www.newsanalisa.com - March 17, 2021

Presiden Jokowi Bakal Tunjuk Sejumlah Pejabat Kepala Daerah

Presiden Jokowi Bakal Tunjuk Sejumlah Pejabat Kepala Daerah
Ir. Jokowi Dodo Presiden Republik Indonesia. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden  
Penulis
|
Editor

Jakarta – Presiden Joko Widodo akan menentukan penjabat (Pj) gubernur untuk mengisi kekosongan akibat absennya Pilkada 2022 dan 2023. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat dengan Komisi II DPR RI.

Tito menjelaskan, Kemendagri akan mengajukan tiga nama calon Pj gubernur kepada presiden. Jokowi kemudian akan menentukan siapa orang yang tepat. Hal ini, kata Tito, diterapkan untuk mengisi kekosongan kepala daerah definitif saat Pilkada 2020.

“Di tingkat provinsi itu Kemendagri mengajukan ke Presiden. Nanti Presiden yang menentukan,” kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (15/3/) yang Lalu.

Sementara, untuk mengisi kekosongan bupati dan walikota, Kemendagri menerima usulan gubernur kemudian akan ditelusuri kembali jejak calon ini agar tidak ada potensi konflik.

“Saya juga menyampaikan ke Istana ke presiden,” kata Tito.

Bagaimana bunyi UU-nya

Kekosongan kepala daerah akibat tidak diselenggarakannya Pilkada 2022 dan 2023 telah diatur dalam UU No.10 Tahun 2016. Bakal ada 271 dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota tidak memiliki kepala daerah definitif.

Dalam Pasal 201 ayat (9) disebutkan penjabat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota akan memimpin daerah hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 memilih kepala daerah definitif.

Pada ayat berikutnya dijelaskan untuk mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur akan diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sementara, untuk bupati/walikota akan diangkat penjabat dari pimpinan tinggi pratama.

Dalam penjelasan, penjabat ini memiliki masa jabatan satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun dengan orang yang sama atau berbeda. Sementara mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah itu tidak dijelaskan rigit dalam UU.

Namun, jika merujuk pengalaman sebelumnya, penunjukan penjabat sementara yang mengisi kekosongan kepala daerah diatur dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2018. Aturan ini mengatur pengangkatan penjabat sementara karena cuti untuk Pilkada.

Pengalaman Sebelumnya

Pada pasal 5 dijelaskan, penjabat sementara gubernur ditunjuk oleh menteri. Dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri. Sementara, untuk penjabat sementara bupati atau walikota, calonnya diusulkan gubernur. Namun, pada ayat (3) dijelaskan dalam melaksanakan kepentingan strategis nasional, penjabat sementara bupati/walikota bisa ditunjuk menteri tanpa usulan gubernur.

Baca Juga:  SiGAP: Bupati Harus Tindak PKS tidak Membangun Plasma

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Tito menjelaskan, rencana penunjukan penjabat gubernur atau bupati/walikota oleh Jokowi telah ia lakukan di Pilkada 2020. Berkaca pengalaman lalu, tidak ada masalah netralitas. Justru mendapat apresiasi.

“Karena itu dari instansi Kemendagri itu pertaruhan kalau taruh orang salah itu bawa nama institusi,” kata mantan Kapolri ini.

Secara terpisah, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menjelaskan, Pj gubernur atau bupati/walikota ini memiliki legitimasi. Legitimasi itu berupa perintah UU Pilkada. Penjabat ini juga bisa dievaluasi, bukan hanya tahunan tapi juga harian. Sehingga memungkinkan dicopot juga bermasalah.

“Di penjelasan pasal 201 ayat 10 dan ayat 11 juga diatur Pj itu menjabat selama satu tahun dapat dipilih kembali dengan orang yang sama atau orang berbeda. Jadi memungkin dievaluasi, jangankan dievaluasi tahunan evaluasi harian pun bisa. Jika ada pelayanan publik bermasalah hari ini dilantik besok bisa dicopot,” jelas Bahtiar.

Bahtiar juga menjamin penjabat gubernur, bupati dan walikota ini juga memiliki kewenangan penuh dan setara dengan kepala daerah definitif. Ia mencontohkan pengalamannya menjadi penjabat gubernur di Kepri. Dirinya bisa menandatangani APBD Provinsi Kepri tahun 2021.

“PJ itu kewenangan penuh sama setara dan sebangun dengan kepala daerah definitif,” ucapnya.

Kontroversi Penjabat

Pengalaman pengangkatan penjabat sementara, Kemendagri memang biasa menunjuk dari internal. Misalnya pengalaman Bahtiar di Kepulauan Riau sebelumnya. Namun, Bahtiar mengungkap tidak menutup pengangkatan Pj gubernur atau bupati/walikota mendatang akan mengambil dari kementerian dan lembaga lain.

Namun, pernah ada kontroversi tahun 2018. Jenderal polisi diangkat sebagai pejabat sementara. Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo mengangkat perwira polisi menjadi pejabat sementara di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Irjen M Iriawan di Jawa Barat dan Irjen Martuani Sormin di Sumatera Utara.

Pengangkatan keduanya pun menuai kritik. Sebab perwira Polri bukan pimpinan tinggi madya. Polri punya undang-undang sendiri yang mengharuskan mereka mengundurkan diri atau pensiun dari dinas jika menduduki jabatan di luar kepolisian. Netralitas pejabat Polri menjadi gubernur sementara juga dipertanyakan.

Baca Juga:  KMP Aceh Hebat 3 Tiba di Ulee Lheue, Banda Aceh

Daftar Daerah Gelar Pilkada 2022

Provinsi

  1. Aceh
  2. Kepulauan Bangka Belitung
  3. DKI Jakarta
  4. Banten
  5. Gorontalo
  6. Sulawesi Barat
  7. Papua Barat

Kabupaten

  1. Aceh Besar
  2. Aceh Utara
  3. Aceh Timur
  4. Aceh Jaya
  5. Bener Meriah
  6. Pidie
  7. Simeulue
  8. Aceh Singkil
  9. Bireuen
  10. Aceh Barat Daya
  11. Aceh Tenggara
  12. Gayo Lues
  13. Aceh Barat
  14. Nagan Raya
  15. Aceh Tengah
  16. Aceh Tamiang
  17. Tapanuli Tengah
  18. Kepulauan Mentawai
  19. Kampar
  20. Muaro Jambi
  21. Sarolangun
  22. Tebo
  23. Musi Banyuasin
  24. Bengkulu Tengah
  25. Tulang Bawang Barat
  26. Pringsewu
  27. Mesuji
  28. Lampung Barat
  29. Tulang Bawang
  30. Bekasi
  31. Banjarnegara
  32. Batang
  33. Jepara
  34. Pati
  35. Cilacap
  36. Brebes
  37. Kulon Progo
  38. Buleleng
  39. Flores Timur
  40. Lembata
  41. Landak
  42. Barito Selatan
  43. Kota Waringin Barat
  44. Hulu Sungai Utara
  45. Barito Kuala
  46. Bolaang Mongondow
  47. Kepulauan Sangihe
  48. Bangai Kepulauan
  49. Buol
  50. Takalar
  51. Muna Barat
  52. Buton Selatan
  53. Buton Tengah
  54. Bombana
  55. Kolaka Utara
  56. Buton
  57. Boalemo
  58. Seram Bagian Barat
  59. Buru
  60. Maluku Tenggara Barat
  61. Maluku Tengah
  62. Pulau Morotai
  63. Halmahera Tengah
  64. Nduga
  65. Lanny Jaya
  66. Sarmi
  67. Mappi
  68. Tolikara
  69. Kepulauan Yapen
  70. Jayapura
  71. Intan Jaya
  72. Puncak Jaya
  73. Dogiyai
  74. Tambrauw
  75. Maybrat
  76. Sorong

Kota

  1. Banda Aceh
  2. Lhokseumawe
  3. Langsa
  4. Sabang
  5. Tebingtinggi
  6. Payakumbuh
  7. Pekanbaru
  8. Cimahi
  9. Tasikmalaya
  10. Salatiga
  11. Yogyakarta
  12. Batu
  13. Kupang
  14. Singkawang
  15. Kendari
  16. Ambon
  17. Jayapura
  18. Sorong

Daftar Daerah Gelar Pilkada 2023

Tingkat Provinsi

  1. Sumatera Utara
  2. Riau
  3. Sumatera Selatan
  4. Lampung
  5. Jawa Barat
  6. Jawa Tengah
  7. Jawa Timur
  8. Bali
  9. Nusa Tenggara Barat
  10. Nusa Tenggara Timur
  11. Kalimantan Barat
  12. Kalimantan Timur
  13. Sulawesi Selatan
  14. Sulawesi Tenggara
  15. Maluku
  16. Papua
  17. Maluku Utara

Tingkat Kota

  1. Kota Serang
  2. Kota Tangerang
  3. Kota Bengkulu
  4. Kota Gorontalo
  5. Kota Jambi
  6. Kota Bekasi
  7. Kota Cirebon
  8. Kota Sukabumi
  9. Kota Bandung
  10. Kota Banjar
  11. Kota Bogor
  12. Kota Tegal
  13. Kota Malang
  14. Kota Mojokerto
  15. Kota Probolinggo
  16. Kota Kediri
  17. Kota Madiun
  18. Kota Pontianak
  19. Kota Palangkaraya
  20. Kota Tarakan
  21. Kota Pangkal Pinang
  22. Kota Tanjung Pinang
  23. Kota Tual
  24. Kota Subulussalam
  25. Kota Bima
  26. Kota Palopo
  27. Kota Parepare
  28. Kota Makassar
  29. Kota Bau-bau
  30. Kota Kotamobagu
  31. Kota Sawahlunto
  32. Kota Padang Panjang
  33. Kota Pariaman
  34. Kota Padang
  35. Kota Lubuklinggau
  36. Kota Pagar Alam
  37. Kota Prabumulih
  38. Kota Palembang
  39. Kota Padang Sidempuan
Baca Juga:  Buru Militan, Tentara Myanmar Serang Permukiman Warga

Tingkat Kabupaten

  1. Kab Aceh Selatan
  2. Kab Pidie Jaya
  3. Kab Padang Lawas Utara
  4. Kab Batu Bara
  5. Kab Padang Lawas
  6. Kab Langkat
  7. Kab Deli Serdang
  8. Kab Tapanuli Utara
  9. Kab Dairi
  10. Kab Indragiri Hilir
  11. Kab Merangin
  12. Kab Kerinci
  13. Kab Muara Enim
  14. Kab Empat Lawang
  15. Kab Banyuasin
  16. Kab Lahat
  17. Kab Ogan Komering Ilir
  18. Kab Tanggamus
  19. Kab Lampung Utara
  20. Kab Bangka
  21. Kab Belitung
  22. Kab Purwakarta
  23. Kab Bandung Barat
  24. Kab Sumedang
  25. Kab Kuningan
  26. Kab Majalengka
  27. Kab Subang
  28. Kab Bogor
  29. Kab Garut
  30. Kab Cirebon
  31. Kab Ciamis
  32. Kab Banyumas
  33. Kab Temanggung
  34. Kab Kudus
  35. Kab Karanganyar
  36. Kab Tegal
  37. Kab Magelang
  38. Kab Probolinggo
  39. Kab Sampang
  40. Kab Bangkalan
  41. Kab Bojonegoro
  42. Kab Nganjuk
  43. Kab Pamekasan
  44. Kab Tulungagung
  45. Kab Pasuruan
  46. Kab Magetan
  47. Kab Madiun
  48. Kab Lumajang
  49. Kab Bondowoso
  50. Kab Jombang
  51. Kab Tangerang
  52. Kab Lebak
  53. Kab Gianyar
  54. Kab Klungkung
  55. Kab Lombok Timur
  56. Kab Lombok Barat
  57. Kab Sikka
  58. Kab Sumba Tengah
  59. Kab Nagekeo
  60. Kab Rote Ndao
  61. Kab Manggarai Timur
  62. Kab Timor Tengah Selatan
  63. Kab Alor
  64. Kab Kupang
  65. Kab Ende
  66. Kab Sumba Barat Daya
  67. Kab Kayong Utara
  68. Kab Sanggau
  69. Kab Kubu Raya
  70. Kab Pontianak
  71. Kab Kapuas
  72. Kab Sukamara
  73. Kab Lamandau
  74. Kab Seruyan
  75. Kab Katingan
  76. Kab Pulang Pisau
  77. Kab Murung Raya
  78. Kab Barito Timur
  79. Kab Barito Utara
  80. Kab Gunung Mas
  81. Kab Barito Kuala
  82. Kab Tapin
  83. Kab Hulu Sungai Selatan
  84. Kab Tanah Laut
  85. Kab Tabalong
  86. Kab Panajam Pasut
  87. Kab Minahasa
  88. Kab Bolmong Utara
  89. Kab Sitaro
  90. Kab Minahasa Tenggara
  91. Kab Kep Talaud
  92. Kab Morowali
  93. Kab Parigi Moutong
  94. Kab Donggala
  95. Kab Bone
  96. Kab Sinjai
  97. Kab Bantaeng
  98. Kab Enrekang
  99. Kab Sidereng Rappang
  100. Kab Jeneponto
  101. Kab Wajo
  102. Kab Luwu
  103. Kab Pinrang
  104. Kab Kolaka
  105. Kab Gorontalo Utara
  106. Kab Mamasa
  107. Kab Polewali Mandar
  108. Kab Maluku Tenggara
  109. Kab Membramo Tengah
  110. Kab Paniai
  111. Kab Puncak
  112. Kab Deiyai
  113. Kab Jayawijaya
  114. Kab Biak Numfor
  115. Kab Mimika

Sumber:Merdeka.Com

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Hendra Budian Harus bercontoh kepada Kapolda dan Pangdam IM

Hendra Budian Harus bercontoh kepada Kapolda dan Pangdam IM

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Kesehatan   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Partai Gabthat Adakan Musyawarah Pengurus DPD Se-Aceh

Partai Gabthat Adakan Musyawarah Pengurus DPD Se-Aceh

Daerah
Kadis DKP Aceh Terima Kunjungan Kerja Anggota Komisi B DPRK Kota Sabang

Kadis DKP Aceh Terima Kunjungan Kerja Anggota Komisi B DPRK Kota Sabang

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News
Sekda Minta Wali Kelas Selalu Dampingi Siswa saat Divaksin Covid-19

Sekda Minta Wali Kelas Selalu Dampingi Siswa saat Divaksin Covid-19

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Menteri Trenggono Pacu Perbaikan Pelabuhan Perikanan di 2022

Menteri Trenggono Pacu Perbaikan Pelabuhan Perikanan di 2022

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Dukung Disdik Aceh, Kapolda: Semua Pihak Harus Terlibat Perangi Covid-19

Dukung Disdik Aceh, Kapolda: Semua Pihak Harus Terlibat Perangi Covid-19

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News
Kadisdik: “Kami Faham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama”

Kadisdik: “Kami Faham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama”

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Pendidikan   Trend
SKK Migas Bersama BPMA Adakan Pertemuan Bersama Gubernur Aceh

SKK Migas Bersama BPMA Adakan Pertemuan Bersama Gubernur Aceh

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Kadis DKP Aceh Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di PPS Lampulo

Kadis DKP Aceh Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di PPS Lampulo

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
ALC Siap Dampingi Kepsek yang Dipecat Oleh Kadisdik Aceh

ALC Siap Dampingi Kepsek yang Dipecat Oleh Kadisdik Aceh

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Pendidikan   Trend