- 1 Februari 2022

Taliban Bantah Laporan PBB soal Bunuh 100 Eks Pejabat Afghanistan

Taliban Bantah Laporan PBB soal Bunuh 100 Eks Pejabat Afghanistan
Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid bantah laporan PBB soal pembunuhan 100 eks pejabat Afghanistan. (AP/Rahmat Gul)  
Penulis
|
Editor

Internasional, News Analisa – Pemerintah interim Afghanistan, Taliban, membantah laporan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menuduh milisi itu telah membunuh 100 eks pejabat dan pasukan keamanan di pemerintahan sebelumnya.

Penolakan tersebut muncul dari Juru Bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Dalam Negeri Afghanistan.

Dikutip dari CNN Indonesia, pada Senin, (1/2) Zahibullah Mujahid menolak secara tegas laporan PBB. Ia menekankan di bawah amnesti umum itu, tak ada yang diizinkan mengambil tindakan keji seperti membunuh.

Sejalan dengan Zahibullah, Kementeriaan Perindustrian versi Taliban juga menyatakan keberatan atas laporan tersebut. Menurut mereka, usai memberikan amnesti umum tak ada yang terbunuh oleh milisi kelompok itu.

“Imarah Islam (Taliban) tak membunuh siapapun usai amnesti umum,” demikian pernyataan Kementerian Perindustrian Taliban yang dikutip Tolo News, pada Senin (31/1/2022).

Menurut mereka, beberapa anggota mantan pasukan keamanan mungkin menjadi target karena masalah pribadi. Taliban pun mengklaim tengah menyelidiki kasus tersebut.

PBB, lanjut pernyataan itu, harus membiasakan diri dengan kenyataan di lapangan dan tak bergantung pada informasi yang diberikan kelompok tertentu yang sifatnya bias.

Sebelumnya, PBB merilis laporan yang berisi bahwa Taliban dan sekutunya membunuh lebih dari 100 mantan pejabat, pasukan keamanan Afghanistan, dan orang yang membantu pasukan asing.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengungkapkan pembunuhan itu masih terjadi meski Taliban mengumumkan memberi pengampunan bagi eks pejabat di pemerintahan Hamid Karzai.

“UNAMA (Misi Bantuan PBB di Afghanistan) masih menerima berbagai laporan pembunuhan, penghilangan paksa, dan pelanggaran lain terhadap individu-individu tersebut,” kata Guterres dalam laporan yang dilihat AFP pada Minggu (30/1).

PBB mencatat dari 100 laporan yang diterima, lebih dari dua pertiganya merupakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan penguasa de facto atau sekutunya.

Afghanistan berada dalam krisis politik, ekonomi dan kemanusiaan usai Taliban mengambil alih negara itu pada Agustus 2021 lalu.

Di negara itu banyak warga yang kelaparan, ledakan terjadi di sejumlah titik, dan pembatasan terhadap perempuan juga dilakukan.

Krisis ekonomi yang menjerat membuat Taliban melakukan serangkaian upaya agar bantuan dari komunitas internasional cair. Sementara itu, sejumlah negara masih pikir-pikir lantaran kelompok tersebut tak memenuhi janjinya untuk menjunjung hak asasi manusia usai berhasil menaklukkan Afghanistan.(*)


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Peserta Tour de Aceh Etape I Mulai Latihan Adaptasi

Peserta Tour de Aceh Etape I Mulai Latihan Adaptasi

Advertorial   Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Sebanyak 110 Orang Disuntik Pada Vaksinasi Covid-19 Hari Pertama Usai Idul Fitri

Sebanyak 110 Orang Disuntik Pada Vaksinasi Covid-19 Hari Pertama Usai Idul Fitri

Berita   Daerah   Kesehatan   Nasional   News   Trend
Gubernur Aceh Nova Iriansyah Ikut Rakernas APPSI di Bali

Gubernur Aceh Nova Iriansyah Ikut Rakernas APPSI di Bali

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Pemerintah Aceh Teken Kontrak 157 Paket Proyek APBA 2022 Tahap ke-3

Pemerintah Aceh Teken Kontrak 157 Paket Proyek APBA 2022 Tahap ke-3

Berita   Daerah   Epaper   Nasional   News   Trend
Sekda Tinjau UPTD Rumah Kemasan Aceh

Sekda Tinjau UPTD Rumah Kemasan Aceh

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Hari Pertama Kerja Pasca Cuti Lebaran, Tingkat Kehadiran ASN Aceh Hampir 100 Persen

Hari Pertama Kerja Pasca Cuti Lebaran, Tingkat Kehadiran ASN Aceh Hampir 100 Persen

Advertorial   Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Pemerintah Gampong Pie Santuni Anak Yatim dan Santri Dayah

Pemerintah Gampong Pie Santuni Anak Yatim dan Santri Dayah

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Soal Perlambat IJOP MUQ Bustanul Ulum, Kepala Kemenag Langsa Berpotensi Pidana

Soal Perlambat IJOP MUQ Bustanul Ulum, Kepala Kemenag Langsa Berpotensi Pidana

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
DPP KAMPUD Serahkan Santunan untuk Korban Kecelakaan Perlintasan Kereta Api

DPP KAMPUD Serahkan Santunan untuk Korban Kecelakaan Perlintasan Kereta Api

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Tingkatkan Silaturahmi, Partai Golkar Kota Langsa Buka Puasa Bersama

Tingkatkan Silaturahmi, Partai Golkar Kota Langsa Buka Puasa Bersama

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Politik   Trend