Pengamat Politik, LKPJ Nova Iriansyah sama Sekali Tidak Mencapai Target

Banda Aceh, News Analisa – Pengamat Ekonomi dan Politik Aceh, Dr. Taufik A Rahim menyatakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gibernur Aceh (LKPJ), Nova Iriansyah, 13 April 2022 disampaikan di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebagai LKPJ terakhir sebelum berakhirnya masa jabatan pada 5 Juli 2022, sejak dilantik 2 tahun silam. LKPJ yang disampaikan Nova sama sekali tidak sesuai dengan target, hal ini disampaikan oleh Taufik A Rahim pada. Kamis (14/04/2022).

Taufik menjelaskan, Nova menjabat sekitar 1 tahun sebagai Plt Gubernur Aceh. Dimana selama memimpin Aceh sebagai Gubernur  definitif tidak mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2017-2022, sehingga bekerja tanpa panduan yang jelas, kebijakan politik dan pelaksanaan pembangunan sesuka hati dan menguntungkan pribadi, kelompok dan partai.

“Oleh karena itu berbagai target pembangunan tidak tercapai, hanya berfikir program dan proyek untuk kepentingan ekonomi politik pribadi, kelompok dan partai saja,” kata Taufik.

Selanjutnya, sejak 2019 ditimpa berbagai persoalan termasuk Covid-19 yang hingga saat ini tidak jelas, dan penanganan vaksin Covid-19 diambil alih oleh Polri dan TNI, karena dinilai kinerja yang tidak becus dan gagal dalam menangani Covid-19.

Dampak dari pandemi virus tersebut demikian luas dihadapi oleh rakyat/masyarakat Aceh, dimana Pemerintah Aceh terus sibuk dengan iklan pencitraan, acara seremonial, “melancong ke Luar Negeri” dengan alasan mencari serta menjaring investor yang juga gagal dan hanya menghabiskan uang negara yang juga berasal dari rakyat.

Demikian juga banyak proyek gagal seperti rumah dhu’afa, pengangguran selama Covid-19 bertambah sekitar lebih 280 ribu orang, juga ditambah pengangguran kumulatif usia kerja sekitar 800 ribu orang. Kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RPJM 5-6% ternyata jauh dibawah target sekitar 2,7%, tingkat kemiskinan ditargetkan sekitar 11%, ternyata pada posisi fantastis sekitar 15,43%, bahkan juara termiskin di Sumatera dan ke-6 secara nasional. Sementara itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tertinggi di luar Pulau Jawa, atau ke-5 terbesar secara nasional.

Pengamat Ekonomi Aceh juga menambahkan, tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan adalah indikator keberhasilan pembangunan yang utama dan basic mesti menjadi acuan keberhasilan penilaian kinerja pemerintah.

“Penerintah Aceh sibuk mencari penilaian penghargaan dengan berbagai lebel atau paket tertentu, yang dapat saja diperoleh dengan syarat tertentu yang menjadi keharusan untuk mendapatkan penghargaan. Demikian juga ketidakadilan ekonomi, antar sektor dan wilayah dalam kehidupan masyatakat Aceh tercipta secara realitas, termasuk daya beli rendah dan jumlah uang yang beredar rendah, bahkan kebocoran terjadi sebesar 45% ke luar Aceh,” tegas Taufik.

Bahkan lanjutnya, praktek korupsi yang merajalela, dimana berulangkali dalam durasi yang berbulan-bulan selama 2 tahun berturut-turut (2010 dan 2021), banyak pejabat dan elite Aceh diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ada yang sakit tiba-tiba saat KPK berada di Aceh dan melakukan pemeriksaan, hanya saja masih bernasib baik dan diselamatkan oleh kitidakjelasan status hukum dari KPK, dan diyakini oleh rakyat Aceh dan berbagai kalangan, kasus korupsi uang negara dan rakyat ini masih berlanjut, serta menunggu tanggal mainnya yang tepat sehingga para pejabat dan elite-elite Aceh tersebut akan ditangkap dengan kejelasan status dan penegakan hukum.

Oleh karena itu, laporan ini tidak seenaknya atau dengan mudah diterima oleh DPRA sebagai legislatif dengan 3 fungsi yang melekat, mengingat banyak persoalan dan kegagalan dari Pemerintah Aceh yang memiskinkan rakyatnya mempermalukan sebagai juara miskin se Sumatera, memperbanyak pengangguran, gagal menangani Covid-19 dan dampaknya, rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli.

Juga secara realitas ketidakadilan ekonomi dan kehidupan demikian nampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, jelas sebagai pemimpin “gagal”, harus mempertanggung jawabkan secara moral, politik, sosial-kemasyarakatan, tidak cukup dengan hanya “kata maaf” setelah menyesengsarakan rakyat Aceh.

Jangan sampai DPRA sebagai lembaga pengawas yang kedudukan politiknya sejajar, diperlakukan dengan seenaknya, dan juga tidak terdengar oleh rakyat Aceh ada transaksional politik, demikian ungkap Taufik A Rahim.***