Pidie, News Analisa – Ketua Relawan Irwandi Center (IC) Kabupaten Pidie, M. Hasan Ali mendesak gubernur Aceh dan partai-partai pengusung untuk tidak bermain-main lagi dalam pengisian sisa masa jabatan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh. Tetapi jangan sekedar mangisi posisi jabatan tersebut hanya sekedar memenuhi sisi legal formil belaka. Namun lihatlah kepentingan Aceh, pembangunannya dan rakyatnya. Demikian dinyatakan M.,Hasan Ali dalam rilisnya kepada media massa, di Kota Sigli, Kamis malam, (11/02/2021)
Hasan pada masa Pilkada 2017 juga memimpin Sekretariat Bersama (SEKBER) pemenangan Irwandi-Nova, sebagai forum induk untuk koordinasi dan pengendalian pemenangan Irwandi-Nova Kabupaten Pidie, mengharapkan kepada semua pihak agar memahami dan menyadari bahwa jabatan wagub Aceh itu adalah jabatan besar, berat dan penuh tantangan.
“Tugaih fungsi sidroe wagub nyan hana mudah, kon lagee panitia tandeng meuen bhan. Hansep ngen modal hawa. Lon pih hawa syit jeuet keu wagub, meusibuleuen pih jeuet untuk tamah catatan biografi pribadi. Meunyo hawa syit bandum hawa, tapi reuloh teuh bandum meunyo sikada hawa tapi hana kada,” ujarnya tegas dalam bahasa Aceh.
Kepada media News Analisa, Caleg anggota DPRA PNA dari Dapil II Pidie dan Pidie Jaya pada pemilu 2019 lalu itu, juga mengingatkan, “soe mantong meunyo gohlom jitamong speks dan hana KD atawa hansep syarat wajeb seusuai tingkat jabatan wagub leubeh got bek paksa droe jeuet keu cawagub. Reuloh, kureubeuen rakyat laju-laju, malee peureute dan ujong saban ngen enaya droe keu droe maka wajeb lhoh droe ilee.”
Anggota dan kader PNA asal Pidie yang bergerak di dunia usaha swasta bidang konsultansi dan konstruksi itu meneruskan, bahwa dirinya ingin melihat kondisi politik demokrasi Aceh yang sudah harus mulai mengutamakan kualitas, pengalaman yang teruji, keuletan dan kemampuan memadai dalam urusan penentuan kepemimpinan.
“Ibarat suatu perusahaan kecil yang berambisi ingin dapat pekerjaan besar tetapi KD (kemampuan dasar) dan spesifikasi yang diwajibkan tidak ada. Kurang KD dan beda speks saja sudah tidak mungkin. Jika dipaksakan maka musibah bagi penyelenggara hingga masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat,” Hasan menganalogikan.
Salah Pilih, Rugi Besar
Menurutnya, selama ini setiap hasil Pilkada di Aceh, sering melahirkan pemimpin yang kemudian harus dibenci, bahkan oleh pendukung mereka sendiri. Mayoritas pemilih awam belum mampu menilai dengan baik siapa yang paling layak dari berbagai sudut pandang.
“Rakyat sering terlanjur memilih dan memenangkan jagoan mereka yang belum layak menjadi pemimpin. Lalu kemudian mereka menyesal, mulai memprotes dan mencaci maki ketika yang mereka pilih tersebut ternyata tidak punya apa-apa, hana asoe dan bahkan lagee beusoe dhoe, raya that rugoe,” sambungnya.
Hasan menyadari, “memang rakyat geutanyoe syit mudah that dipeungeut. Sebagian memang galak dipeungeut dan galak peungeut droe keudroe. Hal-hal yang sesungguhnya manipulatif ternyata disukai masyarakat awam kita. Ini dikarenakan mereka belum mengenal secara menyeluruh, siapa sebenarnya yang sedang mereka pilih dan apa kelebihan serta kekurangan figur tersebut.”
Mengakhiri pendapat dan sarannya, Hasan yang pernah menjadi Sekretaris DPW PNA Kab. Pidie pada tahun 2016-2017 lalu menegaskan, memulai kembali sesuatu yang baik bagi pembangunan dan pemerintahan Aceh, juga kepentingan perdamaian dan nilai tawar Aceh dengan nasional dan dihargai internasional maka Muhammad Nazar mantan wagub harus diusung semua partai untuk mengisi masa jabatan yang tersisa itu.
“Dulu masa pemerintahan Aceh 2007-2012, kondisi pembangunan Aceh yang pro rakyat mulai terwujud. Banyak program hebat masa Irwandi-Nazar itu sukses dan ditiru nasional serta daerah-daerah lain. Sayang sekali, setelah mereka berdua pensiun, pembangunan Aceh kembali jelek meskipun dananya jauh lebih besar,” jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa harapan perbaikan kembali pembangunan Aceh ada pada masa pemerintahan Irwandi-Nova. Dirinya dan para relawan berjuang memenangkan mereka berdua adalah karena sebab itu. Sayangnya BW mengalami masalah dan kami tak menduga.
Hasan juga melihat di sisa jabatan yang sedikit lagi, Aceh harus memanfaatkan kemampuan, pengalaman dan keuletan Muhammad Nazar sebagai wagub yang akan membantu pak Gub Nova Iriansyah.
“Tak seharusnya mencoba-coba dengan yang tidak layak sama sekali, karena ada yang paling layak, yaitu mantan wagub Muhammad Nazar. Partai pengusung wajib ikhlas dan harus memberikan kepercayaan kepada tokoh besar Aceh itu. Tidak ada pilihan lain,” nilainya.
Menurutnya dan banyak orang di Aceh, Nazar itu memiliki KD dan spesifikasi yang sangat tinggi untuk ukuran jabatan wagub. “Meskipun ia sudah sangat layak sebagai gubernur sejak dari dulu bahkan namanya selalu dimasukkan dalam bursa calon menteri, tidak apa-apa jika tokoh yang sering dipanggil wagub senior itu digunakan untuk kepentingan mendesak Aceh sebagai wagub yang akan membantu gubernur, daripada mengambil resiko akan mengorbankan pembangunan dan Aceh dengan memaksakan yang tak pantas,” tambahnya.
“Kemampuan seorang mantan wagub Muhammad Nazar memang sudah dikenal hingga ke nasional. Malah kalau kita lihat berbagai dokumen tentang Aceh dalam berbagai hal yang diteliti orang-orang dan lembaga-lembaga internasional, nama Nazar itu selalu menjadi salah satu tokoh yang paling banyak disebut,” tutupnya.(*)
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
