Banda Aceh, News Analisa – Pengamat Politik dan Ekonom, Dr. Taufik A Rahim, menegaskan keputusan pemerintah secara prinsipil telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), dengan dampak kenaikan harga banyak bahan pokok yang semakin melambung dan tidak terjangkau untuk dibeli oleh rakyat, dan atau tidak mungkin turun lagi.
Sementara itu para elite politik dan kekuasaan tanpa ambil pusing, meskipun aksi penolakan berbagai elemen masyarak termasuk mahasiswa dan buruh membuat petisi, rekomendasi dan lain sebagainya.
“Meskipun itu diterima dengan narasi akan diteruskan ke Presiden RI serta Pemerintah Pusat, itu hanya diksi serta redaksi yang dibangun, seolah-olah mendukung aksi ataupun demonstrasi penolakan harga BBM,” kata Taufik.
Sesungguhnya mereka “bermuka dua” atau “double standart”, karena para elite politik dan kekuasaan terus membangun opini, redaksi serta pernyataan, bahwa kenaikan harga BBM dikompensasi kepada Bantuan Langsung Tunai (BLT) 4 bulan kepada 27 juta masyarakat miskin Indonesia secara tepat sasaran.
Sementara itu kenaikan harga BBM telah menaikkan harga barang dan jasa, juga kenaikan ongkos/biaya produksi terhadap berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dan swasta. Apakah beban rakyat ini sudah tepat? Ditengah krisis ekonomi dan ketidakpastian kehidupan yang semakin berat bebannya.
Bahkan logika ini semakin liar, kenaikan harga BBM dimanfaatkan untuk berbagai kapitalisasi dan ongkos politik dan ekonomi bagi partai politik, maka ada beberapa partai politik tetap mendukung kenaikan BBM, karena diduga juga mendapatkan kompensasi kenaikan BBM.
Bahkan kata Dr. Taufik, disamping itu, berbagai manuver politik yang dilakukan elite politik, individu serta kelompok, dan partai politik juga mengharapkan adanya dana dan modal untuk kegiatan manuver dan kampanye awal mendapatkan dukungan anggaran dari pergeseran beban harga yang naik dan ongkos/biaya yang digeser kepada rakyat.
Mereka sangat menikmati keresahan, kegaduhan, kericuhan serta kesusahan rakyat, sehingga tidak ambil pusing dengan berbagai reaksi serta demonstrasi dari rakyat, juga membangun opini dan redaksi hanya membuat kondisi keamanan dan stabilitas kehidupan rakyat terganggu.
Karena itu, pada tahun-tahun ke depan para politisi, partai politik serta elite politik dan kekuasaan akan mencoba berbaik-baik, merayu, mendekati serta memerlukan rakyat untuk kepentingan eklnomi-politik kekuasaanya. Makanya rakyat sebaiknya sejak dini dan bahkan sekarang sudah dapat mencatat, merilis, menandai para elite politik, partai politik dan elite politik yang tidak pro-rakyat, serta tidak memiliki “sences of crissis and belonging”.
Dapat dipastikan merekan akan merayu, membujuk serta memberikan iming-iming dalam berbagai bentuk maupun janji demi kekuasaan politik serta keterpilihannya pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada tahun 2024 yang akan datang. Baik untuk kekuasaan Presiden (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk Republik Indonesia (RI), Daerah/Aceh (D/A), juga DPRK (Kabupaten/Kota) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Sebaiknya rakyat sudah semakin sadar, bahwa iming-iming dan janji politik akan segera digelar oleh para elite politik serta politisi. Sementara pada saat beban harga barang dan jasa naik serta berbagai ongkos/biaya produksi kemudian juga digeser kenaikan harganya kepada rakyat, mereka “diam seribu bahasa” bahkan berperilaku munafik.
Sementara gaji, fasilitas dan kebutuhab yang mereka gunakan serta tunjangan bahkan konsumsi berasal dari rakyat yang dibayar melalui pajak (langsung dan tidak langsung) serta berbagai retribusi dan kutipan lainnya.***
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
