www.newsanalisa.com - September 23, 2021

Menteri Trenggono Pacu Perbaikan Pelabuhan Perikanan di 2022

Menteri Trenggono Pacu Perbaikan Pelabuhan Perikanan di 2022
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (Doc: Istimewa)  
Penulis
|
Editor

Jakarta, News Analisa – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut salah satu tantangan dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan adalah kesiapan infrastruktur pelabuhan perikanan. Sebagian besar pelabuhan perikanan di Indonesia menurutnya belum memenuhi standar sehingga ia akan memacu perbaikannya pada 2022.

“Pelabuhan banyak sekali yang tidak memenuhi standar yang seharusnya. Ini yang akan kita benahi terus di 2022 ke depan. Karena ini hal penting utama, sebab kalau (tempat) pendaratan tidak baik maka proses berikutnya tidak baik,” ujar Menteri Trenggono dalam keterangan resmi KKP, Kamis (23/9/2021) yang bertepatan dengan Hari Maritim Nasional.

Baca Juga:  KKP Tinjau Ulang Penetapan HPI dan Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Sejumlah indikasi pelabuhan perikanan belum memenuhi standar adalah bau yang ditimbulkan dari aktivitas perikanan di sana, pelabuhan perikanan belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga pelabuhan perikanan yang sepi aktivitas.

Perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan, kata Menteri Trenggono, akan mendorong peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar dunia. Sebab Pemerintah bisa menjamin kualitas produk perikanan mulai dari penangkapan, pendaratan, hingga sampai tahap pengolahan.

“Artinya ikan tuh mulai dari produksi, baik mulai dari tangkapan maupun budidaya, kita sudah bisa identifikasi bahwa bahan bakunya itu kualitasnya baik. Lalu kemudian ini menjadi suatu standard operation procedure dalam proses pengolahan perikanan,” paparnya.

Baca Juga:  Menteri Trenggono: Tambak Udang KKP di Aceh Timur Ciptakan Multiplier Effect

Sejalan dengan perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan, pihaknya akan menerapkan kebijakan penangkapan terukur yang merupakan bagian dari program terobosan KKP periode 2021-2024 yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap. Dengan kebijakan ini, pendaratan ikan tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, melainkan di pelabuhan yang tak jauh dari area penangkapan, sehingga perbaikan infrastruktur menjadi keharusan.

Kebijakan penangkapan terukur sendiri merupakan implementasi dari prinsip ekonomi biru yang selama ini menjadi acuan negara-negara di dunia dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki agar

Trenggono menyadari perbaikan pelabuhan perikanan di Indonesia butuh dana besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terlebih di masa-masa pandemi Covid-19. Untuk itu, ia juga aktif mengupayakan program-program bantuan pembangunan dari lembaga internasional yang mendukung implementasi ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan.

Baca Juga:  Wali Kota Tandatangani Nota Kesepahaman KUA-PPAS APBK-P 2020 dengan DPRK

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui unit pelaksana teknis Ditjen Perikanan Tangkap mengelola 22 pelabuhan perikanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Terdiri dari enam pelabuhan perikanan tipe A (Pelabuhan Perikanan Samudera/PPS), 15 tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara/PPN), serta satu pelabuhan tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai/PPP).(*)


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Disdik Aceh dan Kemendikbud Ristek Gelar Bimtek E-Pembelajaran Berbasis TV 

Disdik Aceh dan Kemendikbud Ristek Gelar Bimtek E-Pembelajaran Berbasis TV 

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Perangi Narkoba, Pelajar SMA Ikuti Diklat Konselor Sebaya

Perangi Narkoba, Pelajar SMA Ikuti Diklat Konselor Sebaya

Berita   Daerah   News   Pendidikan   Trend
Menyambut Hut ke 57, Partai Golkar Abdya Bantu Warga Kurang Mampu

Menyambut Hut ke 57, Partai Golkar Abdya Bantu Warga Kurang Mampu

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Politik
Pemerintah Turki Serius Dalami Pemusnahan Situs Sejarah Gampong Pandee

Pemerintah Turki Serius Dalami Pemusnahan Situs Sejarah Gampong Pandee

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   News   Trend   Wisata
Junta Myanmar Bebaskan Ratusan Tahanan Termasuk Jubir Suu Kyi

Junta Myanmar Bebaskan Ratusan Tahanan Termasuk Jubir Suu Kyi

Berita   Daerah   Headline   Kolom   Nasional   News   Travel
Disdik Gelar Event Aceh Marching Band Championship-VI Tahun 2021

Disdik Gelar Event Aceh Marching Band Championship-VI Tahun 2021

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Polisi Ungkap Kasus Peredaran 1,37 Ton Ganja Jaringan Jakarta-Medan-Aceh

Polisi Ungkap Kasus Peredaran 1,37 Ton Ganja Jaringan Jakarta-Medan-Aceh

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Kesehatan   Nasional   News   Trend
Kemenag Jelaskan Skema Perjalanan Umrah di Masa Pandemi Covid-19

Kemenag Jelaskan Skema Perjalanan Umrah di Masa Pandemi Covid-19

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Hari Kedua STQHN Maluku, Kafilah Aceh Tampilkan Dua Peserta

Hari Kedua STQHN Maluku, Kafilah Aceh Tampilkan Dua Peserta

Berita   Daerah   Headline   Pendidikan   Trend   Wisata
FKH USK Gelar Konferensi Internasional Secara Virtual

FKH USK Gelar Konferensi Internasional Secara Virtual

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend