LSM Myanmar Sentil Indonesia-ASEAN Latihan Militer Bersama Junta Militer

Internasional, News Analisa – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Myanmar, Justice for Myanmar, melayangkan kritik terhadap Indonesia dan ASEAN yang dianggap mendukung junta karena menggelar latihan militer bersama pada awal Desember lalu di Selat Malaka.
Justice for Myanmar melontarkan kritik ini karena junta berpartisipasi dalam latihan militer bersama ASEAN-Rusia yang digelar di utara perairan Sumatra pada 1-3 Desember lalu. Menurut LSM itu, junta militer Myanmar berpartisipasi dengan mengirim kapal perang Kyansittha, di bawah komando Zaw-Zaw Latt.

“Latihan itu membantu mengembangkan kapabilitas militer Myanmar, yang terus melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan impunitas total” demikian pernyataan Justice for Myanmar di situs resmi mereka akhir pekan lalu.

Pernyataan itu berlanjut, “Latihan itu juga memberikan legitimasi kepada junta militer yang ilegal dan mematikan, yang merupakan organisasi teroris dan sedang mencari pengakuan internasional.”

Berdasarkan media yang dikendalikan junta Myanmar, latihan itu meliputi taktik manuver bersama, pelatihan sinyal, komunikasi, dan intersepsi kapal yang mencurigakan.

“Keterampilan ini secara langsung mendukung operasi angkatan laut Myanmar yang melanggar hak asasi manusia, yang beberapa di antaranya telah melibatkan kejahatan,” tulis LSM tersebut.

Menurut Justice for Myanmar, selama beberapa tahun terakhir, Angkatan Laut Myanmar terlibat dalam kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran itu termasuk kampanye genosida terhadap Rohingya, melakukan penyerangan terhadap anggota Palang Merah, dan menangkap orangRohingya yang akan melarikan diri.

Justice for Myanmar juga menyoroti latihan itu digelar di Selat Malaka, di dekat pangkalan militer Indonesia di Balawan. Resepsi gala juga digelar pada 7 Desember.

“Latihan Angkatan Laut ASEAN-Rusia menunjukkan tingkat keterlibatan Indonesia dan ASEAN yang semakin dalam dengan junta militer Myanmar,” tulis mereka.

Mereka lalu mempertanyakan komitmen ASEAN dalam mendesak junta memenuhi lima poin konsensus yang disepakati bersama pada akhir April lalu di Jakarta.

Poin pertama dari konsensus tersebut yakni penghentian segera kekerasan di Myanmar. Namun, junta mengabaikan kesepakatan itu. Sejak April, menurut LSM ini, militer mengintensifkan kampanye teror seperti pembunuhan, penangkapan massal, penyiksaan, hingga serangan udara tanpa pandang bulu.

“Sangat disayangkan bahwa di tengah pembantaian ini, Indonesia dan ASEAN menganggap tepat untuk memberikan dukungan langsung kepada Angkatan Laut Myanmar,” lanjut pernyataan itu.

Justice For Myanmar kemudian mendesak ASEAN untuk tak menyertakan junta militer Myanmar dari semua pertemuan, forum dan acara. Mereka juga meminta agar pemerintah bayangan, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), dilibatkan dalam agenda internasional.

Lebih jauh, LSM ini juga menyatakan bahwa latihan gabungan ini seharusnya bisa menjadi sinyal bagi masyarakat internasional agar tak mengandalkan ASEAN dalam urusan Myanmar.

“Sudah saatnya masyarakat internasional berhenti bersembunyi di balik ASEAN dan mengambil tindakan tegas melalui Dewan Keamanan PBB, dengan sanksi, embargo senjata global, dan penyerahan Myanmar ke Pengadilan Kriminal Internasional,” tulis mereka.

Myanmar berada dalam krisis politik dan kemanusian usai militer mengudeta pemerintahan yang sah pada Februari lalu.

Tak hanya itu, junta juga menangkap warga sipil yang menentang dan tak segan membunuh mereka. Junta kerap menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani warga sipil.

Meski komunitas internasional terus mengecam, junta bak tak peduli. Menurut laporan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), korban tewas sejak kudeta mencapai 1.339 jiwa dan yang ditangkap sebanyak 10.946 orang.

Menanggapi kritik ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengaku tak memiliki informasi mengenai detail latihan militer tersebut.

“Pihak TNI AL yang sebaiknya menjawab. Saya tidak ada informasi. Tidak semua kegiatan operasional diketahui atau Kemlu terinfo,” ujar Faizasyah kepada CNNIndonesia.com.

CNNIndonesia.com juga sudah menghubungi Direktur Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN, Chery Sidarta, terkait kritik LSM tersebut. Namun, ia belum memberi tanggapan.

Sumber: CNN Indonesia