- 14 Februari 2022

KPU Tetap Usulkan Kampanye Pemilu 2024 120 Hari, Bakal Dibahas Lagi di DPR

KPU Tetap Usulkan Kampanye Pemilu 2024 120 Hari, Bakal Dibahas Lagi di DPR
Ketua KPU Ilham Saputra (Ari Saputra/Detik.com).  
Penulis
|
Editor

Jakarta, News Analisa – Ketua KPU Ilham Saputra, menyampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap dengan usulan kampanye Pemilu 2024 selama 120 hari. Usulan itu akan dibawa dan dibahas lagi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Tetapi tentu KPU juga akan kembali mengajukan Rancangan Peraturan PU terkait dengan dengan jadwal tahapan program untuk pemilu 2024 kita akan sampaikan lagi kepada komisi dua,” kata Ilham saat di acara Launcing Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, dilansir dari detik.com, pada Senin (14/2/2022).

Beberapa partai politik dan pemerintah mengusulkan kampanye Pemilu 2024 dipersingkat. Namun, Ilham menyebut kampanye singkat rentan masalah kesiapan KPU.

“Kita sudah beberapa kali dalam diskusi kita sampaikan, bahwa masa kampanye ini jika kemudian di perkecil dipercepat menjadi 90 hari, ini agak rentan (masalah) dengan pengadaan logistik, kemudian belum lagi terkait permohonan gugatan terhadap pencalonan internal di parpol itu juga terjadi, itu perlu waktu,” kata

KPU mengusulkan masa kampanye 120 hari berdasarkan beberapa pertimbangan termasuk pengadaan logistik dan lain sebagainya. Ini tentu berbeda dengan masa kampanye yang diusulkan pemerintah yakni selama 90 hari.

“Pemerintah dan DPR ingin kampanye dipersingkat menjadi 90 hari. KPU mengusulkan 120 hari. Tentu KPU punya beberapa pertimbangan kenapa 120 hari,” kata Ilham.

“Kampanye tidak hanya soal Kampanye saja. Tetapi persiapan KPU terkait dengan pencalonan nya, terkait dengan logistik nya, terkait dengan berbagai faktor lain sehingga KPU punya perhitungan kenapa kemudian kampanye 120 hari,” imbuhnya.

Kendati demikian, Ilham menyebut tahapan pertama pemilu 2024 akan segera dilakukan, yakni proses pendaftaran, verifikasi hingga penetapan parpol.

“Tahapan pertama yang akan kita lakukan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol. Ini yang harus disiapkan oleh parpol, nanti akan kita sosialisasikan terkait dengan rancangan draf dan akan kita lakukan uji publik,” pungkasnya.

Diketahui, pemerintah menilai usulan masa kampanye KPU terlalu lama. Mendagri Tito Karnavian mengatakan masa kampanye cukup 3 bulan.

“Kemudian mengenai masa kampanye yang diusulkan oleh KPU selama 120 hari kami berpendapat maksimal 90 hari atau 3 bulan sudah cukup kami kira,” kata Tito, Senin (24/1).

“Masyarakat juga tidak lama terbelah, dan kami kira dengan adanya teknologi komunikasi media maupun social media jarinya, kami kira ini waktunya cukup,” lanjutnya.(*)


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Peserta Tour de Aceh Etape I Mulai Latihan Adaptasi

Peserta Tour de Aceh Etape I Mulai Latihan Adaptasi

Advertorial   Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Sebanyak 110 Orang Disuntik Pada Vaksinasi Covid-19 Hari Pertama Usai Idul Fitri

Sebanyak 110 Orang Disuntik Pada Vaksinasi Covid-19 Hari Pertama Usai Idul Fitri

Berita   Daerah   Kesehatan   Nasional   News   Trend
Gubernur Aceh Nova Iriansyah Ikut Rakernas APPSI di Bali

Gubernur Aceh Nova Iriansyah Ikut Rakernas APPSI di Bali

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Pemerintah Aceh Teken Kontrak 157 Paket Proyek APBA 2022 Tahap ke-3

Pemerintah Aceh Teken Kontrak 157 Paket Proyek APBA 2022 Tahap ke-3

Berita   Daerah   Epaper   Nasional   News   Trend
Sekda Tinjau UPTD Rumah Kemasan Aceh

Sekda Tinjau UPTD Rumah Kemasan Aceh

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Hari Pertama Kerja Pasca Cuti Lebaran, Tingkat Kehadiran ASN Aceh Hampir 100 Persen

Hari Pertama Kerja Pasca Cuti Lebaran, Tingkat Kehadiran ASN Aceh Hampir 100 Persen

Advertorial   Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Pemerintah Gampong Pie Santuni Anak Yatim dan Santri Dayah

Pemerintah Gampong Pie Santuni Anak Yatim dan Santri Dayah

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Soal Perlambat IJOP MUQ Bustanul Ulum, Kepala Kemenag Langsa Berpotensi Pidana

Soal Perlambat IJOP MUQ Bustanul Ulum, Kepala Kemenag Langsa Berpotensi Pidana

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
DPP KAMPUD Serahkan Santunan untuk Korban Kecelakaan Perlintasan Kereta Api

DPP KAMPUD Serahkan Santunan untuk Korban Kecelakaan Perlintasan Kereta Api

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Tingkatkan Silaturahmi, Partai Golkar Kota Langsa Buka Puasa Bersama

Tingkatkan Silaturahmi, Partai Golkar Kota Langsa Buka Puasa Bersama

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Politik   Trend