- June 9, 2021

KNPI Desak Bupati Nagan Raya Konsultasi dengan Provinsi dan Pusat terkait Solusi Kerusakan Hutan Akibat Tambang Ilegal

KNPI Desak Bupati Nagan Raya Konsultasi dengan Provinsi dan Pusat terkait Solusi Kerusakan Hutan Akibat Tambang Ilegal
  
Penulis
|
Editor

Nagan Raya, News Analisa – Komite Nasional Pemuda Indonesia(KNPI) Kabupaten Nagan Raya mendesak Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk berkonsultasi atau membangun koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Pusat terkait solusi perbaikan hutan akibat aktivitas pertambangan Ilegal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Kabupaten Nagan Raya.

Ketua KNPI Nagan Raya Banta Diman, M.Si mengatakan bahwa konsultasi dan koordinasi tersebut teramat perlu dilakukan segera guna menemukan solusi cepat untuk mempersiapkan peran dan tanggung jawab masing-masing kewenangan, serta langkah-langkah tindakan perbaikan  yang menurutnya sudah sangat perlu dipikirkan di areal bekas tambang Ilegal tersebut.

“Pemkab Nagan Raya harus bergerak cepat perihal konsultasi dan koordinasi  dengan Pemerintah Provinsi dan pusat agar areal hutan bekas tambang Ilegal yang kemungkinan telah rusak puluhan ribu hektar itu, dapat segera diperbaiki oleh Pemerintah sesuai kewenangan peraturan perundang-rundangan yang berlaku pada  level otoritas pemerintahan terkait aspek  pengelolaan hutan dan pertambangan” pungkas Banta Diman, Selasa, (8/06/2021).

Baca Juga:  Recep Tayyip Erdogan Bicara dengan Presiden Israel soal Palestina

Lebih lanjut ia menyebut, sebenarnya bila aktivitas pertambangan dilakukan secara Legal, maka secara otomatis tanggung jawab seperti  salah satu misalnya  terkait reklamasi areal tambang, tentu dibebankan pada pemegang konsesi tambang seperti  pada BUMN, BUMD, Koperasi, dan CV .

“Tapi karena ini aktivitas tambangnya telah terlanjur membabi buta Ilegal dikeruk dengan menggunakan ratusan alat berat dan telah merusak aliran sungai, ekosistem, serta membentuk lubang-lubang besar dihutan, maka untuk perbaikan itu semua hari ini menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah,” desak Banta.

Baca Juga:  Muksalmina: Pernyataan Rektor USK Sangat Disayangkan

Lantas, terkait dari  mana sumber anggaran pelaksanaan program rehabilitasi hutan bekas tambang Ilegal yang tersebar dalam beberapa Desa dalam Kecamatan Beutong dan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tersebut, Banta mengatakan sumbernya bisa digunakan APBK, APBA dan apalagi APBN  volume anggaran 2021 di Kementrian terkait cukup banyak, apalagi setelah diterbitkannya PP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Reklamasi dan Rehabilitasi hutan, ujarnya.

Manfaat lain dari keseriusan konsultasi atau koordinasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan Provinsi, dan Pemerintah Pusat menurut Banta Diman adalah guna untuk melakukan serangkaian riset penelitian mendalam terhadap potensi sumber cadangan mineral, dan lain-lain yang berada diperut bumi Nagan Raya.

“Justru Penelitian cadangan potensi SDA seperti ini,  sebenarnya justru lebih penting untuk sumber informasi guna dilakukan analisa estimasi kekayaan alam pertambangan untuk warisan generasi berikutnya,  dan apalagi Aceh memiliki  UUPA No 26 Tahun 2006 yang disitu juga mengatur nilai kekhususan pengelolaan tentang pertambangan di Aceh,” Kata Ketua KNPI Nagan Raya.

Baca Juga:  Menparekraf Bantu Percepat Realisasi Investasi UEA di Aceh

Terakhir, ia juga mengharap pada Pemerintah Aceh dan khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, untuk bertekad melakukan moratorium pertambangan emas di Nagan Raya sampai batas yang tidak ditentukan sebelum dilakukan penataan perbaikan kerusakan hutan ulah dari penambang Ilegal tersebut.

“Pemerintah Kabupaten diharapkan mesti fokus pada langkah-langkah perbaikan alam  dulu, sehingga setelah keadaan itu terkendali, pemerintah bisa menggagas regulasi tentang BUMD Pertambangan dan Pertambangan Rakyat,” tambah Banta Diman menyarankan. (*)


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Terbitkan Juknis Bantuan Pemerintah Subsektor Perikanan Tangkap TA. 2022, KKP Mulai Siapkan Calon Penerima

Terbitkan Juknis Bantuan Pemerintah Subsektor Perikanan Tangkap TA. 2022, KKP Mulai Siapkan Calon Penerima

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
KKP, Anggaran APBN untuk Kepentingan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

KKP, Anggaran APBN untuk Kepentingan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Gubernur Aceh Ikuti Penyerahan DIPA dan TKDD oleh Presiden

Gubernur Aceh Ikuti Penyerahan DIPA dan TKDD oleh Presiden

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
ASN Pemerintah Aceh Peringati HUT ke-50 Tahun Korpri

ASN Pemerintah Aceh Peringati HUT ke-50 Tahun Korpri

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Gerakan Penanaman 1000 Mangrove di Areal Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja

Gerakan Penanaman 1000 Mangrove di Areal Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend   Wisata
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Berita   Daerah   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Berita   Daerah   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Cucu Sultan Aceh, Sampaikan Terima Kasih kepada Anis Baswedan Atas Peresmian Jalan Laksamana Malahayati

Cucu Sultan Aceh, Sampaikan Terima Kasih kepada Anis Baswedan Atas Peresmian Jalan Laksamana Malahayati

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   Trend
KKP Dorong Pemerintah Daerah Segera Susun Rencana Aksi Daerah Konservasi Hiu Paus

KKP Dorong Pemerintah Daerah Segera Susun Rencana Aksi Daerah Konservasi Hiu Paus

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas 2021, KKP Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan Segar

Peringati Harkannas 2021, KKP Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan Segar

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Pendidikan   Trend