Pengamat Ekonomi “Unfaedah” BPKS Sabang Lebih Baik Dibubarkan

Banda Aceh, News Analisa – Dr. Taufik A Rahim, Pengamat Ekonomi dan Politik Aceh, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) sudah memasuki usia 22 tahun. Keberadaan BPKS, telah menghabiskan anggaran belanja publik atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), hal ini dikatakan Taufik kepada media newsanalisa.com pada, Selasa (15/02/2022)

Taufik A Rahim, menerangkan, meskipun secara tidak langsung) agar menjadi pengungkit, pemantik dan stimulus ekonomi masyarakat Aceh, khususnya Pulau Sabang, Pulau Aceh, Aceh Besar, Banda Aceh (sebagai daerah penyangga) serta Aceh secara keseluruhannya, maka lebih baik dibubarkan saja (BPKS) yang hingga saat ini belum mampu membawa perubahan meskipun keberadaanya sudah 22 tahun.

“Bahkan pada tahun yang lalu Kepala BPKS sesumbar ingin menjadikan Sabang sebagai pelabuhan seperti Singapore, ternyata hanya bualan serta isapan jempol semata,” kata Taufik.

Jika dilihat dan dikaji, anggaran belanja publik sudah lebih 390 milyar rupiah yang dikucurkan, meski membangun pelabuhan dan infrastruktur pendukung lainnya, namun sampai dengan saat ini, tidak lebih sebagai lembaga atau badan yang menghabiskan anggaran untuk operasional manajemen, Kepala BPKS, para deputi, staf dan pengelola manajemen dan dewan pengawas.

“Hanya sekedar bagi-bagi uang, pendapatan, gaji dan fee proyek,” lanjutnya.

Demikian juga beberapa para pejabat atau Kepala BPKS sebelumnya juga terperangkap dan terjebak korupsi proyek pelabuhan dan infrastruktur pendukung BPKS, jadi faedah/manfaatnya sama sekali bukan untuk rakyat Sabang, juga bukan untuk masyarakat Sabang, Aceh Besar, dan Banda Aceh sebagai daerah penyangga, konon pula menjadi pendorong perekonomian Aceh secara makro ekonomi.

Bahkan lanjutnya, terlalu banyak argumentasi, alasan dan intrik yang dilakukan oleh manajemen serta pengelola BPKS yang sampai saat ini sama sekali jauh dari harapan sesungguhnya, jauh dari realitas empirik kehadiran BPKS untuk membangkitkan ekonomi, juga banyak hal dan anggaran yang telah dikucurkan hanya untuk memperkaya kelompok dan para punggawa BPKS semata. Jadi sama sekali unfaedah bagi rakyat Sabang dan sekitarnya, juga tidak menjadi stimulus ekonomi makro Aceh.

Taufik juga menambahkan, memangnya menunggu BPKS berusia 100 tahun baru ada faedah, manfaat serta keuntungan bagi perekonomian masyarakat Sabang, Aceh Besar, Banda Aceh dan seluruh Aceh secara makro ekonomi, atau menunggu beberapa pejabat BPKS lagi tertangkap dikarenakan melakukan korupsi, saat ini sacara ekonomi unfaedah, inefektif, inefisien.

“Sementara itu uang sudah ratusan milyar rupiah sama sekali tidak menjadi stimulus ekonomi dan juga pelabuhannya sama sekali tidak mampu sebagai terminal (jeti) ekspor-impor serta mobilitas orang, barang dan jasa yang semestinya dapat berfaedah dalam konteks ekonomi lokal, nasional dan internasional yang dapat menjadi kerangka acuan makro ekonomi bagi neraca pembayaran,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Taufik, menunggu apalagi? masih adakah prinsip bagi-bagi jabatan dan pendapatan bagi orang-orang dan kelompok serta partai tertentu?

Sekedar adanya distribusi secara politik memanfaatkan eksistensi BPKS agar kekuasaan politik orang dan kelompok tertentu merasa pemangku kekuasaan dan kebijakan politik Aceh sangat menghargai mereka, menghormati mereka dan dapat dipergunakan sebagai tameng untuk membela kepentingan oligarki politik dan oligarki ekonomi kekuasaan.

Untuk itu, keberadaan (BPKS) lebih baik bubarkan saja, karena sama sekali “unfaedah” secara ekonomi bagi rakyat Sabang dan sekitarnya, serta Aceh pada umumnya.(*)