www.newsanalisa.com - November 30, 2020

KIARA: Sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Harus Memiliki Interigritas

KIARA: Sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Harus Memiliki Interigritas
Gambar Logo LSM KIARA  
Penulis
|
Editor

Jakarta, News Analisa – Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menangkap dan menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus korupsi, masyarakat Indonesia memberikan desakan kepada Presiden Joko Widodo agar dapat memilih orang yang tepat untuk mengemban amanah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) yang baru.

Menanggapi hal tersebut, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyampaikan sepuluh kriteria Menteri KP baru pengganti Edhy Prabowo yang layak menempati kursi KKP. “Syarat pertama adalah Menteri KP yang baru harus betul-betul berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah, khususnya Permen KP No. 12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster,” tegas Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

Syarat selanjutnya untuk Menteri KP yang baru adalah bukan delegasi partai politik maupun aktif sebagai pengurus atau fungsionaris partai politik di Indonesia. Tidak hanya itu, Menteri KP yang baru juga seharusnya tidak memiliki latar belakang sebagai pengusaha. “Syarat ini mutlak supaya menteri baru tidak terjebak pada konflik kepentingan,” kata Susan.

Baca Juga:  YKIM Aceh Ucapkan Selamat Atas Penunjukan Mayjen TNI Achmad Marzuki Sebagai Pangdam IM

Susan juga menegaskan syarat menteri baru selanjutnya adalah orang yang tidak pernah terlibat dalam dalam praktik perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Rekam jejak dalam isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia merupakan syarat yang tak boleh ditawar-tawar,” imbuhnya.

KIARA juga mendesak menteri KP yang baru harus memiliki keberanian untuk menyelesaikan konflik agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang jumlahnya terus naik dari tahun ke tahun. “Konflik agraria di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terus meningkat akibat dari desain pembangunan ekonomi yang bercorak ekstraktif dan tidak ramah HAM. Menteri KP baru wajib berkomitmen untuk membereskan persoalan ini,” ungkap Susan.

Lebih jauh, KIARA mendesak Menteri KP yang baru untuk berkomitmen untuk menjalankan mandat UU No.7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; berani untuk memberikan pengakuan identitas politik perempuan nelayan di Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 3 juta orang; serta berkomitmen untuk menegakkan hukum terkait larangan penggunaan alat tangkap yang merusak sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri KP No. 71 Tahun 2016.

Baca Juga:  Ribuan Nakes Aceh telah Disuntik Vaksin, Pasien Sembuh Bertambah 8 Orang

Sepuluh syarat Menteri KP baru versi KIARA

1. Berkomitmen mencabut berbagai Peraturan Menteri (Permen) yang bermasalah, salah satunya adalah Permen yang terkait ekspor benih lobster.

2. Bukan delegasi partai politik maupun tidak boleh aktif di partai politik.

3. Bukan dari kalangan perusahaan/pengusaha.

4. Bukan pelaku atau terlibat dalam praktik perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.

5. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan konflik agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

6. Berani menjalankan mandat UU No.7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak garam.

7. Mendorong pengakuan identitas politik perempuan nelayan di Indonesia.

8. Berkomitmen untuk menegakkan kebijakan terkait larangan penggunaan alat tangkap yang merusak sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri KP No. 71 Tahun 2016.

Baca Juga:  Menkes baru Inggris Sajid Javid Terkonfirmasi Positif Covid-19

9. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan institusi lainnya.

10. Berani berdiri bersama masyarakat bahari menolak Omnibus Law (UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020).

KIARA menyebut bahwa Menteri KP yang baru wajib untuk tidak memiliki konflik kepentingan dengan institusi lainnya, sekaligus memiliki keberanian untuk menolak UU Cipta Kerja dan berdiri bersama masyarakat untuk melawannya. “Supaya kasus korupsi ekspor lobster tidak terulang lagi.

Menteri KP yang baru mesti betul-betul memiliki komitmen untuk bekerja untuk kepentingan masyarakat pesisir di Indonesia dan berkomitmen untuk melindungi dan memberdayakan mereka dengan kewenangan yang dimilikinya. KKP butuh nakhoda yang bisa membawa nelayan dan perempuan nelayan untuk berdaulat dan sejahtera, bukan makelar yang akan menjual habis sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia” pungkas Susan. (*)


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Disdik Aceh dan Kemendikbud Ristek Gelar Bimtek E-Pembelajaran Berbasis TV 

Disdik Aceh dan Kemendikbud Ristek Gelar Bimtek E-Pembelajaran Berbasis TV 

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Perangi Narkoba, Pelajar SMA Ikuti Diklat Konselor Sebaya

Perangi Narkoba, Pelajar SMA Ikuti Diklat Konselor Sebaya

Berita   Daerah   News   Pendidikan   Trend
Menyambut Hut ke 57, Partai Golkar Abdya Bantu Warga Kurang Mampu

Menyambut Hut ke 57, Partai Golkar Abdya Bantu Warga Kurang Mampu

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Politik
Pemerintah Turki Serius Dalami Pemusnahan Situs Sejarah Gampong Pandee

Pemerintah Turki Serius Dalami Pemusnahan Situs Sejarah Gampong Pandee

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   News   Trend   Wisata
Junta Myanmar Bebaskan Ratusan Tahanan Termasuk Jubir Suu Kyi

Junta Myanmar Bebaskan Ratusan Tahanan Termasuk Jubir Suu Kyi

Berita   Daerah   Headline   Kolom   Nasional   News   Travel
Disdik Gelar Event Aceh Marching Band Championship-VI Tahun 2021

Disdik Gelar Event Aceh Marching Band Championship-VI Tahun 2021

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Polisi Ungkap Kasus Peredaran 1,37 Ton Ganja Jaringan Jakarta-Medan-Aceh

Polisi Ungkap Kasus Peredaran 1,37 Ton Ganja Jaringan Jakarta-Medan-Aceh

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Kesehatan   Nasional   News   Trend
Kemenag Jelaskan Skema Perjalanan Umrah di Masa Pandemi Covid-19

Kemenag Jelaskan Skema Perjalanan Umrah di Masa Pandemi Covid-19

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Hari Kedua STQHN Maluku, Kafilah Aceh Tampilkan Dua Peserta

Hari Kedua STQHN Maluku, Kafilah Aceh Tampilkan Dua Peserta

Berita   Daerah   Headline   Pendidikan   Trend   Wisata
FKH USK Gelar Konferensi Internasional Secara Virtual

FKH USK Gelar Konferensi Internasional Secara Virtual

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend