www.newsanalisa.com - March 27, 2021

Ketua KPK, Kemiskinan Aceh Bukan Hanya Tanggung Jawab Gubernur

Ketua KPK, Kemiskinan Aceh Bukan Hanya Tanggung Jawab Gubernur
Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT memberikan sambutan pada acara Pelantikan Pengurus Daerah Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh Priode 2020-2025 di Hotel Hermes Banda Aceh, Sabtu, 27/3/2021. (Doc:Humas Aceh/News Analisa)   
Penulis
|
Editor

Banda Aceh, News Analisa – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, menilai masalah kemiskinan di Aceh bukan hanya semata-mata tanggungjawab gubernur. Menurutnya kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama semua pihak, sebab angka kemiskinan Aceh merupakan akumulatif dari sumbangan angka kemiskinan di kabupaten/kota.

“Tingkat kemiskinan suatu provinsi, itu bukan kerjanya gubernur, bukan kerjanya DPR, tetapi kerja semua rakyat mulai yang ada di tingkat desa, kecamatan dan juga kabupaten. Artinya ada andil rekan-rekan bupati dan wali kota, karena angka kemiskinan di provinsi itu adalah angka kumulatif dan representasi dari kabupaten/kota,” kata Firli saat menjawab pertanyaan pers terkait penggunaan dana otonomi khusus dan angka kemiskinan Aceh dalam acara pelantikan pengurus JMSI Aceh, di Hotel Hermes Palace, Sabtu, (27/3/2021).

Baca Juga:  Gubernur Nova Bersama Istri Tunaikan Kewajiban Zakat di Baitul Mal Aceh

Oleh sebab itu, Firli meminta Gubernur Aceh segera menggelar rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota untuk membahas masalah tersebut dan merumuskan solusinya.

Begitupun dengan angka pengangguran, Firli menilai masalah tersebut berhubungan erat dengan iklim investasi dan peluang lapangan pekerjaan. Ia berharap, pemerintah daerah dapat mengupayakan kemudahan melakukan usaha sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di Aceh.

“Dengan demikian angka pengangguran bisa kita tekan, karena terbukanya ruang lapangan kerja, kalau itu bisa terjadi maka pendapatan rakyat akan meningkat dan sekaligus akan berpengaruh langsung untuk menekan angka kemiskinan,” kata Firli.

Firli menyebutkan, ada tiga syarat yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan kesejahteraan. Pertama harus adanya kepastian hukum dan keamanan serta keadilan. Kemudian kondisi suatu daerah harus meyakinkan dan memberi peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan terkahir pemerintah dan segenap unsur lainnya harus mampu menghadapi kondisi krisis seperti saat ini, yaitu pandemi Covid-19.

Baca Juga:  Forum Aktivis Dayah, Legislatif Tong Kosong Nyaring Bunyinya

Sementara itu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta media khususnya mereka yang terhimpun dalam JMSI untuk ikut mengontrol pengelolaan Dana Otsus yang dilakukan Pemerintah Aceh. Ia mengatakan, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) sudah dirumuskan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

“Di dalam RPJM itu sudah dipikirkan tentang bagaimana menurunkan angka kemiskinan, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, apa yang harus dilakukan agar kesejahteraan rakyat itu bisa terwujud,” kata Nova.

Baca Juga:  Kepatuhan Protkes Aceh di Bawah Nasional

Nova mengatakan, RPJM Aceh 2017-2022 merupakan produk hukum atau qanun yang dibuat oleh Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. RPJM tersebut mengandung filosofi program dan kegiatan yang semuanya telah diukur out put dan out come nya. Karena itu, rencana yang telah dirumuskan tersebut harus ditaati secara konsisten.

“Kemudian kalau ada pertanyaan kenapa angka kemiskinan masih tinggi, menurut hemat Saya mungkin kita kurang konsisten mentaati RPJMA. Oleh sebab itu, Nova meminta media untuk mengontrol semua pihak yang terlibat dalam Pemerintahan Aceh untuk konsisten menjalankan program sesuai dengan RPJM Aceh 2017-2022.(*)


 

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Hendra Budian Harus bercontoh kepada Kapolda dan Pangdam IM

Hendra Budian Harus bercontoh kepada Kapolda dan Pangdam IM

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Kesehatan   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Partai Gabthat Adakan Musyawarah Pengurus DPD Se-Aceh

Partai Gabthat Adakan Musyawarah Pengurus DPD Se-Aceh

Daerah
Kadis DKP Aceh Terima Kunjungan Kerja Anggota Komisi B DPRK Kota Sabang

Kadis DKP Aceh Terima Kunjungan Kerja Anggota Komisi B DPRK Kota Sabang

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News
Sekda Minta Wali Kelas Selalu Dampingi Siswa saat Divaksin Covid-19

Sekda Minta Wali Kelas Selalu Dampingi Siswa saat Divaksin Covid-19

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Menteri Trenggono Pacu Perbaikan Pelabuhan Perikanan di 2022

Menteri Trenggono Pacu Perbaikan Pelabuhan Perikanan di 2022

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Dukung Disdik Aceh, Kapolda: Semua Pihak Harus Terlibat Perangi Covid-19

Dukung Disdik Aceh, Kapolda: Semua Pihak Harus Terlibat Perangi Covid-19

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News
Kadisdik: “Kami Faham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama”

Kadisdik: “Kami Faham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama”

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Pendidikan   Trend
SKK Migas Bersama BPMA Adakan Pertemuan Bersama Gubernur Aceh

SKK Migas Bersama BPMA Adakan Pertemuan Bersama Gubernur Aceh

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Kadis DKP Aceh Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di PPS Lampulo

Kadis DKP Aceh Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di PPS Lampulo

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
ALC Siap Dampingi Kepsek yang Dipecat Oleh Kadisdik Aceh

ALC Siap Dampingi Kepsek yang Dipecat Oleh Kadisdik Aceh

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Pendidikan   Trend