www.newsanalisa.com - August 23, 2021

Tingkatkan Devisa, KKP Terapkan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

Tingkatkan Devisa, KKP Terapkan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
Gambar Logo Kementerian Kalautan dan Perikanan Republik Indonesia  
Penulis
|
Editor

Jakarta, News Analisa – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur dalam mengelola sumber daya alam perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Kebijakan yang merupakan model implementasi prinsip Ekonomi Biru tersebut diyakini akan menjaga posisi Indonesia sebagai pemasok utama ikan di pasar dunia

“Terlebih dengan adanya penerapan trade limit ukuran ikan yang diekspor. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan devisa negara dari pasar perikanan global yang nilainya mencapai USD167 miliar,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka seminar perikanan secara daring, Senin (23/8/2021).

Baca Juga:  Strategi Pengusaha Kafe Black Ross Ditengah Pandemi Covid-19

Menteri KKP Trenggono menjelaskan, nilai produksi sektor perikanan laut Indonesia terhitung sekitar Rp132 triliun dengan peluang produksi melebihi 10 juta ton per tahun. Kebijakan penangkapan ikan terukur yang diusung KKP tersebut untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekologi dan ekonomi serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.

Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur di setiap WPPNRI agar pengelolaan sumber daya perikanan yang nilainya tidak kecil tersebut, juga dapat diukur hasilnya. Meliputi terukurnya angka produksi dan batasan penangkapan yang menunjukkan ketahanan ekosistem untuk mendukung ketahanan pangan.

Terukurnya nilai produksi yang menunjukkan ketahanan ekonomi, serta terukurnya nilai pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang menunjukkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

Baca Juga:  Gubernur Luncurkan Layanan Digital Terbaru Bank Aceh Syariah

“Kebijakan penangkapan terukur ditargetkan mampu menciptakan distribusi pertumbuhan di wilayah dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kebijakan ini juga akan mendorong pengelolaan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih tertata untuk kesehatan laut,” ungkap Menteri Trenggono.

Pada penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur ini, akan dilakukan sejumlah pengaturan, meliputi pengaturan area penangkapan ikan, jumlah ikan yang ditangkap, jumlah kapal yang dapat melakukan penangkapan. Lalu pengaturan pelabuhan tempat pendaratan ikan dan jenis alat yang diperbolehkan.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan optimal, KKP salah satunya akan memanfaatkan peran teknologi pengawasan yang terintegrasi. Langkah lainnya membangun sinergi dengan banyak pihak, utamanya dalam hal pembangunan sarana dan prasana pendukung serta pengawasan.

Baca Juga:  PPNI: KKP Perlu Merekonstruksi Kebijakan Untuk Kepentingan Nelayan dan Pesisir

Sebagai informasi, kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan salah satu dari tiga program terobosan KKP 2021-2024. Tiga program tersebut meliputi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SDA perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan melalui Kebijakan Penangkapan Terukur di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan.

Kemudian pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan. Serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.(*)


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Kadis DKP Aceh Terima Kunjungan Kerja Anggota Komisi B DPRK Kota Sabang

Kadis DKP Aceh Terima Kunjungan Kerja Anggota Komisi B DPRK Kota Sabang

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News
Sekda Minta Wali Kelas Selalu Dampingi Siswa saat Divaksin Covid-19

Sekda Minta Wali Kelas Selalu Dampingi Siswa saat Divaksin Covid-19

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Menteri Trenggono Pacu Perbaikan Pelabuhan Perikanan di 2022

Menteri Trenggono Pacu Perbaikan Pelabuhan Perikanan di 2022

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Dukung Disdik Aceh, Kapolda: Semua Pihak Harus Terlibat Perangi Covid-19

Dukung Disdik Aceh, Kapolda: Semua Pihak Harus Terlibat Perangi Covid-19

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News
Kadisdik: “Kami Faham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama”

Kadisdik: “Kami Faham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama”

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Pendidikan   Trend
SKK Migas Bersama BPMA Adakan Pertemuan Bersama Gubernur Aceh

SKK Migas Bersama BPMA Adakan Pertemuan Bersama Gubernur Aceh

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Kadis DKP Aceh Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di PPS Lampulo

Kadis DKP Aceh Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di PPS Lampulo

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
ALC Siap Dampingi Kepsek yang Dipecat Oleh Kadisdik Aceh

ALC Siap Dampingi Kepsek yang Dipecat Oleh Kadisdik Aceh

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Politisi Demokrat Inggatkan Kadisdik Aceh: Tidak Bertindak  di Luar Batas

Politisi Demokrat Inggatkan Kadisdik Aceh: Tidak Bertindak di Luar Batas

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Ketua Komisi VI DPRA : Tidak Patut Kadisdik Aceh Ancam Kepala Sekolah Untuk Vaksinasi Siswa

Ketua Komisi VI DPRA : Tidak Patut Kadisdik Aceh Ancam Kepala Sekolah Untuk Vaksinasi Siswa

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Pendidikan   Trend