- February 15, 2021

PGMI Menolak dengan Tegas Pilkada Aceh Digelar 2022

PGMI Menolak dengan Tegas Pilkada Aceh Digelar 2022
Razali Ismail Ubit Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Generasi Muda Indonesia (DPP-PGMI) (GATRA/Intan Alliva/ar)  
Penulis
|
Editor

Jakarta, News Analisa – Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Generasi Muda Indonesia (DPP-PGMI) secara tegas menolak pelaksanaan Pilkada Aceh pada 2022, tetapi harus dilaksanakan serentak pada 2024 bersamaan pemilihan legislatif dan presiden.

“Sebaiknya Pilkada serentak tetap diadakan pada 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah juga untuk efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi mengingat COVID-19 yang berkepanjangan membuat perekonomian di tanah air terganggu Karenanya kita perlu memikirkan efek jangka panjang dan fokus untuk memulihkan perekonomian Negara,” kata Ketua DPP PGMI, Razali Ismail Ubit,melalui siaran tertulis, Senin (15/02/2021)

Putra Aceh yang pernah menjadi Balon Wakil Walikota Solo berpasangan dengan Gibran juga menjabarkan sisi positif pileg, pilpres, dan pilkada dilaksanakan serentak pada 2024. Menurut Razali, desain tersebut akan melahirkan efisiensi.

Baca Juga:  Gubernur Aceh Ikut Kortekrenbang 2021 Secara Virtual

“Dengan satu tahun penyelenggaraan, maka bisa dituntaskan seluruh proses elektoral. Tidak perlu berkali-kali merekrut petugas, terutama tingkat ad hoc,” jelasnya.

Selain itu lanjutnya, juga mengurangi kegaduhan politik terhadap stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Karena akan ada pihak beranggapan pemilu dan pilkada membuat gaduh. Lalu, akan ada koherensi antara kepemimpinan nasional dan partai berkuasa hingga tingkat daerah.

Menurutnya Razali Ismail Ubit, saat ini DPR tengah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Revisi tersebut belum rampung karena masih ada fraksi yang menolak terkait beberapa isu dalam pembahasan RUU Pemilu.

Baca Juga:  Wakil Komisi II Pilkada Aceh Serentak Tahun 2024

Beberapa Partai poltik terdapat pandangan pro dan kontra soal revisi UU Pemilu terkait dengan beberapa hal. Salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah pengembalian jadwal pilkada.

Sebagian fraksi mendukung Pilkada dilaksanakan secara serentak pada November 2024, sesuai dengan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 tahun 2016. Di sisi lain, beberapa fraksi menginginkan pelaksanaan pilkada diubah, sesuai ketentuan dalam draf revisi UU Pemilu Pasal 731 ayat (2) dan (3), yakni pada 2022 dan 2023.

Perlu diketahui sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyurati KIP Aceh untuk tidak menjalankan tahapan pilkada Aceh sampai adanya putusan sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020.

Baca Juga:  DPRA Setujui Rancangan Qanun Aceh APBA 2021

Hal tersebut sesuai dengan surat dari KPU bernomor 151/PP.01.2-SD/01/KPU/11/2021 yang ditujukan ke KIP Aceh beberapa waktu yang Lalu, terkait agenda KIP Aceh yang sudah mempersiapkan Pilkada 2022.

Dalam surat yang dikirim KPU pusat, menerangkan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, agar tidak menjalankan tahapan pemilihan apa pun sampai ada putusan sesuai dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020,” sebut Plt Ketua KPU, Ilham Saputra dalam surat tanggapan ke KIP Aceh tertanggal 11 Februari 2021.(*)


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Berita   Daerah   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Berita   Daerah   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Cucu Sultan Aceh, Sampaikan Terima Kasih kepada Anis Baswedan Atas Peresmian Jalan Laksamana Malahayati

Cucu Sultan Aceh, Sampaikan Terima Kasih kepada Anis Baswedan Atas Peresmian Jalan Laksamana Malahayati

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   Trend
KKP Dorong Pemerintah Daerah Segera Susun Rencana Aksi Daerah Konservasi Hiu Paus

KKP Dorong Pemerintah Daerah Segera Susun Rencana Aksi Daerah Konservasi Hiu Paus

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas 2021, KKP Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan Segar

Peringati Harkannas 2021, KKP Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan Segar

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Menteri Trenggono Pastikan Pengawasan Terintegrasi, Dalam Program Ekonomi Biru

Menteri Trenggono Pastikan Pengawasan Terintegrasi, Dalam Program Ekonomi Biru

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   News   Trend
JPU Ubah Tuntutan 1 Tahun Penjara Terhadap Istri Marahi Suami, Kini Menjadi Bebas

JPU Ubah Tuntutan 1 Tahun Penjara Terhadap Istri Marahi Suami, Kini Menjadi Bebas

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Laksamana Malahayati Jadi Nama Jalan di Jakarta, Pemerintah Aceh Sampaikan Terima kasih

Laksamana Malahayati Jadi Nama Jalan di Jakarta, Pemerintah Aceh Sampaikan Terima kasih

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas Ke 8, Ketua Forikan Aceh Serahkan Sertifikat Halal untuk UMKM di Leupung

Peringati Harkannas Ke 8, Ketua Forikan Aceh Serahkan Sertifikat Halal untuk UMKM di Leupung

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Trend   Wisata
Bank Aceh Raih Penghargaan Indonesia Award Magazine

Bank Aceh Raih Penghargaan Indonesia Award Magazine

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend