- June 23, 2021

Pengamat Politik Aceh, KPK Harus Tegas “Jangan Mengulur Waktu”

Pengamat Politik Aceh, KPK Harus Tegas “Jangan Mengulur Waktu”
Kepala Penelitian Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr. Taufiq A Rahim 8/3/2021 (Foto:Istimewa/News Analisa)  
Penulis
|
Editor

Banda Aceh, News Analisa – Pengamat Politik Aceh Dr. Taufik A Rahim, menilai peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut beberapa kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Aceh seperti mengulur-ulur waktu. Hingga saat ini sudah berjalan 3 minggu di Aceh, Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) seperti bermain dengan waktu terhadap indikasi kasus korupsi di Aceh dengan hanya memeriksa para pejabat Aceh. Kata Pengamat Politik kepada Media News Analisa, pada Rabu, (23/06/2021).

Namun demikian, kata Taufik A Rahim, harapan rakyat terhadap lembaga anti rasuah ini seperti tidak terbukti, meskipun berbagai laporan aktivis atau pegiat anti korupsi, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Aceh, dan juga Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Aceh secara transparan telah disampaikan kepada publik, namun KPK seperti tidak mampu membuktikan secara jelas atau nyata perampokan uang rakyat Aceh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 dan 2020 yang dilaksanakan melalui program dan proyek oleh Pemerintah Aceh.

Dr, Taufik A Rahim, menerangkan proyek tahun jamak (Mulriyears) yang berselemak masalah, mulai dari perencanaan, proses tender, pelaksanaan dan pengawasannya, juga sepertinya tidak manpu diungkapkan secara benar, jujur, adil serta bertanggung jawab secara hukum oleh KPK.

Baca Juga:  Pengamat: Jika KPK Serius Ungkap Korupsi Di Aceh, Rakyat Pasti Mendukung

Ini menjadikan lembaga “superbody” KPK yang selama dicurigai tidak mampu menyelesaikan banyak kasus korupsi dan perampokan uang rakyat yang dikelola melalui APBA oleh para penyelenggara negara di Pemerintah Aceh semakin kabur, tidak jelas, berlama-lama dengan waktu serta tidak memiliki kepastian hukum, meskipun dengan menggunakan prinsip “equality before the law”.

Bisa jadi kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan atau pejabat di Pemerintahan Aceh akan berlaku “tebang pilih”.

Jika ada unsur tidak senang dengan Pemerintah Pusat (Jakarta) disegerakan, maka jika ada unsur lainnya menjadi berlama-lama, hingga rakyat Aceh bosan menunggunya, akhirnya hilang dan menguap begitu saja.

Sementara itu, para Pejabat Aceh yang bertanggung jawab terhadap perlakyan korupsi di Aceh senakin tidak jelas, dengan menggunakan berbagai alasan pelindung, ternasuk kondisi covid-19, padahal termasuk uang refokusing covid-19 juga dikuropsi dan dimanfaatkan untuk memperkaya diri, kelompok, organisasi serta partai politik.

Harapan rakyat Aceh saat ini, dengan banyak kasus terindikasi uang rakyat Aceh melalui APBA harus secara tegas dikemukakan oleh KPK. Jangan lagi bertele-tele, harus tegas, transparan dan bertanggung jawab secara hukum dan keadilan.

Baca Juga:  Mempercepat Pelayanan, RSUDZA Latih Dokter Umum Pemeriksaan Swab Test

Kehadiran KPK di Aceh akhir-akhir ini menjadi pertaruhan penting bagi rakyat Aceh, apakah benar KPK ingin memberantas korupsi di Aceh yang melibat pejabat tinggi dan penting di Aceh.

Atau hanya sekedar membuat sensasi, gaduh, heboh terhadap kasus korupsi yang terang benderang serta masif dilakukan pejabat Pemerintah Aceh, tetapi akhirnya pulang tidak ada hasil, sementara nana besar KPK tidak lebih hanya “macan ompong” yang selama ini menjadi lembaga yang kredibel serta dibanggakan sebagai institusi anti rasuah dan korupsi yang memiliki nama besar serta “super body”, hanya sebagai paguyuban mencari sensasi, membuat kegaduhan dan kehebohan ditengah harapan rakyat Aceh terhadap pemberantasan korupsi.

Sebaiknya KPK tegas terhadap kasus korupsi di Aceh, jika tidak serta tanpa hasil untuk kasus korupsi terhadap uang dana otonomi khusus (Otsus) dan anggaran lainnya melalui APBA di Aceh yang berlaku selama ini, juga akhir-akhir ini.

Maka sudah sebaiknya KPK itu tidak ada lagi, tutup atau bubarkan saja, jika hanya memilih-milih kasus, toh uang rakyat yang dirampok selama ini tidak ada arti dan makna sama sekali bagi KPK sebagai lembaga anti korupsi dan pebegakan hukum terhadap kasus korupsi.

Baca Juga:  Tim Penyelamat Gubernur Nova, Dukung KPK Tangkap Koruptor Di Aceh

Sehingga semua menjadi jelas, tegas, transparan, terutama bagi para pera peranpok serta pencoleng uang rakyat yang bertanggung jawab terhada kebijakan politik dan publik.

“Jikapun ini melibatkan pemimpin, elite dan Gubernur Aceh, ini juga harus jelas, tegas, bertanggung jawab, adil serta transparan, jangan hanya menjadi sekedar konsumsi publik dan fitnah ditengah kehidupan rakyat Aceh,” tambahnya.

Rakyat Aceh selama ini tahu bahwa APBA yang jumlah nominalnya fantastis sebagai dana anggaran publik triliunan rupiah, tidak memiliki dampak perubahan kehidupan serta peningkatan kesejahteraan di Aceh terhadap berbagai sektor.

Sehingga rakyat Aceh selama ini tahu bahwa APBA yang jumlah nominalnya fantastis sebagai dana anggaran publik triliunan rupiah, tidak memiliki dampak perubahan kehidupan serta peningkatan kesejahteraan di Aceh terhadap berbagai sektor, terutama sektor kehidupan dasar di Aceh bagi rakyat kebanyakan.

Namun hingga saat ini masih menjadi juara termiskin di Sumatera dan nomor 6 secara nasional, naif sekali, maka isu akhir-akhir ini mesti mampu dijawab oleh KPK yang selama ini sedang menyelidiki serta menyidiki kasus mega korupsi di Aceh. Demikian kata Dr. Taufik A Rahim, Pengamat Politik Aceh. (*)


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Terbitkan Juknis Bantuan Pemerintah Subsektor Perikanan Tangkap TA. 2022, KKP Mulai Siapkan Calon Penerima

Terbitkan Juknis Bantuan Pemerintah Subsektor Perikanan Tangkap TA. 2022, KKP Mulai Siapkan Calon Penerima

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
KKP, Anggaran APBN untuk Kepentingan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

KKP, Anggaran APBN untuk Kepentingan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Gubernur Aceh Ikuti Penyerahan DIPA dan TKDD oleh Presiden

Gubernur Aceh Ikuti Penyerahan DIPA dan TKDD oleh Presiden

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
ASN Pemerintah Aceh Peringati HUT ke-50 Tahun Korpri

ASN Pemerintah Aceh Peringati HUT ke-50 Tahun Korpri

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Gerakan Penanaman 1000 Mangrove di Areal Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja

Gerakan Penanaman 1000 Mangrove di Areal Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend   Wisata
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Berita   Daerah   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Berita   Daerah   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Cucu Sultan Aceh, Sampaikan Terima Kasih kepada Anis Baswedan Atas Peresmian Jalan Laksamana Malahayati

Cucu Sultan Aceh, Sampaikan Terima Kasih kepada Anis Baswedan Atas Peresmian Jalan Laksamana Malahayati

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   Trend
KKP Dorong Pemerintah Daerah Segera Susun Rencana Aksi Daerah Konservasi Hiu Paus

KKP Dorong Pemerintah Daerah Segera Susun Rencana Aksi Daerah Konservasi Hiu Paus

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas 2021, KKP Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan Segar

Peringati Harkannas 2021, KKP Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan Segar

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Pendidikan   Trend