News Analisa - Senin, 20 Juni 2022

KKP Kawal Kepentingan Nelayan Indonesia di Sidang WTO

KKP Kawal Kepentingan Nelayan Indonesia di Sidang WTO
Perwakilan KKP RI dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 World Trade Organization (WTO) di Jenewa (Ist)  
Penulis
|
Editor

Internasional, News Analisa – Kementerian Kelautan dan Perikanan memperjuangkan keadilan bagi nelayan dan keberlanjutan stok sumber ikan global pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 World Trade Organization (WTO) yang dilaksanakan pada 12-16 Juni 2022 di Jenewa, Swiss. Konferensi ini menghasilkan Perjanjian Subsidi Perikanan (Agreement on Fisheries Subsidies) yang menghapus subsidi perikanan yang menyebabkan Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUUF).

“Perikanan yang berkelanjutan menjadi titik pijak bagi Delri (Delegasi RI) dalam perundingan subsidi perikanan di WTO ini,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar selaku pimpinan delegasi KKP pada KTM ke-12 WTO tersebut.

Antam menuturkan bahwa perjanjian ini merupakan hasil dari proses negosiasi panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan negara-negara anggota WTO sejak tahun 2001. Dalam setiap perundingan tersebut salah satu misi yang diusung Pemerintah Indonesia adalah memperjuangkan agar nelayan kecil masih memperoleh perlindungan pemberian subsidi dari pemerintah.

Baca Juga:  KPK Periksa Effendi Gazali di Kasus Suap Edhy Prabowo

“Melalui perundingan ini negara menunjukkan kehadirannya dalam melindungi nelayan. Kami memperjuangkan agar nelayan kecil masih diperbolehkan memperoleh subsidi,” terang Antam.

Lebih lanjut Antam menjelaskan bahwa dalam perundingan yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade ini, Indonesia tetap konsisten untuk memperjuangkan perikanan nasional khususnya nelayan skala kecil, mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur melalui implementasi pengelolaan perikanan berkelanjutan dan efektif (fisheries management), serta menghentikan pemberian subsidi oleh negara-negara besar (big subsidizing members) untuk kegiatan penangkapan ikan di luar wilayah yurisdiksi (distant water fishing activities). Untuk mengawal kepentingan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkolaborasi erat dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Perutusan Tetap RI di Jenewa.

Baca Juga:  Gebrak Masker untuk Kendalikan Covid-19, Kasus Baru 90 Orang

Selain itu, pada berbagai kesempatan, Delri selalu menyampaikan agar perjanjian subsidi perikanan WTO menjadi platform yang dapat diimplementasikan secara efektif, adil, dan seimbang (effective, fair and balanced). Hal ini sesuai dengan mandat perundingan WTO agar masing-masing negara anggota memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya dalam pemberian subsidi perikanan.

Sebagaimana diketahui, tingkat efektivitas, keadilan, dan keseimbangan ini selalu menjadi titik perdebatan dalam perundingan subsidi perikanan, terutama antara kelompok negara maju (developed countries) dan negara berkembang (developing countries), serta negara kurang berkembang (least developing countries).

Antam menegaskan bahwa pada pertemuan KTM ke-12 ini, negara anggota WTO baru mencapai kesepakatan atas isu terkait IUU Fishing and overfished stock. Sedangkan, isu lain seperti pilar overcapacity and overfishing akan dibahas lebih lanjut pada KTM ke-13 yang rencananya akan dilaksanakan pada Maret 2023.

Baca Juga:  Terpilih Sebagai Pimpinan GPS Aceh, Ini Kata Akmal Iman

“Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku kementerian teknis pengampu sektor kelautan dan perikanan akan terus memperjuangkan dan memastikan kepentingan nasional terutama perlindungan dan pemberdayaan nelayan skala kecil, perlindungan sumber daya ikan tetap terjaga, serta meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global,” pungkas Antam.

Sebagaimana diketahui, upaya melindungi nelayan dan menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan terus dilakukan KKP di era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Sebelumnya, Menteri Trenggono juga menyampaikan kepada jajarannya untuk menjadikan ekologi sebagai panglima pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan agar keseimbangan sosial dan ekonomi dapat terwujud.***


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Gubernur Resmikan Dua Ruas Jalan Multiyears Contract di Aceh Tamiang

Gubernur Resmikan Dua Ruas Jalan Multiyears Contract di Aceh Tamiang

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Gubernur Aceh Ikuti Peringatan HANI Secara Virtual

Gubernur Aceh Ikuti Peringatan HANI Secara Virtual

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Jalan Multiyears Tuntas, Para Pimpinan Daerah Sampaikan Terima Kasih kepada Gubernur

Jalan Multiyears Tuntas, Para Pimpinan Daerah Sampaikan Terima Kasih kepada Gubernur

Berita   Daerah   Lifestyle   Nasional   News   Travel   Trend
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Raih Juara Dua Stand Terbaik Pada Pameran Bandung Tourism, Craft And Investment Expo 2022 Di Bandung

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Raih Juara Dua Stand Terbaik Pada Pameran Bandung Tourism, Craft And Investment Expo 2022 Di Bandung

Advertorial   Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Travel   Trend
Kinerja Moncer Pelindo Pasca Merger

Kinerja Moncer Pelindo Pasca Merger

Advertorial   Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Tekno   Trend
Gubernur Harapkan PBSI Aceh Mampu Lahirkan Atlet Berprestasi

Gubernur Harapkan PBSI Aceh Mampu Lahirkan Atlet Berprestasi

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Pemerintah Aceh Dorong Pengusaha Lokal Angkat Produk UMKM Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Pemerintah Aceh Dorong Pengusaha Lokal Angkat Produk UMKM Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend   Wisata
Bertebaran Spanduk Menolak PDI-P Aceh Besar di Pimpin oleh Mantan Narapidana Koruptor

Bertebaran Spanduk Menolak PDI-P Aceh Besar di Pimpin oleh Mantan Narapidana Koruptor

Berita   Daerah   Headline   Trend
Keluarga Korban Penganiayaan Oknum Sat Pol PP-WH, Ketua DPRK Kota Banda Aceh Diminta Turun Tangan

Keluarga Korban Penganiayaan Oknum Sat Pol PP-WH, Ketua DPRK Kota Banda Aceh Diminta Turun Tangan

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Tingkatkan Promosi Produk Aceh, Disperindag Laksanakan Business Matching Indonesia Aceh Malaysia

Tingkatkan Promosi Produk Aceh, Disperindag Laksanakan Business Matching Indonesia Aceh Malaysia

Advertorial   Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend