- June 16, 2021

Pengamat Politik Aceh: Parlok Sebagai Penyeimbang Parnas

Pengamat Politik Aceh: Parlok Sebagai Penyeimbang Parnas
  
Penulis
|
Editor

Banda Aceh, News Analisa – Pengamat Politik dan Ekonomi Aceh, Dr. Taufik A Rahim menjelasakan bahwa, pada prinsipnya kelahiran partai lokal (Parlok) yang merupakan turunan dari Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, dan selanjutnya turunannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Undang-Undang Pemerintahan Aceh/UUPA), ini merupakan komitmen politik pasca konflik Aceh selama 32 tahun. Rabu, (16/06/2021).

Pengamat Politik Aceh tersebut menegaskan, saat ini yang mesti dipahami bahwa, perubahan gerakan bersenjata menjadi gerakan politik, ini juga usaha menuntut pemberlakuan keadilan, kesetaraan, peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh secara keseluruhan.

Karena sebelumnya adanya perlawanan bersenjata yang menunjukkan bahwa Aceh adalah beradab, bermartab serta memiliki harga diri. Eksistensi ke-Acehan yang sebelumnya sangat diperhitungkan dan memiliki penilaian tersendiri secara nasional, bahkan di dunia internasional periode sejarah pertengahan.

Aceh juga dikenal sebagai daerah modal, model, bahkan banyak konsep, ide, praktik kemajuan kehidupan sosial kemasyarakatan, dan kelembagaan strategis, ekonomis, politis yang kemudian dijadikan lembaga secara nasional seperti Bappeda menjadi Bappenas, Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi model nasional, Majelis Ulama dan banyak lagi lainny.

Baca Juga:  Semarak Qurban di Dayah Perbatasan Aceh Menyambut Idul Adha 1442-H

Terakhir daerah istimewa kemudian menjadi adanya daerah otonomi khusus (Otsus), yang juga lahir dari perjanjian damai konflik Aceh.

“Jadi bukan sia-sia atau hadiah cuma-cuma tetapi ada pengorbanan darah dan air mata serta nyawa rakyat Aceh dari status otonomi daerah Aceh menjadi Otsus, tuntutan menjadikan daerah yang nemiliki ke-Istimewaan dalam mengatur dirinya sendiri melalui Pemerintah Aceh atau menuju “self governance,” kata Taufik.

Namun hari ini secara politik dan realistik empirik, semua tidak bernilai. Perjuangan politik melalui Partai Lokal (Parlok) yang diharapkan menjadi penyeimbang Partai Nasional (Parnas) secara politik dan kebijakan, semakin jauh panggang dari api.

Pengamat Politik Aceh juga menambahkan, bahkan secara politik di lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/DPRA) yang semestinya sebagai pengontrol dan pengawal kebijakan politik eksekutif (Gubernur Aceh), sesuai dengan fungsi legislatif yaitu fungsi pengawasan, pengesahan UU/Qanun dan legislasi, demikian mandul, bahkan dipermainkan oleh eksekutif (Gubernur Aceh dan para birokrat, Aparatur Sipil Negara/ASN) gara-gara memiliki ketergantungan terlalu berharap adanya dana aspirasi (pokok pikiran/pokir) sebagai usaha kapitalisasi politik dan demikian kentalnya oligarki politik partai, dimana DPRA ada dan atau politisi dikuasai Parlok (dengan koalisi partai) juga sebahagian Parnas.

Baca Juga:  Sosialisasi Penerapan Teknologi Artificial Reefs "Terumbu Buatan" di Aceh Besar

Kompetensi, kompetisi dan kapabilitas Parlok sangat dipertanyakan oleh rakyat Aceh yang termiskin di Sumatra (kemiskinan lebih 899 ribu atau 15,43%) nomor urutan ke-6 secara nasional, pembangunan tidak merata antar sektor dan wilayah di Aceh, ketidakadilan ekonomi, politik dan sosial-budaya, korupsi merajalela di Aceh, sehingga keterpurukan kehidupan rakyat Aceh saat ini jauh dari kesejahteraan yang sebenarnya ditengah dampak Pandemi Covid-19.

Anggota DPRA yang juga ada politisi Parlok ternyata tidak berdaya, mandul bahkan mem”bebek” dengan berbagai kebijakan politik, kebijakan publik dan anggaran dari eksekutif (Gubernur Aceh). Sehingga wajar serta rasional jika argumentasi dan asumsi rakyat Aceh selama 2 tahun belakangan.

“Parlok itu tidak ada, tidak berfungsi, tidak berdaya berhadapan dengan Parnas sebagai penyeimbang kekuatan, kebijakan politik dan tidak mampu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh, sebagai gerakan politik hasil perjanjian damai MoU Helsinki serta UUPA,”

Baca Juga:  Kajari Aceh Tamiang Sebut P Bukan Makelar Kasus Tapi Pembantu Pribadi

Sangat wajar serta rasional jika ada kecurigaan rakyat Aceh “pengkhiatan” perjanjian damai MoU Helsinki dan UUPA ada di Parlok sebagai elite politik Aceh, karena ketidakmampuan memperjuangkan aturan hikum UUPA secara politik dan kebijakan agar mampu memberikan perubahan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan terhadap rakyat Aceh. Secara politik eksekutif saat ini dikuasai Parnas di Aceh.

Pupus sudah harapan rakyat Aceh kepada Parlok, jika tidak mampu memperjuangkan perubahan kehidupan dan kesejahteraan rakyat Aceh secara lebih baik, keseluruhannya, maka janji-janji politik akan tetap diingat serta dikenang rakyat Aceh sebagai “janji palsu”.

Bisa jadi nantinya Parlok hanya tinggal nama dalam catatan sejarah Aceh, jika perilaku politik Parlok tidak berubah, elite politik Parlok hanya sekedar mengejar jabatan dan kekayaan pribadi dan kelompok, sementara kehidupan rakyat Aceh tetap terpuruk, terdiskriminasi dan berada dalam ketidakdilan politik dan ekonomi. Demikian tegas Pengamat Politik Aceh, Dr, Taufik A Rahim(*)


Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Kasus Pembunuhan di Aceh Timur Terungkap, Polisi: Diduga Terkait Hubungan Asmara

Kasus Pembunuhan di Aceh Timur Terungkap, Polisi: Diduga Terkait Hubungan Asmara

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Kesehatan   Nasional   News   Trend
Ketua LEMKASPA, Sosok Pj Gubernur Aceh, Mendagri Jangan Asal Tunjuk

Ketua LEMKASPA, Sosok Pj Gubernur Aceh, Mendagri Jangan Asal Tunjuk

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
APBA 2022 tidak Memihak kepada Rakyat

APBA 2022 tidak Memihak kepada Rakyat

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   News   Otomotif   Trend
Anggota DPRA : Erosi Krueng Tripa Semakin Parah, Pemerintah Tutup Mata

Anggota DPRA : Erosi Krueng Tripa Semakin Parah, Pemerintah Tutup Mata

Berita   Daerah   Headline   Kolom   Nasional   News   Olahraga   Trend
Kapolda Aceh Apresiasi Anak-anak Sekolah di Kecamatan Darul Imarah Ikut Vaksin

Kapolda Aceh Apresiasi Anak-anak Sekolah di Kecamatan Darul Imarah Ikut Vaksin

Berita   Daerah   Epaper   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Travel
Bank Aceh Syariah, Waspada Penipuan dengan Permintaan Informasi Pribadi

Bank Aceh Syariah, Waspada Penipuan dengan Permintaan Informasi Pribadi

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional
Bank Aceh Syariah Bakal Kuatkan Pelayanan Sistem Digitalisasi di 2022

Bank Aceh Syariah Bakal Kuatkan Pelayanan Sistem Digitalisasi di 2022

Berita   Bola   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Polda Aceh Laksanakan Vaksinasi Merdeka di SD Negeri 1 Lam Ujong

Polda Aceh Laksanakan Vaksinasi Merdeka di SD Negeri 1 Lam Ujong

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Kesehatan   Travel   Trend
Mobil bersama Wajah Pelaku Tabrak Lari Terekam CCTV, Polda Aceh Bentuk Tim

Mobil bersama Wajah Pelaku Tabrak Lari Terekam CCTV, Polda Aceh Bentuk Tim

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Kapolri Ajak Jajaran Menjadi Polri Dekat dan Dicintai Masyarakat

Kapolri Ajak Jajaran Menjadi Polri Dekat dan Dicintai Masyarakat

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend