan legislatif mesti memperbaiki serta mereformasi undang-undan juga aturan politik agar menjadi lebih baik sesuai dengan iklim, norma dan kearifan nasional dan lokal.

Baca Juga:  Tanggapi Kudeta Myanmar Presiden Amerika Joe Biden Ancam Berlakukan Sanksi Berat

“Karena itu, secara praktis dan akademik serta realitas mesti bersama-sama seluruh elemen masyarakat memperbaiki sistem dan iklim demokrasi politik yang berlaku”.

Bukan malah berfikir secara “aneh dan gagal nalar”, sehingga mengembalikan sistem dan praktik politik kembali dengan cara ataupun secara konvensional dan mematikan demokrasi politik yang kekuasaan tertingginya pada rakyat. Inilah inti dari demokrasi politik yang sesungguhnya, bukan pada elite politik yang ingin membagi-bagi jabatan kepada orang yang diinginkannya, ditunjuk serta mudah diatur untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka saja. Demikian pungkasnya. (Red)

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Terbitkan Juknis Bantuan Pemerintah Subsektor Perikanan Tangkap TA. 2022, KKP Mulai Siapkan Calon Penerima

Terbitkan Juknis Bantuan Pemerintah Subsektor Perikanan Tangkap TA. 2022, KKP Mulai Siapkan Calon Penerima

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
KKP, Anggaran APBN untuk Kepentingan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

KKP, Anggaran APBN untuk Kepentingan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Gubernur Aceh Ikuti Penyerahan DIPA dan TKDD oleh Presiden

Gubernur Aceh Ikuti Penyerahan DIPA dan TKDD oleh Presiden

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
ASN Pemerintah Aceh Peringati HUT ke-50 Tahun Korpri

ASN Pemerintah Aceh Peringati HUT ke-50 Tahun Korpri

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Gerakan Penanaman 1000 Mangrove di Areal Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja

Gerakan Penanaman 1000 Mangrove di Areal Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend   Wisata
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Berita   Daerah   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Berita   Daerah   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Cucu Sultan Aceh, Sampaikan Terima Kasih kepada Anis Baswedan Atas Peresmian Jalan Laksamana Malahayati

Cucu Sultan Aceh, Sampaikan Terima Kasih kepada Anis Baswedan Atas Peresmian Jalan Laksamana Malahayati

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   Trend
KKP Dorong Pemerintah Daerah Segera Susun Rencana Aksi Daerah Konservasi Hiu Paus

KKP Dorong Pemerintah Daerah Segera Susun Rencana Aksi Daerah Konservasi Hiu Paus

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas 2021, KKP Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan Segar

Peringati Harkannas 2021, KKP Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan Segar

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Pendidikan   Trend