www.newsanalisa.com - April 2, 2021

Mewaspadai Ancaman Pangan 2021

Mewaspadai Ancaman Pangan 2021
Husaini Yusuf, S.P., M.Si  Peneliti di BPTP Aceh, Alumnus IPB Bogor dan Pengurus Ikatan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Cabang Aceh.  
Penulis
|
Editor

Oleh: Husaini Yusuf, S.P., M.Si

Mengawali tahun baru masehi 2021, ditengah kondisi Pandemi Covid-19, kita kembali dikejutkan dengan berbagai musibah, mulai dari jatuhnya maskapai Pesawat Sriwijaya Air SJ 182, banjir bandang di Jawa Barat, dan banjir di Kalimantan yang menenggelamkan banyak material dan pemukiman penduduk. Baru-baru ini banjir kembali memakan korban jiwa dan menyeret berbagai material warga DKI Jakarta serta sederet musibah lain yang menimpa masyarakat pada awal tahun ini, termasuk banjir yang melanda masyarakat di Kabupaten Aceh Utara baru-baru ini.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara mencatat luas lahan petani padi yang mengalami gagal panen akibat bencana banjir di wilayah tersebut pada akhir Desember 2020 mencapai 13.335 hektare, sedangkan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp 114 miliar.

Dalam seminggu terakhir, Provinsi Aceh juga sedang dilanda kekeringan hebat. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Aceh, mencatat suhu rata-rata dalam beberapa hari terakhir mencapai 24-34 oC dengan curah hujan sangat minim yakni hanya dibawah 100 mm/bulan sehingga menyebabkan sejumlah kawasan di Aceh terjadi kekeringan. Kabupaten Aceh Besar misalnya, 800 hektar padi sawah petani terancam gagal panen akibat kekeringan.

Pada waktu bersamaan sejumlah kabupaten lain juga telah melakukan penanaman padi untuk Musim Tanam (MT) Rendeng atau dikenal sebagai Meugoe Thoen. Menurut sumber yang penulis dapatkan dari beberapa petani di beberapa kabupaten, bahwa Meugoe Thon merupakan harapan besar bagi petani terutama petani padi untuk mendapatkan hasil produksi secara maksimal karena jumlah curah hujan cenderung mencukupi untuk kebutuhan tanaman padi.

Sedangkan pada musim tanam (MT) Gadu atau sebagian petani menyebut sebagai Meugoe Pee atau Meugoe Ruweung dianggap kerap mengalami kegagalan panen. Hal ini disebabkan kondisi curah hujan relatif rendah bahkan terjadi kekeringan ekstrim disebagian wilayah yang pada akhirnya banyak tanaman tidak berhasil dipanen.

Baca Juga:  Ekonomi Islam di Tengah Wabah Virus Corona

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh melaporkan bahwa luas tanam padi sawah yang telah dilakukan pada awal Desember 2020 hingga Januari 2021 di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh mencapai 84,756 Hektar, disamping itu ada juga komoditi jagung sebesar 5,338 hektar (Distanbun Aceh, 2020).

Artinya, tanaman padi yang telah dilakukan penanaman pada periode tersebut kini umurnya paling maksimal telah memasuki 51 hari setelah tanam (HST). Pada umur ini kondisi tanaman sangat rentan terhadap ancaman kekeringan dan tergenang banjir. Dengan kata lain, produksi padi pada MT Rendeng 2021 ini akan menghadapi banyak kendala.

Sebagian besar panen padi pada MT Rendeng ini akan dilakukan pada Maret 2021 dan menurut prakiraan BMKG akan mengalami curah hujan tinggi bahkan berpotensi banjir pada sebagian besar wilayah sentra produksi seperti Aceh Utara, Aceh Timur dan sebagian Pidie dan Pidie Jaya. Banjir berpotensi menurunkan produksi berkisar di angka 0,5 hingga 1 persen.

Akibatnya, selain mengurangi kuantitas gabah juga sangat mempengaruhi kualitas gabah sehingga akan terjadi jatuh harga pada musim panen kali ini. Penyebab utama harga gabah jatuh adalah panen pada saat cuaca mendung dan hujan turun terus-menerus pada masa menjelang panen.

Selain itu, daya tampung pengepul terbatas, petani tidak memiliki fasilitas pengeringan dan penyimpanan sehingga harga gabah terjun bebas. Selama ini nilai tawar produksi tidak berada di pihak petani namun dikendalikan oleh pedagang (tengkulak). Petani tak punya kendali atas harga produknya sendiri. Ironis!

Baca Juga:  Demokrasi Jujur vs Munafik

Kendala lainnya adalah serangan organisme pengganggu tanaman tidak dapat dibendung karena kelembaban yang cukup tinggi. Curah hujan tersebut memang sangat erat kaitannya dengan dinamika perubahan iklim global yang terjadi belakangan ini yang ditandai dengan anomali iklim La Nina (banjir) dan El Nino (kemarau ekstrim). Praktis, kondisi ini akan menyumbang inflasi di pedesaan.

Langkah Strategis

Meski kerap terancam dalam usahataninya, namun profesi petani memiliki peran strategis tidak saja penyedia pangan bagi negeri, penyerap lapangan kerja, penghasil devisa, juga peran dalam geopolitik. Melihat peran strategis dan dimensi-dimensi persoalan pertanian di atas, maka perlindungan dan pemberdayaan merupakan suatu keniscayaan.

Namun, bagaimana langkah-langkah untuk melindungi petani tersebut? Pertama, asuransi pertanian mesti disosialisasikan lebih kencang untuk mengatasi risiko usahatani, seperti bencana banjir, kekeringan dan serangan hama dan penyakit yang terjadi di lapangan.

Pemerintah memang sudah meluncurkan asuransi pertanian bagi petani dan peternak sejak 2015 di bawah komando Kementerian Pertanian, misalnya asuransi usaha tani padi (AUTP). Asuransi pertanian tersebut pengelolaannya di bawah PT. Jasindo bersama Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan di setiap propinsi dan kabupaten/kota.

Pada 2016 pemerintah kembali menerbitkan asuransi usahatani jagung (AUTJ) pada subsektor tanaman pangan, asuransi usahatani ternak sapi (AUTS) untuk sektor peternakan, dan Asuransi Nelayan bagi nelayan. Terakhir, pada 2017 pemerintah menerbitkan Asuransi Perikanan Pembudidayaan Ikan Kecil (APPIK) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Namun, pelaksanaan dan realisasi asuransi tersebut masih dibawah rata-rata.

Untuk meningkatkan realisasi program asuransi itu, pemerintah perlu memanfaatkan sumberdaya yang ada, misalnya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ada diseluruh kecamatan dan Penyuluh Perikanan untuk mensosialisasikan kepada petani, peternak dan nelayan agar mereka dapat memanfaatkan program tersebut dengan baik untuk mengantisipasi bencana dan kegagalan panen.

Baca Juga:  Adagium; Uleue Beumate Ranteng Bek Patah

Petugas harus memberikan informasi sedetail mungkin terkait segala persyaratannya termasuk cara mendaftarkan diri, jumlah premi dan teknis melakukan klaim untuk mendapatkan biaya tanggungan tersebut. Untuk AUTP misalnya, petani hanya perlu menyerakan KTP dan terdaftar dalam kelompok tani. Lalu, membayar premi sebesar 36.000 per hektar dengan tanggungan biaya klaim yang didapatkan mencapai Rp. 6.000.000 per hektar per musim tanam.

Kedua, bentuk perlindungan kepada petani memang tidak hanya asuransi, pemerintah dapat memberikan jaminan harga bagi produk pertanian, misalnya harga komoditi kedelai saban tahun tidak terarah perlu ditetapkan sehingga minat petani untuk budidaya kedelai kembali bergairah. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir kedelai terus menjadi sorotan karena selain terjadi kelangkaan juga kebijakan import yang disinyalir merugikan petani lokal.

Ketiga, pengawalan ketat pada saat distribusi sarana produksi (saprodi) terutama pupuk. Ini harus menjadi perhatian khusus, misalnya ketepatan waktu dan sasaran. Kelangkaan pupuk kerap dan terus terjadi tatkala petani memasuki musim tanam. Ini penting karena bicara ketahanan pangan tak akan sempurna jika sarana produksi tidak dibekali dengan baik.

Akhirnya, kita berharap program bantuan sosial pemerintah tersebut dapat menjadi stimulus untuk melindungi petani dari berbagai ancaman dalam usahataninya sehingga perut 270,2 juta jiwa masyarakat Indonesia tidak tergadaikan. Semoga!

Husaini Yusuf, S.P., M.Si 

Peneliti di BPTP Aceh, Alumnus IPB Bogor dan Pengurus Ikatan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Cabang Aceh. Tinggal di Gampong Jurong Peujeura, Ingin Jaya, Aceh Besar. Email: hussainiyussuf85@gmail.com

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

HITAYAKA FKP USK Kunjungi Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja

HITAYAKA FKP USK Kunjungi Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Trend
Polda Aceh dan BPP HIPMI Sediakan 10 Paket Umrah Pada Vaksinasi Hari Pahlawan

Polda Aceh dan BPP HIPMI Sediakan 10 Paket Umrah Pada Vaksinasi Hari Pahlawan

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Kadisdik Aceh Lantik Drs. M. Akbari AR, MA sebagai Korwas Aceh Periode 2021-2024

Kadisdik Aceh Lantik Drs. M. Akbari AR, MA sebagai Korwas Aceh Periode 2021-2024

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Animal Defenders Akan Laporkan Sat PP Aceh Bunuh Anjing Secara Keji

Animal Defenders Akan Laporkan Sat PP Aceh Bunuh Anjing Secara Keji

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Pemerintah Tambah Tenaga Kontrak di Dayah Perbatasan Safinatussalamah Aceh Singkil

Pemerintah Tambah Tenaga Kontrak di Dayah Perbatasan Safinatussalamah Aceh Singkil

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Akhiri Perawatan di RSUCM Nova Jalani Perawatan di RSUDZA

Akhiri Perawatan di RSUCM Nova Jalani Perawatan di RSUDZA

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Trend
Nova Pimpin Rapat Percepatan Realisasi APBA 2021

Nova Pimpin Rapat Percepatan Realisasi APBA 2021

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Politik   Trend
Hotman Paris dan Para Artis Kecam Prilaku Satpol PP Aceh yang Usir Anjing Hingga Mati

Hotman Paris dan Para Artis Kecam Prilaku Satpol PP Aceh yang Usir Anjing Hingga Mati

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend   Wisata
Bunuh Anjing Demi Wisata Halal, Dunia Internasional Kecam Aceh

Bunuh Anjing Demi Wisata Halal, Dunia Internasional Kecam Aceh

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Ciptakan Lingkungan Sejuk, Dinas DKP Aceh Gelar Gotong Royong dan Tanam Sejumlah Pohon

Ciptakan Lingkungan Sejuk, Dinas DKP Aceh Gelar Gotong Royong dan Tanam Sejumlah Pohon

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Trend