- 4 Mei 2021

Pengamat Politik Aceh, Anggota DPRA Gagal Nalar

Pengamat Politik Aceh, Anggota DPRA Gagal Nalar
Kepala Penelitian Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr. Taufiq A Rahim (Doc: Istimewa/News Analisa)  
Penulis
|
Editor

Banda Aceh, News Analisa – Pengamat politik Aceh Dr Taufik A Rahim kembali menyoroti kinerja Anggota (DPRA) dalam menyikapi persoalan Pilkada Aceh. Dalam konteks politik modern dan kemampuan meyakinkan secara politik Pemerintah Pusat terhadap tuntutan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah, strategi meyakinkan pelaksanaan Pilkada Aceh pada tahun 2022 sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), yaitu UU Nomor 11 Tahun 2006.

Taufik A Rahim, menjelaskan terkait pelaksanaan Pilkada Aceh harus konsisten dengan kekhususan Aceh setelah Perjanjian Damai Aceh melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005. Sehingga Aceh tidak sama dengan daerah lainnya di Indonesia. Kata Pengamat Politik Aceh kepada media Media News Analisa, Selasa (4/05/2021)

Dr. Taufik A Rahim, juga menerangkan Pemerintah Aceh (Gubernur/eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA/legislatif) didukung pimpinan Partai Lokal dan lainnya serta Wali Nanggrou (WN), jika perlu”Uni Eropah” (sebagai pihak yang terlibat perdamaian Aceh) untuk meyakinkan Pemerintah Pusat Jakarta terkaita pelaksanaan Pilkada Aceh.

“Terutama pengambil kebijakan politik Presiden Republik Indonesia (RI) agar memberikan hak dan ruang realisasi kekhususan Aceh atau keistimewaan untuk melaksanakan Pilkada pada tahun 2022. Disamping banyak lagi kekhususan Aceh lainnya yang masih belum mampu dilaksanakan,”

Jika mengikuti pelaksanaan serentak pada 2024, maka terlalu banyak kerugian bagi Aceh termasuk kebijakan-kebijakan strategis yang diperlukan untuk membangun Aceh serta usaha merubah kehidupan juga peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh akan terganggu, terkendala serta tereduksi, karena Aceh tidak memiliki pemimpin atau Gubernur definitif, termasuk 20 daerah kabupaten/kota. Hal ini sangat mengganggu kinerja pemerintahan dan pengambilan kebijakan dan keputusan yang strategis dan tepat.

Bukan malah mengajak Gubernur, Bupati, Walikota, Anggota Dewan dan seluruh perangkat pemerintah sampai tingkat Ganpong atau Geuchiek untuk mogok kerja, agar Pilkada dilaksanakan pada tahun 2022.

“Ini gagal nalar, tidak rasional dan berpolitik rendahan,”

Yang diperlukan adalah strategi meyakinkan, dan membangun komunikasi politik yang meyakinkan terhadap Presiden RI agar menyetujui Aceh Pilkada pada tahun 2022. Karena makin melakukan tindakan konyol seperti “mogok kerja”, ini menunjukkan kapasitas, kemampuan serta kualitas politik elite Aceh mudah ditebak dan “dijengkal” oleh elite politik pusat.

Nah setelah sepakat “mogok kerja”, apakah gaji dan tunjangannya boleh dipotong tidak diberikan sama sekali, kemudian setelah semua sepakat berhenti bekerja, apakah boleh diganti dengan orang lain. Maka dalam hal ini selaku wakil rakya semestinya berpikir secara rasional ketika mengeluarkan argumentasi diruang publik, jangan sampai publik menjengkal kualitas pola berpikir wakil rakyat.

“Oleh sebab itu, yang mesti dilakukan adalah berpolitik cerdas, pintar juga menggunakan strategi yang akurat serta meyakinkan selaku elite politik Aceh yang saat ini diamanahkan sebagai anggota DPRA. Jangan konyol, “dungu”, tidak sehat dan “unfaedah” selaku anggota dewan dalam berargumentasi,”

Jika model berfikir dan bereaksi seperti itu, namanya gagal nalar, sementara segala gaji, tunjangan serta berbagai fasilitas yang diberikan oleh negara berasal dari rakyat, seperti sia-sia belaka. Disamping “unfaedah”, gagal nalar sia-sia belaka, juga tidak mampu memperjuangkan perbaikan dan perubahan bagi kehidupan rakyat secara makro dan kompleks, ternyata memalukan rakyat Aceh dimata Pemerintah Pusat, dipikir oleh Pemerintah Pusat dan elite politik di Jakarta, ini sama dan sebangun semuanya model serta kualitas wakil rakyat Aceh. Demikian pungkas pengamat politik Aceh (*)


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Asisten Sekda Luncurkan Tim Insiden Keamanan Siber Aceh

Asisten Sekda Luncurkan Tim Insiden Keamanan Siber Aceh

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Pemerintah Aceh Apresiasi Antusias ASN Sekretariat DPR Aceh Sumbangkan Darah

Pemerintah Aceh Apresiasi Antusias ASN Sekretariat DPR Aceh Sumbangkan Darah

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Cucu Sultan Aceh Minta Pemerintah Singapura Hormati Ulama Melayu yang Berkunjung ke Singapura

Cucu Sultan Aceh Minta Pemerintah Singapura Hormati Ulama Melayu yang Berkunjung ke Singapura

Advertorial   Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Politik   Travel   Trend
Irjen Pol Agung Makbul Dorong Milenial Berani Laporkan Pungli dan Hidup Sederhana

Irjen Pol Agung Makbul Dorong Milenial Berani Laporkan Pungli dan Hidup Sederhana

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Sekda Aceh Lepas Peserta Tour de Aceh Etape II

Sekda Aceh Lepas Peserta Tour de Aceh Etape II

Berita   Daerah   Nasional   News   Trend
Peserta Tour de Aceh Etape I Mulai Latihan Adaptasi

Peserta Tour de Aceh Etape I Mulai Latihan Adaptasi

Advertorial   Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Sebanyak 110 Orang Disuntik Pada Vaksinasi Covid-19 Hari Pertama Usai Idul Fitri

Sebanyak 110 Orang Disuntik Pada Vaksinasi Covid-19 Hari Pertama Usai Idul Fitri

Berita   Daerah   Kesehatan   Nasional   News   Trend
Gubernur Aceh Nova Iriansyah Ikut Rakernas APPSI di Bali

Gubernur Aceh Nova Iriansyah Ikut Rakernas APPSI di Bali

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Pemerintah Aceh Teken Kontrak 157 Paket Proyek APBA 2022 Tahap ke-3

Pemerintah Aceh Teken Kontrak 157 Paket Proyek APBA 2022 Tahap ke-3

Berita   Daerah   Epaper   Nasional   News   Trend
Sekda Tinjau UPTD Rumah Kemasan Aceh

Sekda Tinjau UPTD Rumah Kemasan Aceh

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend