- 18 Maret 2022

Polimik Penghapusan JKA, Halooooo, Pak..??? Berpikir dengan Otak Yang Jernih

Polimik Penghapusan JKA, Halooooo, Pak..??? Berpikir dengan Otak Yang Jernih
Sarwadi Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Simeulue.  
Penulis
|
Editor

Banda Aceh, News Analisa – Ketua Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Simeulue, Sarwadi meminta Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar mengkaji ulang terkait penghapusan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), mengingat perjuangan melahirkan JKA yang cukup alot guna memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang baik dan prima bagi masyarakat Aceh.

“Hargai perjuangan melahirkan JKA itu, jagan sengsarakan rakyat Aceh, sekurang kurangnya pakai pemikiran yang jernih, jangan membunuh masyarakat yang membutuhkan harapan jaminan kesehatan,” kata Sarwadi, pada Jum’at (18/03/2022).

Dia menyebutkan, wacana penghapusan JKA tersebut, sama halnya dengan membunuh 2,2 juta harapan masyarakat Aceh. Pasalnya, program JKA berjalan, masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berobat.

“Gubernur dan DPRA harus kaji ulang, kalau dihapus program JKA tidak pro rakyat, kehidupan 2,2 juta masyarakat Aceh akan terancam apabila dihapuskan,” jelasnya

Menurut Sarwadi, meskipun dalam pembahasan pihak DPRA yang menyampaikan pandangan hasil evalusi dan kajian terkait pelaksanaan JKA masih menemukan kekurangan seperti masalah data peserta JKA dan pelayanan yang jauh dari harapan, bukan berarti program JKA dihapuskan.

Sarwadi menambahkan, sekurangan-kekurangan pada program JKA harus diperbaiki dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Aceh selaku pemilik program serta DPRA selaku wakil rakyat untuk mengingatkan dan menekan pihak BPJS untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap rakyat Aceh.

“Maka dari itu, pemerintah Aceh dan DPRA harus mengkaji ulang, jangan sampai masyarakat aceh tidak lagi percaya terhadap pimpinan daerah dan wakil rakyat,” tegasnya.

Dia menjelaskan, keterbatasan anggaran bukanlah menjadi dalih dan alasan yang logis, sehingga JKA itu dihapuskan. Seharusnya penyediaan anggaran harus menjadi prioritas dibandingkan pemenuhan kebutuhan lainnya, mengingat anggaran JKA merupakan bagian dari pemenuhan Rakyat Aceh.

“Setiap tahun selalu saja ada SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dengan angka yang besar, lalu JKA mau di hapuskan, Halooooo Pak..??? Berpikir dengan otak yang jernih,” pungkasnya.***


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini