- July 28, 2021

Optimalkan Restribusi Pelabuhan Perikanan, DKP Aceh Usulkan Rancangan Qanun

Optimalkan Restribusi Pelabuhan Perikanan, DKP Aceh Usulkan Rancangan Qanun
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, S, Pi M, Si, memimpin rapat pembahasan Rancangan Qanun Restribusi Pelabuhan Perikanan, Rabu, 28/07/2021. (Humas/ DKP Aceh)  
Penulis
|
Editor

Banda Aceh, News Analisa  – Dalam rangka mengoptimal Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui restribusi keluar masuk Pelabuhan Perikanan Paska proses P3D dari Pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi masih terdapat beberapa aset yang masih dimanfaatkan sebagai objek retribusi untuk peningkatan (PDA), Rabu, (28/07/2021).

Rapat yang berlangsung pada (28/07) dipimpin langsung kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, S.Pi, M.Si bersama Karo Ekonomi Setda Aceh Amirullah, SE, M.Si. Ak, turut hadir perwakilan Biro Tapem Setda Aceh, Inspektorat Aceh, BPKA, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, Dzumairi, S.Pi, MT, Aceh Barat, Ernawati, Bireuen, Mukhtar, Perwakilan DKP dan BPKD Lhokseumawe, Bireun, Aceh Barat, Abdya, Aceh Selatan serta Koordinator (PPI) Peudada, Pusong, Ujung Baroh, Ujung Serangga dan Labuhan Haji.

Baca Juga:  Dimasa PPKM, Aktivitas Pelabuhan Perikanan Tunjukkan Tren Positif

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, S, Pi, M, Si menerangkan, aset yang merupakan penunjang operasional perikanan setempat, yang selama ini memberikan manfaat kepada masyarakat nelayan, tetapi pola tarif sebagaimana diatur dalam Qanun aceh No. 2 tahun 2019 tentang restribusi Aceh belum tersedia.

“Dalam Qanun no. 2 tahun 2019 dinilai cukup tinggi dibandingkan dengan lokasi dan kelayakan asset di wilayah tersebut dan dikhawatirkan menyulitkan masyarakat serta stakeholder terkait dalam menjalankan aktifitasnya, makanya perlu ada satu regulisai (Qanun Restribusi)”kata Aliman.

Baca Juga:  Bangunan Pasar Berada Diatas Makam Para Ulama, Darud Donya Surati Wali Kota Banda Aceh

Pola tarif restribusi selama ini masih berpedoman pada pola tarif sebelum proses P3D dilaksanakan yaitu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah atau Qanun yang disusun pada tingkat Kabupaten /Kota.

“Diperlukan kebijakan untuk menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah atau Qanun Kabupaten/Kota selama masa transisi berlangsung sampai dengan persetujuan perubahan Qanun No. 2 tahun 2019 tetap digunakan,” imbunya.

Lebih lanjut, tambah Kadis DKP Aceh, laporan kesesuaian tarif pemanfaatan aset dan fasilitas pelabuhan perikanan, antara Qanun Aceh No. 2 tahun 2019 dengan Qanun/Peraturan Bupati atau Wali Kota di masing-masing Kabupaten/Kota terkait dengan menurut jenis objek retribusi yang tersedia di masing-masing Pelabuhan, disiapkan oleh pihak DKP Aceh.

Baca Juga:  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UTU Gelar FGD Bersama Mitra

Ditambahkannya, diperlukan laporan rekonsialisasi data pemungutan PAD yang real dari masing-masing pelabuhan setelah mendapat verifikasi oleh DKP dan BPKD Kabupaten/Kota kemudian dikoordinasikan oleh DKP Aceh.

“Menyampaikan telaah kepada Gubernur Aceh terkait boleh tidaknya pemberlakuan tarif yang mendahalui penetapan perubahanan Qanun No. 2 tahun 2019 tentang Retribusi Aceh yang dilaksanakan oleh Biro Ekonomi Setda Aceh, setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari Biro Hukum Setda Aceh paling lambat 1 bulan setelah ditandatangani,” tutupnya. (*)


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Berita   Daerah   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Berita   Daerah   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Cucu Sultan Aceh, Sampaikan Terima Kasih kepada Anis Baswedan Atas Peresmian Jalan Laksamana Malahayati

Cucu Sultan Aceh, Sampaikan Terima Kasih kepada Anis Baswedan Atas Peresmian Jalan Laksamana Malahayati

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   Trend
KKP Dorong Pemerintah Daerah Segera Susun Rencana Aksi Daerah Konservasi Hiu Paus

KKP Dorong Pemerintah Daerah Segera Susun Rencana Aksi Daerah Konservasi Hiu Paus

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas 2021, KKP Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan Segar

Peringati Harkannas 2021, KKP Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan Segar

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Menteri Trenggono Pastikan Pengawasan Terintegrasi, Dalam Program Ekonomi Biru

Menteri Trenggono Pastikan Pengawasan Terintegrasi, Dalam Program Ekonomi Biru

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   News   Trend
JPU Ubah Tuntutan 1 Tahun Penjara Terhadap Istri Marahi Suami, Kini Menjadi Bebas

JPU Ubah Tuntutan 1 Tahun Penjara Terhadap Istri Marahi Suami, Kini Menjadi Bebas

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Laksamana Malahayati Jadi Nama Jalan di Jakarta, Pemerintah Aceh Sampaikan Terima kasih

Laksamana Malahayati Jadi Nama Jalan di Jakarta, Pemerintah Aceh Sampaikan Terima kasih

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas Ke 8, Ketua Forikan Aceh Serahkan Sertifikat Halal untuk UMKM di Leupung

Peringati Harkannas Ke 8, Ketua Forikan Aceh Serahkan Sertifikat Halal untuk UMKM di Leupung

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Trend   Wisata
Bank Aceh Raih Penghargaan Indonesia Award Magazine

Bank Aceh Raih Penghargaan Indonesia Award Magazine

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend