- April 3, 2021

Pengamat Politik, Anggaran APBA Rp 17 Triliun ‘Pilkada Aceh Gagal’ Aneh

Pengamat Politik, Anggaran APBA Rp 17 Triliun ‘Pilkada Aceh Gagal’ Aneh
Kepala Penelitian Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr. Taufiq A Rahim 8/3/2021 (Foto:Istimewa/News Analisa)  
Penulis
|
Editor

Banda Aceh – Permasalahan aktual dan faktual Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), semestinya berlangsung 5 tahun sekali, ternyata tidak jadi, karena alasan ketiadaan penempatan anggaran Pilkada sekitar Rp 214 milyar, ini sangat aneh, gagal nalar dan tidak logis sama sekali. Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Politik Aceh Dr Taufik A Rahim kepada, Media News Analisa, pada Sabtu, (3/4/2021).

Pengamat Politik Aceh menjelaskan. Jika dipahami dan dicermati bahwa Anggaran Pendapata dan Belanja Aceh itu lebih Rp 17 triliun. Ternyata untuk memenuhi anggaran Pilkada tidak mampu disediakan oleh Pemerintah Aceh, yang semestinya patuh serta konsisten melaksanakan UU-PA dalam mengurus serta mengelola Aceh serta seluruh dimensi kehidupan rakyat Aceh.

Baca Juga:  Perseteruan DPRA dengan Plt Gubernur Jangan Sandra Rakyat Dengan Kepentingan

“Termasuk komitmen serta memiliki keinginan politik yang kuat terhadap pelaksanaan Pilkada Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangannya lima tahun sekali. Maka jika Pilkada yang lalu dilaksanakan 2017, sehingga Pilkada saat ini akan datang mesti dilakukan pada 2022,” tegasnya.

Seringkali, kita disuguhkan retorika bahwa selalu tunduk dan patuh dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh para pejabat Aceh, elite politik Aceh dan para pemangku kekuasaan politik, birokrasi dan para pejabat di Aceh. Namun demikian, perilaku “munafik” berlaku saat ketentuan di Aceh dibenturkan dengan peraturan Pemerintah Pusat Jakarta, menjadi “keok”, konyol tidak berdaya bahkan ketakutan kehilangan jabatan, juga terutama pejabat eksekutif dan legislatif (Guberbur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/DPRA) menjadi kehilangan nyali dan ketakutan sendiri. Jadi “omong kosong” jika retorikanya selama ini sesuai dengan aturan serta hati nurani keinginan politik rakyat.

Baca Juga:  RAKERDA Partai Demokrat Aceh Lahirkan Lima Rumusan

Demikian juga, jika ditilik APBA bahwa hampir 65-70% digunakan untuk belanja pegawai sekitar 830 miliyar diluar dana otonomi khusus (Otsus).

Karena itu APBA ditambah Otsus, UUPA sebagai turunan Memorandum of Understanding (Perjanjian Damai) Aceh, dimana ini berlaku akibat darah dan nyawa rakyat Aceh dikorbankan saat konflik.

“Hari ini untuk sebuah keinginan patuh kepada UUPA saja para pejabat, elite dan Pemerintah Aceh tidak mampu melakukannya. Hanya saja menikmati fasilitas dan pengorbanan rakyat untuk bersenang-senang serta memperkaya diri bersama kelompoknya serta partai politiknya, saat-saat tertentu saja memerlukan rakyat, bahkan tanpa sungkan, malu serta “segan-silu” mengharapkan rakyat memilihnya jika perlu dengan cara “money politics/politik uang” agar dipilih, namun setelah menjabat semua keinginan rakyat dan undang-undang dibaikan sama sekali,”

Baca Juga:  BPI KPNPA RI Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Gubernur Aceh Defenitif

Hal ini sangat aneh, sehingga mesti menjadi catatan dan ingatan rakyat Aceh, bahwa pejabat dan elite Aceh saat ini adalah, kumpulan para “penipu dan pembohong” yang hanya berfikir untuk dirinya sendiri, kelompok dan partainya saja.

Ingat bahwa, kebijakan politik anggaran publik APBA lebih Rp 17 triliun, tetapi untuk anggaran Pilkada Rp 214 milyar tidak mampu diwujudkan dan dipenuhi, sebagai konsekwensi menghargai keinginan politik rakyat 5 tahun sekali, demikian terangnya, (Red).

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Berita   Daerah   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Berita   Daerah   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Cucu Sultan Aceh, Sampaikan Terima Kasih kepada Anis Baswedan Atas Peresmian Jalan Laksamana Malahayati

Cucu Sultan Aceh, Sampaikan Terima Kasih kepada Anis Baswedan Atas Peresmian Jalan Laksamana Malahayati

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   Trend
KKP Dorong Pemerintah Daerah Segera Susun Rencana Aksi Daerah Konservasi Hiu Paus

KKP Dorong Pemerintah Daerah Segera Susun Rencana Aksi Daerah Konservasi Hiu Paus

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas 2021, KKP Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan Segar

Peringati Harkannas 2021, KKP Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan Segar

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Menteri Trenggono Pastikan Pengawasan Terintegrasi, Dalam Program Ekonomi Biru

Menteri Trenggono Pastikan Pengawasan Terintegrasi, Dalam Program Ekonomi Biru

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   News   Trend
JPU Ubah Tuntutan 1 Tahun Penjara Terhadap Istri Marahi Suami, Kini Menjadi Bebas

JPU Ubah Tuntutan 1 Tahun Penjara Terhadap Istri Marahi Suami, Kini Menjadi Bebas

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Laksamana Malahayati Jadi Nama Jalan di Jakarta, Pemerintah Aceh Sampaikan Terima kasih

Laksamana Malahayati Jadi Nama Jalan di Jakarta, Pemerintah Aceh Sampaikan Terima kasih

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas Ke 8, Ketua Forikan Aceh Serahkan Sertifikat Halal untuk UMKM di Leupung

Peringati Harkannas Ke 8, Ketua Forikan Aceh Serahkan Sertifikat Halal untuk UMKM di Leupung

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Trend   Wisata
Bank Aceh Raih Penghargaan Indonesia Award Magazine

Bank Aceh Raih Penghargaan Indonesia Award Magazine

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend