- 14 April 2022

Usman Lamreung: Ketika Pengawasan BPKS Dilakoni Oleh Oknum Gagal

Usman Lamreung: Ketika Pengawasan BPKS Dilakoni Oleh Oknum Gagal
Usman Lamreung, Pemerhati kebijakan publik (News Analisa)  
Penulis
|
Editor

Banda Aceh, News Analisa – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) membutuhkan manajemen pengawasan yang baik dan profesional untuk mengawasi demi terciptanya lingkungan kerja yang positif dan produktif.

Dibentuknya Dewan Pengawas (DP) BPKS ini sesuai dengan kewenangannya bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran  yang diharapkan.

Hal itu diungkapkan oleh akademisi dan pengamat sosial dan pembangunan Usman Lamreung menanggapi isu Iskandar Zulkarnien mundur selaku kepala BPKS. Jumat (14/4/2022).

Pejabat dan pegawai yang dimiliki BPKS kata Usman tentulah memiliki sifat–sifat manusiawi yang terkadang berpotensi untuk melakukan kesalahan atau kecurangan dalam bekerja.

Namun supaya adil, pengawasan yang diharapkan bukan dilakukan oleh tenaga yang sebelumnya gagal total pada saat ia menjadi pemimpin di daerah tersebut, kendati beda tanggungjawab, sehingga diragukan kapabilitasnya sebagai anggota DP.

Nah, keinginan pegawai untuk melakukan kecurangan kerja karena sifat manusia ini bisa disebabkan oleh bermacam- macam, bisa oleh karena mereka menilai peraturan kerja tidak adil baginya.

Atau bisa jadi karena rasa tidak puas pegawai BPKS terhadap hak yang didapat. Kendati alasan ini sungguh tidak mungkin karena gaji mereka yang diterima setiap bulan lumanyan besar. Atau juga karena mengemban tugas atau kewajiban melebihi kemampuan, lalu merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerja.

Kemudian lainnya bisa jadi, alasan karena merasa bosan dengan pekerjaannya.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut diperlukan pengawasan yang ketat dari pimpinan dan Dewan Pengawas terhadap pegawai ketika bekerja yang telah berkomitmen bersama mewujudkan suasana kerja yang bahagia.

Namun sayangnya sebaliknya pengawasan dilakukan oleh oknum atau orang yang pernah gagal sehingga pengawasan justeru menimbul ketegangan di internal.

Usman menilai, setahun terakhir manajemen BPKS sangat menyadari pentingnya pengawasan dalam manajemen.

“Kami sadar pengawasan sangat dibutuhkan oleh sebuah lembaga seperti BPKS, karena kita harus memastikan bahwa semua pekerjaan  dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi tidak mendikte kami sejauh yang kami kerjakan masih dalam rel yang benar,” ujar seorang staf yang namanya enggan ditulis.

Menurut Usman, manajemen BPKS paham bahwa pengawasan untuk lembaga sipil seperti BPKS dilakukan sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 menjelaskan bahwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan pegawai adalah jabatan pengawas sebagaimana bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana yang meliputi pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan.

“Jadi aturannya jelas, bukan dengan pola-pola arogansi. Bagaimana tidak, DP menggelar rapat dengan seluruh karyawan, tapi wakil kepala BPKS di usir dari ruang rapat, tidak diperkenan ikut rapat oleh seorang DP yang pernah gagal sebagai pemimpin di Sabang,” ungkapnya.

Usman Lamreung juga menjelaskan, kepemimpinan dalam organisasi  (BPKS) adalah sebuah proses dimana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh bukan ketakutan kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Nah ini kata Usman sudah di penuhi dengan sangat baik oleh pimpinan BPKS setahun terakhir.

Manajemen BPKS setahun terakhir pun sudah membangun suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai kepada penyelenggaraan kegiatan dibawahnya dengan baik.

Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin.

Tapi pemimpin yang baik tegas Usman, dilihat dari seberapa besar tingkat kepatuhan atau disiplin bawahan dalam bekerja.

Bahkan hasil kerja setahun terakhir kata Usman, justru semua staf BPKS sudah meninggalkan kebiasaan lama yang ogah-ogahan sebagai bukti pimpinan mampu menciptakan suasana harmoni dilingkungan kerjanya, sehingga tujuannya secara efektif dan efisien mulai tercapai.

Selain itu ia mampu mendorong ketaatan pejabat dan stafnya terhadap peraturan perundang-undanganserta laporan pengelolaan keuangan negara secara handal.

Oleh karena itu, sudah semestinya Dewan Pengawas dalam melalukan pengawasan harus melalui pendekatan pengendalian seperti yang digunakan pada pengawasan melekat (Waskat) adalah pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan dan reviu intern.

Sedangkan pendekatan pada manajemen pengendalian menggunakan unsur- unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern.

Namun manajemen pengendalian pada Waskat lebih menjadi tanggung jawab pimpinan atasan langsung, sedangkan untuk Sistem Pengendalian Intern pelaksanaannya adalah menjadi tanggung jawab seluruh pegawai BPKS.

Ditambahnya, begitu juga dalam melakukan  pengawasan atau pengendalian oleh atasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya oleh atasan langsung dinilai cukup berjalan dengan baik.

“Nah, disini justeru tim dari Dewan Pengawas yang harus diawasi, apalagi ada oknum pernah gagal tapi kok diberi kepercayaan untuk mengawasi kerja orang lain,” pungkasnya.

Usman pun mengatakan demi menyelamatkan BPKS ia menyarankan kepada Gubernur selaku ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) agar menganulir oknum arogan yang tergabung dalam Dewan Pengawas (DP), yang kerab bersikap arogan.

“Makanya baik-baik dengan saya ya, kalau tidak, ya seperti bapak itu…!!!,”

Apa maksudnya perkataan itu, wallahubissawab tidak ada yang tau, karena dia tidak melanjutkan kata-katanya.***


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini