- 2 Maret 2022

Politisasi Kasus Korupsi Beasiswa

Politisasi Kasus Korupsi Beasiswa
Dr. Taufik A Rahim, Pengamat Ekonomi dan Politik Aceh.  
Penulis
|
Editor

Banda Aceh, News Analisa – Kasus korupsi beasiswa tahun 2017, saat ini secara dramatisir ditetapkan tujuh orang, yaitu pengguna anggaran, para panitia pelaksana, dan koordinator lapangan.

Hal ini demikian prestisius setelah dalam bulan yang lalu, di bulan Februari 2022 kasus ini mencuat kembali dengan penilaian 400 orang mahasiswa penerima beasiswa tidak memenuhi syarat, berpotensi menjadi tersangka bila tidak mengembalikan uangnya yang diterima tidak utuh bahkan jauh dari nominal dananya. Hal tersebut diungkapkan Dr. Taufik A Rahim, pada Selasa (2/3/2022)

Yang menggembalikan hanya sekitar 49 atau lebih sedikit dari 400 orang yang disasar berpotensi menjadi tersangka.

Tidak cukup syarat, akan tetapi beasiswa tetap dicairkan dengan cara yang tidak logis serta sangat memalukan, ada “pressure elite politik dan calo beasiswa”.

“Sementara elite politik penerima atau “penikmat” uang beasiswa milyaran rupiah tidak tersentuh hukum sebagai tersangka,”

Bahkan menurut pegiat antikorupsi menyatakan, penetapan terhada tersangka janggal secara hukum.

Taufik juga menjelaskan, kasus ini menunjukkan bahwa, tidak adanya “law enforcement” tidak tegaknya supremasi hukum terhadap kasus korupsi beasiswa, juga membuktikan tidak berlaku “equality before the law”, sasaran hukum dan kasus hukum hanya ditegakkan kepada yang lemah, rakyat kecil, bukan untuk elite kekuasaan politik.

“Buktinya kekuasaan terlalu mudah mencari-cari kesalahan orang lain, jika kekuasaan ada ditangannya,” ungkap Taufik.

Semakin terbukti ada “konspirasi jahat” terhadap usaha menjadikan tersangka korupsi beasiswa beberapa elite politik dan kekuasaan, semakin kental iklim oligarki politik dan ekonomi yang menggrogoti kehidupan masyarakat.

Semua kasus sangat mudah dilakukan politisasi, termasuk beasiswa jika yang melakukannya elite politik, maka akan sulit tersentuh dan terjamah hukum. Politisasi kasus korupsi beasiswa yang menguntungkan dan memperkaya elite politik serta kroni dan calonya. Menjadikan hukum semakin tidak berharga dan memalukan dihadapan rakyat Aceh.

“Semakin besar serta tingginya “distrused” rakyat terhadap institusi penegak hukum di negeri ini,” tegasnya.

Taufik juga menambahkan, hal ini sangat memalukan, juga mempertegas semakin tidak percaya dan atau menipisnya kepercayaan rakyat Aceh terhadap status penegakan hukum yang adil dan benar, maka rakyat semakin enggan patuh terhadap iklim keadilan dan kebenaran hukum, terlalu mudah diplintir, dibulak-balik serta disasarkan kesalahan kepada yang lemah.

Dia juga menerangkan, politisasi hukum kasus beasiswa 2017, semakin memperlihatkan serta mempertontonkan keangkuhan serta kesombongan kekuasaan politik di negeri ini.

Menjadikan penegak hukum tidak berdaya serta menjadi berkurang apresiasi terhadap penegakan yang adil dan benar, demikian ungkap pengamat Ekonomi dan Politik Aceh.***


Bagikan:

Tinggalkan Komentar