Banda Aceh, News Analisa – Pengamat Ekonomi dan Politik Aceh, Dr. Taufik A Rahim, menyoroti masalah pengesahan APBA 2024 yang terhambat akibat kepentingan elit Aceh. Pada minggu ketiga bulan Februari 2024, APBA 2024 senilai Rp 11,7 triliun dengan defisit belanja publik sebesar Rp 703 miliar.
Meskipun terdapat surplus pembiayaan netto sebesar Rp 703 miliar yang dapat menutupi anggaran belanja, persetujuan dari Kemendagri dan Kemenkeu RI untuk melaksanakan APBA 2024 belum jelas.
Meskipun telah disetujui oleh Pj. Gubernur dan DPRA, hingga minggu ketiga Februari 2024, kejelasan terkait pengesahan APBA 2024 masih belum terlihat. Hal ini berdampak pada kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan berbagai badan serta lembaga resmi di Aceh yang belum dapat menggunakan anggaran untuk kepentingan publik dan rakyat Aceh.
Dr. Taufik menyebut fenomena politik dalam APBA 2024 semakin tidak berpihak kepada rakyat. Perolehan suara dalam politik juga mempengaruhi situasi politik di tengah kehidupan rakyat Aceh. Kondisi ini membuat APBA 2024 tidak mampu menyelesaikan persoalan di Aceh, termasuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan rakyat.
Selain itu, keberadaan anggota legislatif atau DPRA yang belum terpilih secara aktual dan faktual sesuai dengan hasil pengumuman KPU/KIP Aceh juga menjadi kendala dalam pengurusannya, kecuali ada kepentingan politik dan ekonomi dalam penggunaan anggaran belanja publik untuk kepentingan pribadi.
Pengamat Politik Aceh juga mencatat adanya praktik transaksional politik (money politics) yang semakin marak di tengah masyarakat Aceh, sehingga memperlambat proses pengesahan APBA 2024. Eksekutif, dalam hal ini Pj. Gubernur, juga tidak serius dalam memikirkan Aceh dan tidak mendapatkan hasil yang signifikan dari pemerintah pusat.
Dalam hal ini, APBA 2024 tidak lagi menjadi prioritas Pj. Gubernur Aceh. Jika tidak serius dalam mengurus Aceh dan masalah APBA 2024 yang masih belum jelas, lebih baik Pj. Gubernur mempertimbangkan untuk mundur secara terhormat. Aceh membutuhkan orang atau pejabat yang memiliki keinginan politik (political will) untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan di Aceh.
Masalah kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan ekonomi-sektoral-wilayah, dan sektor-sektor lainnya yang bermasalah perlu menjadi perhatian serius.
Saat ini, kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah, terutama Pemerintah Aceh dan Legislatif, semakin berkurang. Jika tidak ada keinginan untuk secara serius mengurus dan memperbaiki kehidupan rakyat Aceh, lebih baik mundur secara terhormat. Demikian keterangan dari Dr. Taufik A Rahim.
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
