www.newsanalisa.com - February 23, 2021

Pakar Ungkap Alasan Facebook-Google Tunduk dengan Australia

Pakar Ungkap Alasan Facebook-Google Tunduk dengan Australia
Ilustrasi Facebook-Google di Australia. (AFP/KENZO TRIBOUILLARD)   
Penulis
|
Editor

Jakarta – Australia memastikan tidak akan mengubah undang-undang yang akan membuat Facebook dan Google Alphabet Inc. membayar outlet berita untuk konten yang diunggah ulang di platformnya.

Di tengah kondisi itu, Facebook dan Google tampak tidak bisa berbuat banyak. Mereka kemungkinan akan patuh terhadap regulasi itu meski semula membuat gertakan.

Chairman (Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha menilai Google tidak berani lebih tegas terhadap Australia dengan cabut dari negara itu karena telah mengetahui pemerintah Australia sudah menyiapkan kerjasama dengan Microsoft.

Pemerintah Australia bakal menggunakan mesin pencari Bing bila Google benar-benar merealisasikan ancamannya untuk menghilangkan fitur Google Search dari Australia.

“Pemerintah Australia cukup cerdas dalam kasus ini. Google terdesak karena pemerintah Australia sudah menyiapkan kerjasama dengan Microsoft,” ujar Pratama ke CNNIndonesia.com, Selasa (23/02/2021)

Baca Juga:  Dyah Apresiasi Pelaksanaan Itsbat Nikah Korban Konflik dan Masyarakat Miskin Pidie Jaya

Pratama menyampaikan Google pun telah meluncurkan platform baru bernama Google News Showcase yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Australia dan media disana untuk bekerjasama lebih jauh.

Awalnya, Australia meminta agar Google membayar setiap berita yang ditampilkan di Google Search, namun kesepakatan berubah menjadi berita yang dibayar adalah yang ditampilkan di Google News Showcase.

Peluncuran paltform itu memperlihatkan Google tidak ingin kehilangan pasar di Australia. Meskipun tidak besar, tapi imbasnya akan sangat berbahaya bagi bisnis Google.

“Misalnya Google jadi menghapus Google Search dari Australia karena diminta membayar, maka Microsoft akan masuk. Regulasi ini malah akan menjadi semacam yuris prudensi bagi negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada Google dan juga Facebook,” ujarnya.

Baca Juga:  SBY Lengkapi Syarat Pengajuan Logo Demokrat di Kemenkumham

Pratama menilai melunaknya Google terhadap pemerintah Australia tidak seperti ketika berhadapan dengan China. Sebab, China kala itu mewajibkan setiap perusahaan teknologi yang menghimpun data untuk membangun server di dalam negeri dan juga memberikan akses kepada pemerintah.

“Karena aturan inilah Google dan Facebook masih tidak bisa beroperasi, setelah mereka tidak mau berkompromi dengan aturan dari China,” ujar Pratama.

Sedangkan Facebook, Pratama melihat tidak jauh berbeda dengan Google, meskipun sebenarnya belum ada subtitusi apabila FB hengkang dari Australia.

“Namun daripada menjadi yuris prudensi bagi negara lain untuk mengusir FB, lebih baik bertahan dan memberikan sejumlah uang pada media yang diakses lewat platform khusus dari FB nantinya,” ujar Pratama.

Baca Juga:  Pengadaan Tawas PDAM Tahun 2018 Diduga Oplosan, Ini Kata Ketua GMB Simeulue

Di sisi lain, Pratama berkata pemerintah Australia sebenarnya tidak bisa dikatakan menang 100 persen dari Google atau Facebook. Dia melihat kondisi saat in iebih mengarah pada win-win solution.

“Karena keinginan utama dari media dan pemerintah Australia adalah FB serta Google harus membayar sejumlah uang karena menghadirkan berita dalam paltform mereka,” ujarnya.

Pratama menambahkan para pembuat berita keberatan karena konten mereka dinikmati di Google dan facebook yang tanpa membayar. Sebab, Google dan FB tidak mengeluarkan uang sama sekali saat menghadirkan berita-berita tersebut, dan menjadi ekosistem tersendiri di platform mereka.

“Rasa keadilan ini yang coba dituntut oleh Australia. Kemungkinan besar nantinya akan diikuti oleh negara lain,” ujar Pratama, (Jps/Dal/Red)

Sumber:CNN Indonesia

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Pemerintah Tambah Tenaga Kontrak di Dayah Perbatasan Safinatussalamah Aceh Singkil

Pemerintah Tambah Tenaga Kontrak di Dayah Perbatasan Safinatussalamah Aceh Singkil

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Akhiri Perawatan di RSUCM Nova Jalani Perawatan di RSUDZA

Akhiri Perawatan di RSUCM Nova Jalani Perawatan di RSUDZA

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Trend
Nova Pimpin Rapat Percepatan Realisasi APBA 2021

Nova Pimpin Rapat Percepatan Realisasi APBA 2021

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Politik   Trend
Hotman Paris dan Para Artis Kecam Prilaku Satpol PP Aceh yang Usir Anjing Hingga Mati

Hotman Paris dan Para Artis Kecam Prilaku Satpol PP Aceh yang Usir Anjing Hingga Mati

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend   Wisata
Bunuh Anjing Demi Wisata Halal, Dunia Internasional Kecam Aceh

Bunuh Anjing Demi Wisata Halal, Dunia Internasional Kecam Aceh

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Ciptakan Lingkungan Sejuk, Dinas DKP Aceh Gelar Gotong Royong dan Tanam Sejumlah Pohon

Ciptakan Lingkungan Sejuk, Dinas DKP Aceh Gelar Gotong Royong dan Tanam Sejumlah Pohon

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Trend
H. Irmawan: VUB Badan Litbang Pertanian Kunci Peningkatan Produksi Padi Aceh Besar

H. Irmawan: VUB Badan Litbang Pertanian Kunci Peningkatan Produksi Padi Aceh Besar

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Disdik Aceh dan Kemendikbud Ristek Gelar Bimtek E-Pembelajaran Berbasis TV 

Disdik Aceh dan Kemendikbud Ristek Gelar Bimtek E-Pembelajaran Berbasis TV 

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Perangi Narkoba, Pelajar SMA Ikuti Diklat Konselor Sebaya

Perangi Narkoba, Pelajar SMA Ikuti Diklat Konselor Sebaya

Berita   Daerah   News   Pendidikan   Trend
Menyambut Hut ke 57, Partai Golkar Abdya Bantu Warga Kurang Mampu

Menyambut Hut ke 57, Partai Golkar Abdya Bantu Warga Kurang Mampu

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Politik