Pengamat Ekonomi Aceh, Pengelolaan Anggaran BRA Harus Diaudit

Pengamat Ekonomi Aceh, Pengelolaan Anggaran BRA Harus Diaudit
Dr. Taufik A Rahim, Pengamat Politik dan Ekonomi Aceh.  
Penulis
|
Editor

Banda Aceh, News Analisa – Pengamat Politik dan Ekonomi Aceh, Dr. Taufik A Rahim, menegaskan sejak awal dibentuk serta didirikan Badan Reintgrasi Aceh (BRA), ternyata terus menerus menuai masalah dan banyak kajadian yang sulit dipahami dengan prinsip rasional juga akal sehat.

Sesungguhnya ungkap, Pengamat Ekonomi Aceh tersebut, kehadiran BRA yang sejak awal diharapkan mampu menyelesaikan dan mengatasi persoalan antar mantan kombatan (Aktivis Gerakan Aceh Merdeka/GAM), juga rakyat terdampak konflik, semestinya telah memasuki taraf yang kondusif dan stabil.

“Dari berbagai catatan peristiwa sejak awal keberadaannya ada saja kekerasan, kerusuhan serta kegaduhan dalam usaha mengelola BRA, baik internal BRA, para mantan kombatan yang mesti mrendapatkan kompensasi, juga rakyat atau masyarakat yang terkena dampak konflik Aceh selama sekitar 32 tahun, masih belum terselesaikan secara benar, adil serta merata”, kata Taufik.

Baca Juga:  Universitas Syiah Kuala Resmi Berstatus PTN-BH

Demikian pula pada kondisi terakhir adanya dana atau uang yang merupakan realisasi alokasi sebanyak Rp 13 milyar dari Anggaran Pendapat dan Belanja Aceh murni tahun 2022, yang semestinya dapat disalurkan dengan tepat kepada korban konflik Aceh.

Namun demikian uang yang berasal dari respon terhadap relawan mantan Gubernur Aceh (Nova Iriansyah) yang lalu, masih belum benar-benar diterima dan bermanfaat oleh para korban konflik.

“Dalam hitungan nominal bahwa Rp 13 milyar itu banyak dan besar jika benar-benar disalurkan dengan tepat dan benar dalam rangka program pemberdayaan ekonomi masyarakat/rakyat korban konflik”,

Karena sejak awal program yang dilaksanakan oleh BRA sering tidak tepat sasaran dan hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu saja dan beberapa kelompok.

Baca Juga:  Soal Dugaan Kasus SPPD DPRK, Nasir Djamil Berharap Kejari Simeulue Bisa SP3kan

Demikian juga berbagai kompensasi pasca konflik, ini banyak yang tidak bertahan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan oleh masyarakat korban konflik dan mantan kombatan, adakalanya sering dan atau banyak beralih tangan kepemilikan.

“Oleh karena itu, pasca kejadian yang menimpa Azhari Cagee, kemudian mundur dari jabatan Ketua BRA tersebut, hal ini juga berhubungan dengan data penerima serta masyarakat yang sesungguhnya tepat dan benar mesti memperoleh dana tersbut, kemudian permasalahan dana serta data tersebut muncul lagi kepermukaan di ruang publik, menjadi konsumsi publik dan masyarakat Aceh”,

Sebaiknya dana yang relatif banyak dan besar senilai Rp 13 milyar tersebut juga mesti diselidiki, diinvestigasi keberadaannya, sehingga tidak terus menerus menajdi persoalan di BRA yang selalu bermasalah dalam pengelolaannya.

Baca Juga:  Gubernur Aceh Resmikan PT Bank Aceh Syariah Capem Pulau Banyak

Sehingga berbagai masalah di BRA dapat menjadi terang benderang, para mantan kombatan serta masyarakat terdampak konflik yang sampai saat ini masih terus belum mendapatkan manfaat serta terperbaiki, berdaya kehidupannya, mesti diselesaikan segera.

“Jangan sampai keberadaan BRA hanya untuk kepentingan politik tertentu, sementara dana yang telah dikeluarkan untuk BRA milyaran rupiah tidak menyelesaikan masalah di Aceh, meski Damai Aceh pasca penendatangan MoU Helsinki telah lebih 17 tahun”, kata Taufik.

Akan tetapi dana kompensasi persoalan pasca konflik tidak mampu memberikan kedamaian dan kesejahteraan hidup yang sesungguhnya bagi kehidupan rakyat Aceh, yang juga sebahagian besar adalah terdampak dari konflik Aceh selama 32 tahun, bahkan keberadaan BRA juga semakin dipertanyakan.***


Wassalamu’alaikum….

Bagikan:

Tinggalkan Komentar