- August 16, 2021

Pemerintah Aceh Bentuk LKBH KORPRI

Pemerintah Aceh Bentuk LKBH KORPRI
Anggota Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus (Korpri) Aceh, Makmur Ibrahim, SH. M. Hum   
Penulis
|
Editor

Banda Aceh, News Analisa – Pemerintah Aceh telah membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Aceh. Lembaga ini dikhususkan untuk memberi bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di Aceh yang terjerat hukum berkaitan dengan pekerjaannya.

Anggota Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus Korpri Aceh, Makmur Ibrahim, menerangkan, pembentukan LKBH Korpri sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI bahwa untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum kepada PNS maka dapat dibentuk Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) suatu lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi Aparatur Sipil Negara di dalam satu wadah yaitu KORPRI.

“Maksud dan tujuan dilaksanakannya pendampingan dan pemberian bantuan hukum kepada ASN ini adalah jaminan dari pemerintah, pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada aparatur yang mengalami permasalahan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan,” ujar Makmur di Banda Aceh, Minggu 15 Agustus 2021.

Baca Juga:  Tony Antoni Resmi Terima Form B1 KWK dari Partai GOLKAR

Selama ini, kata Makmur, para Pegawai Negeri Sipil yang terkena kasus hukum yang berkaitan dengan tugas mereka tidak pernah mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

Padahal, dalam Undang–Undang Dasar Tahun 1945, negara mengakui dan menjamin dan melindungi serta menjamin kepada setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum. Negara juga menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan tanpa membedakan latar belakang apapun terutama dalam hal kemudahan dan perlindungan dalam mencari keadilan baik di pengadilan (Ligitasi) maupun di luar pengadilan (Non Ligitasi), yaitu dengan melalui pendampingan dan bantuan hukum.

Sementara Wakil Ketua II Dewan Pengurus Korpri Aceh, Helvizar Ibrahim, mengatakan pemberian bantuan diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh orang yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum dengan berupa tindakan yang dilakukan oleh penasehat hukum berupa nasehat, pertimbangan, pengertian dan pengetahuan hukum kepada pegawai yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Baca Juga:  Pengamat Ekonomi Aceh: Anggaran 4,426 Triliun  Mengendap, Kemungkinan Dimanfaatkan Pihak Lain

“Bahwa berdasarkan Pasal 21 huruf d, pasal 22 huruf c, Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “PNS berhak memperoleh perlindungan“, dan Pasal 106 ayat (1) huruf e “Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: bantuan hukum. Kemudian pada Ayat (3) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya,” kata Helvizar.

Selain itu, jelas Helvizar, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara semakin memperkokoh adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum, dimana perlindungan dan bantuan hukum diberikan kepada PNS yang terjerat hukum karena pelaksanaan tugasnya.

Baca Juga:  Putin Sebut Sanksi AS Hanya Buat Rusia Semakin Cerdik

“Mulai saat ini bagi PNS di lingkungan Pemerintah Aceh yang terkena kasus hukum karena pelaksanaan tugas dapat meminta bantuan hukum atau konsultasi hukum pada tim LKBH KORPRI Aceh baik perdata atau pidana, setiap hari kerja di Sekretariat KORPRI Aceh,” ujar Helvizar.

Saat ini LKBH Korpri diketahui juga sudah merekrut empat advokat untuk memberikan pelayanan hukum baik perdata maupun pidana, serta akan menerima seluruh ASN yang membutuhkan konsultasi dan bantuan hukum. Pelayanan tersebut disediakan guna memenuhi hak seluruh ASN dan bagian dari program Visi Misi Aceh Peumulia. []

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Kasus Pembunuhan di Aceh Timur Terungkap, Polisi: Diduga Terkait Hubungan Asmara

Kasus Pembunuhan di Aceh Timur Terungkap, Polisi: Diduga Terkait Hubungan Asmara

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Kesehatan   Nasional   News   Trend
Ketua LEMKASPA, Sosok Pj Gubernur Aceh, Mendagri Jangan Asal Tunjuk

Ketua LEMKASPA, Sosok Pj Gubernur Aceh, Mendagri Jangan Asal Tunjuk

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
APBA 2022 tidak Memihak kepada Rakyat

APBA 2022 tidak Memihak kepada Rakyat

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   News   Otomotif   Trend
Anggota DPRA : Erosi Krueng Tripa Semakin Parah, Pemerintah Tutup Mata

Anggota DPRA : Erosi Krueng Tripa Semakin Parah, Pemerintah Tutup Mata

Berita   Daerah   Headline   Kolom   Nasional   News   Olahraga   Trend
Kapolda Aceh Apresiasi Anak-anak Sekolah di Kecamatan Darul Imarah Ikut Vaksin

Kapolda Aceh Apresiasi Anak-anak Sekolah di Kecamatan Darul Imarah Ikut Vaksin

Berita   Daerah   Epaper   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Travel
Bank Aceh Syariah, Waspada Penipuan dengan Permintaan Informasi Pribadi

Bank Aceh Syariah, Waspada Penipuan dengan Permintaan Informasi Pribadi

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional
Bank Aceh Syariah Bakal Kuatkan Pelayanan Sistem Digitalisasi di 2022

Bank Aceh Syariah Bakal Kuatkan Pelayanan Sistem Digitalisasi di 2022

Berita   Bola   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Polda Aceh Laksanakan Vaksinasi Merdeka di SD Negeri 1 Lam Ujong

Polda Aceh Laksanakan Vaksinasi Merdeka di SD Negeri 1 Lam Ujong

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Kesehatan   Travel   Trend
Mobil bersama Wajah Pelaku Tabrak Lari Terekam CCTV, Polda Aceh Bentuk Tim

Mobil bersama Wajah Pelaku Tabrak Lari Terekam CCTV, Polda Aceh Bentuk Tim

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Kapolri Ajak Jajaran Menjadi Polri Dekat dan Dicintai Masyarakat

Kapolri Ajak Jajaran Menjadi Polri Dekat dan Dicintai Masyarakat

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend