www.newsanalisa.com - June 12, 2021

“SDgs Desa Ladang Bisnis Baru TA Desa” Langar Perbup No 5 Tahun 2020

“SDgs Desa Ladang Bisnis Baru TA Desa” Langar Perbup No 5 Tahun 2020
  
Penulis
|
Editor

Lhoksukon, News Analisa – SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan 18 tujuan pembangunan berkelanjutan desa sesuai Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.

Tapi sunguh sayang kegiatan ini diduga menjadi ladang bisnis bagi Pekerja Tim Ahli Pendampingan desa Kabupaten dan kecamatan matangkuli dikarnakan menggangkangi aturan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara No 5 tahun 2020 Tentang Perubahan kedua Perbup No 43 tahun 2017 tentang Standarlisasi Biaya Pemerintah Gampong .

“Untuk disini saya menerima Rp 500 ribu ditahap I, hari ini belum dapat (red tahap II) ” Ucap TA desa kabupaten.

Pada lampiran kedua (II) pada poin ke Empat (4) tentang Jasa Instruktur/Pelatih/Narasumber dalam rangka rakor/diklat / bimtek dalam keterangannya pada poin ketiga (3) disebutkan jasa tidak bisa diberikan untuk instruktur/pelatih/narasumber yang berasal dari unsur Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten, Tenaga Pendamping Kecamatan dan tenaga Pendamping Lokal Desa.

Baca Juga:  PKS di Nagan Raya, Beli TBS Masyarakat Tidak Sesuai Aturan

Tenaga Ahli pendamping Kabupaten Muhammad Ismail atau lebih akrab disapa Abi kepada awak media pada sabtu (12/06/2021) usai memberi manteri kepada para peserta SDGs di kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara menyampaikan bahwa setiap pendamping desa baik itu tenaga ahli pendamping kabupaten , pendamping kecamatan dan pendamping lokal desa wajib menyukseskan pogram SDGs Desa.

“ini menjadi tugas wajib bagi kami semua dan ini menjadi program prioritas dana desa pada tahun 2021 ini”, Ucap Abi

Dirinya juga mengakui bahwa selama ini di setiap kegiatan selalu menerima imbalan hampir disetiap pertemuan didesa yang sudah di bimbing dan dirinya hadir dalam kegiatan tersebut sebagai instruktur atau narasumber.

Terkait dengan perbup No 5 tahun 2020 dirinya mengatakan bahwa hal ini di ketahui olehnya dan juga sudah pernah membahas masalah tersebut dengan Kabid BPMPPKB Aceh Utara beberapa waktu lalu dan akan di lakukan perubahan.

Baca Juga:  Pembangunan Sejumlah Proyek di Aceh Utara Diduga Sarat KKN

“Saat itu kita sudah duduk bersama dan ada buk kabid membahas masalah perbup tersebut untuk dilakukan perubahan, dan kami pertanyakan kenapa perbupnya begini sedangkan di Kabupaten lain tidak dan itu kami bahas secara lisan”, terang Abi.

TA berharap Perbup tersebut harus di ubah karena di kabupaten lain tidak demikian.

Selain itu dirinya juga mengatakan bahwa semua biaya untuk Pogram SDGs desa itu ditangung oleh desa, dan juga disitu nanti tergantung juga biaya instruktur atau narasumber.

Namun disaat awak media mempertanyakan apakah boleh seorang tenaga ahli menerima biaya tersebut, dirinya mengatakan boleh .

“Boleh karena disitu yang kita terima adalah biaya transport bukan honoranium, dan tidak ada patokan ” ucap nya.

Baca Juga:  Besok, DTQ Darul Aman Gelar Relaunching dan Maulid Nabi

“Tugas dari pada pendamping adalah mengfasilitasi bukan melakukan pengutipan” jelasnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa apa yang telah berjalan selama ini tidaklah betentangan dengan perbup No 5 tahun 2020.

Sementara itu sebelumnya awak media pada jumat (11/06/2021) lalu mengkonfirmasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara terkait dengan isu adanya perubahan Perbup No 5 Tahun 2020 .

Kepala BPKD Aceh Utara Dra Salwa di dampingi oleh sekretaris BPKD melalui Kabid Anggaran Harismunandar menyampaikan bahwa tidak ada perubahan perbup no 5 tahun 2020 dan yang bakal terjadi perubahan adalah isi didalamnya yang berkaitan dengan biaya belanja Pegawai siltap kemarin.

“Perubahan yang dilakukan tidak menyeluruh tapi hanya berkaitan dengan siltap saja.”, Ucap Haris.(Rjn/Red)

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Hendra Budian Harus bercontoh kepada Kapolda dan Pangdam IM

Hendra Budian Harus bercontoh kepada Kapolda dan Pangdam IM

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Kesehatan   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Partai Gabthat Adakan Musyawarah Pengurus DPD Se-Aceh

Partai Gabthat Adakan Musyawarah Pengurus DPD Se-Aceh

Daerah
Kadis DKP Aceh Terima Kunjungan Kerja Anggota Komisi B DPRK Kota Sabang

Kadis DKP Aceh Terima Kunjungan Kerja Anggota Komisi B DPRK Kota Sabang

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News
Sekda Minta Wali Kelas Selalu Dampingi Siswa saat Divaksin Covid-19

Sekda Minta Wali Kelas Selalu Dampingi Siswa saat Divaksin Covid-19

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Menteri Trenggono Pacu Perbaikan Pelabuhan Perikanan di 2022

Menteri Trenggono Pacu Perbaikan Pelabuhan Perikanan di 2022

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Dukung Disdik Aceh, Kapolda: Semua Pihak Harus Terlibat Perangi Covid-19

Dukung Disdik Aceh, Kapolda: Semua Pihak Harus Terlibat Perangi Covid-19

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News
Kadisdik: “Kami Faham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama”

Kadisdik: “Kami Faham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama”

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Pendidikan   Trend
SKK Migas Bersama BPMA Adakan Pertemuan Bersama Gubernur Aceh

SKK Migas Bersama BPMA Adakan Pertemuan Bersama Gubernur Aceh

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Kadis DKP Aceh Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di PPS Lampulo

Kadis DKP Aceh Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di PPS Lampulo

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
ALC Siap Dampingi Kepsek yang Dipecat Oleh Kadisdik Aceh

ALC Siap Dampingi Kepsek yang Dipecat Oleh Kadisdik Aceh

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Pendidikan   Trend