www.newsanalisa.com - June 23, 2021

Pengangkatan Sekda Aceh Tamiang Sesuai Peraturan

Pengangkatan Sekda Aceh Tamiang Sesuai Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Aceh: Abd. Qahar, S.Kom, MM.  
Penulis
|
Editor

Banda Aceh, News Analisa – Terbitnya SK Penetapan Pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Tamiang berada pada bagian akhir dari Proses Pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda). Termasuk SK Sekda Kabupaten Aceh Tamiang, yang dikeluarkan setelah melalui serangkaian tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA) Abd. Qahar, Selasa 22 Juni 2021, menanggapi isu yang menyatakan pengangkatan Sekda Aceh Tamiang cacat hukum.

Qahar menjelaskan, SK hanya dapat terbit jika mendapatkan dua persetujuan Komisi ASN sebagai Lembaga berkompeten dan diberi wewenang mengawal pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.

“Persetujuan KASN pertama, adalah persetujuan untuk melaksanakan seleksi terbuka untuk jabatan Sekda dan setelah dilaksanakan kembali diajukan untuk mendapatkan persetujuan KASN terhadap proses pelaksanaan dan hasilnya,” ujar Qahar.

Selain itu KASN juga disebut tidak akan menyetujui dan tidak akan memberi rekomendasi jika terdapat cacat hukum pada pelaksanaan seleksi terbuka Sekda Aceh Tamiang.

Bersamaan dengan itu, lanjut Qahar, Gubernur Aceh melalui BKA juga turut memeriksa semua kelengkapan dan proses pelaksanaan Seleksi Terbuka Sekda Aceh Tamiang tersebut.

Baca Juga:  Jalan Batas Aceh Timur ke Tamiang Bakal Tersambung Akhir 2021

“Dan Rekomendasi KASN menunjukkan bahwa proses telah sesuai ketentuan,” kata Qahar.

Lebih lanjut, Qahar menerangkan, pengangkatan Sekda Aceh Tamiang dilakukan menggunakan metode Seleksi Terbuka sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP tersebut, pada pasal 107 huruf c ayat 1 disebutkan, JPT pratama disyaratkan harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV.

Sementara pada ayat 2 disebutkan harus memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan.

Sedangkan ayat 3, harus memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama lima tahun.

Selanjutnya pada ayat 4, JPT Pratama diharuskan sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat dua tahun.

Baca Juga:  Aktivis FAKSI: Bupati Rocky Terkesan Melakukan Pembiaran Bimtek Miliaran Digelar di Hotel Mewah

“Pada ayat 5 juga disebutkan harus memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik,” ujar Qahar.

Sedangkan pada ayat 6 dan 7 masing menyebutkan harus berusia paling tinggi 56 tahun; dan sehat jasmani dan rohani.

Lebih lanjut, Qahar mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan seleksi terbuka melalui Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Panitia seleksi itu dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang No. 1205 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020.

“Proses pelaksanaan seleksi terbuka juga telah mendapat rekomendasi dari Ketua KASN sesuai dengan Surat No. B-3124/KASN/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020,” ujar Qahar.

Qahar melanjutkan, tahapan pelaksanaan seleksi terbuka dimulai sejak tanggal 12 Oktober sampai 7 Desember 2020. Tahapan itu sebelumnya juga telah diawali dengan pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, pengumpulan makalah, uji potensi dan kompetensi, presentasi makalah, wawancara dan rekam jejak serta pengumuman hasil seleksi terbuka.

Baca Juga:  Pengurus Dharma Wanita SKPA Dikukuhkan

Kemudian, hasil seleksi terbuka tersebut juga telah memperoleh rekomendasi dari Ketua KASN dengan Nomor Surat: B-1558/KASN/04/2021 tanggal 19 April 2021 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Pengisian Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam penjelasannya Qahar juga menerangkan bahwa dalam praktiknya Bupati dan Walikota di Aceh dalam mengisi jabatan Sekda dapat melaksanakan dengan landasan hukum baik itu PP No.58 Tahun 2009 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh Dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh, ataupun menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

“Keduanya adalah peraturan yang sah berlaku dan menjadi landasan pelaksanaan yang diawasi secara ketat agar pelaksanaannya terjamin sesuai ketentuan hukum baik itu oleh masyarakat melalui publikasi saat proses sedang berjalan, maupun oleh lembaga Negara yang diberi kewenangan yaitu Komisi ASN.(*)


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

ALC Siap Dampingi Kepsek yang Dipecat Oleh Kadisdik Aceh

ALC Siap Dampingi Kepsek yang Dipecat Oleh Kadisdik Aceh

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Politisi Demokrat Inggatkan Kadisdik Aceh: Tidak Bertindak  di Luar Batas

Politisi Demokrat Inggatkan Kadisdik Aceh: Tidak Bertindak di Luar Batas

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Ketua Komisi VI DPRA : Tidak Patut Kadisdik Aceh Ancam Kepala Sekolah Untuk Vaksinasi Siswa

Ketua Komisi VI DPRA : Tidak Patut Kadisdik Aceh Ancam Kepala Sekolah Untuk Vaksinasi Siswa

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Soal Vaksinasi, Fauzan Azima: Pemimpin Itu Harus Tegas

Soal Vaksinasi, Fauzan Azima: Pemimpin Itu Harus Tegas

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Personel Polres Aceh Timur Bergerak Cepat Amankan Seorang Agen Chip

Personel Polres Aceh Timur Bergerak Cepat Amankan Seorang Agen Chip

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Trend
Tokoh Adat Aceh: Gestur Tubuh Gubernur di Hadapan Presiden Bentuk Ta’dzim Kepada Pimpinan

Tokoh Adat Aceh: Gestur Tubuh Gubernur di Hadapan Presiden Bentuk Ta’dzim Kepada Pimpinan

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
2 Prodi Fakultas Kedokteran Hewan USK Terakreditasi Unggul

2 Prodi Fakultas Kedokteran Hewan USK Terakreditasi Unggul

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Pendidikan
Terima Audiensi Tim P3D Simeulue, Kadis DKP Aceh : Peralihan Aset Tetap Harus Memberikan Dampak Positif Bagi Daerah

Terima Audiensi Tim P3D Simeulue, Kadis DKP Aceh : Peralihan Aset Tetap Harus Memberikan Dampak Positif Bagi Daerah

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Cut Maha Ratu, Pelajar SD Negeri No 7 Langsa Peduli Bahaya Covid-19 Lewat Karya Seni

Cut Maha Ratu, Pelajar SD Negeri No 7 Langsa Peduli Bahaya Covid-19 Lewat Karya Seni

Berita   Daerah   Nasional   News   Travel   Trend
Terkait Vaksinasi Siswa, Kadisdik Ultimatum Kepala Sekolah

Terkait Vaksinasi Siswa, Kadisdik Ultimatum Kepala Sekolah

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pendidikan   Trend