- 15 Maret 2022

Khairil Syahrial: Rakyat Aceh Butuh Segera Qanun Migas

Khairil Syahrial: Rakyat Aceh Butuh Segera Qanun Migas
Khairil Syahrial Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA),   
Penulis
|
Editor

Banda Aceh, News Analisa – Menanggapi insiden meledaknya sumur minyak tradisional di Gampong Mata Ie, Ranto Peurelak, Aceh Timur yang terjadi pada Jum’at (11/03/2022) yang lalu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Khairil Syahrial menginginkan untuk segera mewujudkan hadirnya Qanun Pertambangan Minyak dan Gas Alam (Migas) Rakyat Aceh.

“Saya yakin, dengan adanya Qanun tersebut, insiden seperti yang baru saja terjadi tidak akan terulang,” kata Khairil kepada media ini, Selasa (15/03/2022).

Karena, lanjut Khairil, dalam Qanun tersebut nantinya akan mengatur segala regulasi tentang pertambangan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat, selama ini pertambangan itu dilakukan secara ilegal dan masyarakat pun tidak dibekali dengan teknik atau tatacara sesuai dengan ilmu pertambangan.

Khairil menambahkan, tentunya dalam draf Qanun tersebut akan mengatur teknik bagi hasil, teknis cara pengambilan, kemudian teknis keamanan atau safety, agar masyarakat selamat tanpa insiden.

“Nah, selama ini kan masyarakat tidak dibekali, karena itu dianggap ilegal, makanya kita melihat Qanun Migas Rakyat Aceh ini sangat mendesak,” ujar Khairil.

Disebutkannya, saat ini, draf Qanun tersebut masih dipelajari oleh Pemerintah Aceh, selanjutnya akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan kemudian akan dibawa ke Jakarta.

“Saat ini masih dalam pembahasan per tahap, karena ini Qanun inisiatif Komisi III DPRA, tentunya perlu keseimbangan dari Pemerintah Aceh, jadi kami minta Pemerintah untuk membaca dan mempelajari serta meminta pendapat Pemerintah terhadap qanun ini,” imbuhnya.

Khairil menegaskan, keberadaan Qanun Migas Rakyat Aceh tersebut sangat mendesak dan sangat diperlukan sebagai upaya Pemerintah Aceh untuk mengantisipasi insiden yang sama di kemudian hari, kemudian mendapat pengawasan dan edukasi dari pihak terkait nantinya.

Selain itu, kata Khairil, Qanun tersebut mengatur regulasi terkait legalisasi pertambangan rakyat, agar masyarakat bisa menggunakan hasil alam dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat.

“Semua regulasi yang sudah diatur dalam Qanun tersebut demi kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui hasil alam yang ada di Aceh,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPRA telah menjumpai pihak SKK Migas di Jakarta, guna menyampaikan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pertambangan Minyak dan Gas Alam Rakyat Aceh.

“Komisi III DPRA sedang memperjuangkan agar tambang minyak dan gas yang dikelola secara secara mandiri oleh rakyat Aceh seperti di Ranto Peureulak, Aceh Timur bisa dilegalkan,” pungkas Khairil.***


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Peserta Tour de Aceh Etape I Mulai Latihan Adaptasi

Peserta Tour de Aceh Etape I Mulai Latihan Adaptasi

Advertorial   Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Sebanyak 110 Orang Disuntik Pada Vaksinasi Covid-19 Hari Pertama Usai Idul Fitri

Sebanyak 110 Orang Disuntik Pada Vaksinasi Covid-19 Hari Pertama Usai Idul Fitri

Berita   Daerah   Kesehatan   Nasional   News   Trend
Gubernur Aceh Nova Iriansyah Ikut Rakernas APPSI di Bali

Gubernur Aceh Nova Iriansyah Ikut Rakernas APPSI di Bali

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Pemerintah Aceh Teken Kontrak 157 Paket Proyek APBA 2022 Tahap ke-3

Pemerintah Aceh Teken Kontrak 157 Paket Proyek APBA 2022 Tahap ke-3

Berita   Daerah   Epaper   Nasional   News   Trend
Sekda Tinjau UPTD Rumah Kemasan Aceh

Sekda Tinjau UPTD Rumah Kemasan Aceh

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Hari Pertama Kerja Pasca Cuti Lebaran, Tingkat Kehadiran ASN Aceh Hampir 100 Persen

Hari Pertama Kerja Pasca Cuti Lebaran, Tingkat Kehadiran ASN Aceh Hampir 100 Persen

Advertorial   Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Pemerintah Gampong Pie Santuni Anak Yatim dan Santri Dayah

Pemerintah Gampong Pie Santuni Anak Yatim dan Santri Dayah

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Soal Perlambat IJOP MUQ Bustanul Ulum, Kepala Kemenag Langsa Berpotensi Pidana

Soal Perlambat IJOP MUQ Bustanul Ulum, Kepala Kemenag Langsa Berpotensi Pidana

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
DPP KAMPUD Serahkan Santunan untuk Korban Kecelakaan Perlintasan Kereta Api

DPP KAMPUD Serahkan Santunan untuk Korban Kecelakaan Perlintasan Kereta Api

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Tingkatkan Silaturahmi, Partai Golkar Kota Langsa Buka Puasa Bersama

Tingkatkan Silaturahmi, Partai Golkar Kota Langsa Buka Puasa Bersama

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Politik   Trend