Jakarta, News Analisa – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan 500 ribu vaksin hibah yang diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) tidak digunakan dalam program vaksinasi berbayar.
“Saya ingin memastikan bahwa 500 ribu Sinopharm dan akan tambah lagi 250 ribu hibah pribadi dari raja UEA ke Presiden Jokowi tidak dijual oleh Bio Farma,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (13/7/2021).
Budi Gunadi menjelaskan pihaknya sangat hati-hati menggunakan vaksin hibah itu dan selalu meminta arahan Jokowi. Menurutnya, vaksin hibah Sinopharm dari UEA akan digunakan untuk kelompok difabel.
“Arahannya tadinya mau dipakai untuk haji supaya cepat. Bapak Presiden bilang ‘sudah jangan dikasih ke mana-mana siapkan untuk haji’. Tapi karena hajinya sekarang tidak jadi, diarahkan untuk ke difabel, orang-orang yang jadi masalahnya mungkin tuli, bisu, atau cacat. Orang-orang yang cacat ini diberikan sebagai jatah pribadi, ke difabel-difabel yang ada di zona-zona merah,” jelasnya.
Budi Gunadi menjelaskan asal-usul sampai adanya kebijakan vaksin berbayar. Hal itu dikarenakan cakupan vaksinasi gotong royong yang selama ini gratis masih di bawah target.
“26 Juni itu ada rapat di Kemenko Perekonomian atas inisiatif KPC-PEN, melihat bahwa vaksinasi gotong royong itu speed-nya sangat perlu ditingkatkan. Sekarang 10-15 ribu per hari dari target 1,5 juta baru 300 ribu, jadi memang ada concern ini kok lamban yang vaksin gotong royong,” katanya.
“Sehingga keluar hasil diskusi beberapa inisiatif apakah itu mau dibuka juga ke RS yang sama dengan vaksin program, atau buat anak, ibu hamil, menyusui, termasuk individu,” tambahnya.
Budi Gunadi menjelaskan bahwa hasil rapat di KPC-PEN sudah dibawa ke rapat kabinet terbatas pada 28 Juni 2021. Setelah itu, Ketua KPC-PEN yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan masukan.
“Dari situ Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai ketua KPC-PEN dan kita harmonisasi, kita keluarkan,” tuturnya.
Dengan begini, diharapkan vaksin berbayar bisa ditingkatkan peranannya supaya mempercepat pencapaian target herd immunity. Lagi pula, katanya vaksin berbayar ini tidak menggunakan APBN.
“Ini benar-benar uangnya BUMN dan perusahaan swasta. Jadi tidak ada keterlibatan Kemenkes dan negara sebenarnya dari sisi anggaran,” sebutnya.
Budi Gunadi memastikan bahwa adanya vaksin berbayar tidak akan mengganggu program vaksin gratis pemerintah. Pasalnya, jenis vaksin yang ditetapkan untuk vaksin berbayar berbeda, yakni Sinopharm dan Cansino.
“Vaksin gotong royong ini opsi, tidak harus, tetap semua rakyat bisa dapat akses ke program vaksinasi gratis dan vaksinnya pun ditetapkan hanya Sinopharm dan Cansino, jadi pasti tidak akan berbenturan dengan vaksin program. Diskusinya juga waktu itu disampaikan karena ini biaya ditanggung oleh individu, ini dapat meringankan beban APBN,” katanya.(*)
Sumber: detik.com
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
