Kepala Dinas DKP Aceh, Isi Materi Diskusi Publik IKAMAPA

Banda Aceh, News Analisa – Persoalan sektor pertanian pada masa-masa pandami Covid-19 menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Aceh dalam membangun ketahanan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pangan. Sektor pertanian juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi skala mikro dan makro di Aceh, Jum’at. (02/07/2021).

Guna menjawab permasalah tersebut, Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Bogor (IKAMAPA) menggelar Diskusi Publik dengan tema “Bagaimana Pertanian Aceh Bertahan Ditengah Pandemi Covid-19”.

Diskusi yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh itu dibuka langsung oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah secara daring dari Rumah Dinas di Kawasan Blang Padang, Banda Aceh.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam sambutan virtualnya menyebutkan, Pemerintah Aceh menyambut baik terlaksananya diskusi tentang sektor pertanian. Sektor pertanian kata Gubernur Aceh, merupakan sektor penyumbang utama dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh.

Mengingat betapa pentingnya pembangunan di sektor pertanian, lanjut Gubernur, maka Pemerintah Aceh telah menjadikannya sebagai prioritas utama dalam pembangunan Aceh.

Hal itu disebut sesuai dalam visi dan misi Pemerintah Aceh khususnya tentang kedaulatan dan ketahanan pangan, yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dikemas dalam Unggulan Aceh Hebat, yaitu Aceh “Troe, Aceh Meugoe dan Meulaot”

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pameteri dari dinas-dinas terkait, diantaranya Kadistanbun Aceh Cut Huzaimah, Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh Aliman, dan Guru Besar Fakultas Pertanian USK Prof. Dr. Ir. Abubakar, M.S. Selain itu acara tersebut diikuti Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan A. Hanan, Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh Almuniza Kamal serta para mahasiswa.

Aliman, S,Pi M, Si Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh,  dalam materinya menjelaskan bahwa sektor pertanian Aceh menjadi lokomotif pertumbuhan perekonomian masyarakat Aceh, selain sektor Migas.

“Sektor pertanian menjadi bagian terpenting dalam memenuhi kebutuhan pangan selama masa-masa pandemi melanda dunia. Selain pada sektor pertanian, ketersedian pangan masyarakat juga dimiliki pada sektor kelautan dan perikanan,” kata Aliman

Aceh memiliki areal zona untuk perikanan tangkap sampai dengan 12 mil laut, dengan luas perairan 3,9 juta hektare, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 238.807 Km², dan panjang garis pantai kita mencapai 2817,9 Km.

Dengan demikian lanjutnya, Aceh salah satu provinsi yang memiliki sumberdaya bahan pangan disektor kelautan dan perikanan yang unggul, dengan produksi lestari perikanan tangkap diangka Maksimum Sustainable Yield(MSY) mencapai 272.707 ton pada tahun 2020.

Pada tahun tahun yang sama, lanjut Aliman, produksi sektor perikanan tangkap Aceh, sebesar 229.174 ton, naik mencapai (84%). Dengan total produksi secara keseluruhan 336.483 ton pada tahun 2020.

Selain sektor perikanan tangkap, pontesi sektor perikanan budidaya juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama kebutuhan protein.

“Potensi budidaya air tawar mencapai 4.684 hektare, kemudian pada sektor budidaya air payau 61.069 hektare dan pengembangan budidaya laut memiliki luas areal 7.7 hektare, selain itu kita juga memiliki areal untuk budidaya rumput laut, dengan jumlah produksi 107. 309 ton pada tahun 2020,” terangnya Kadis DKP Aceh.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh juga menambahkan, pihaknya terus melakukan upaya-upaya strategis dan dalam menjalankan program-program unggulan yang selaras dengan visi-misi Pemerintah Aceh “Aceh Meugoë dan Meulaôt”.

“Untuk sektor perikanan tangkap, fokus utamanya pada pembenahan aramada penangkapan, pengadaan alat bantu penangkapan ikan, pembinaan kelembagaan dan sumberdaya nelayan, pengadaan armada kapal perikanan, penyedian sarana prasaranan dan pengelolaan pelabuhan secara berskala,”pal

DKP Aceh juga berkomitmen menjalan program Aceh Green, dengan program perlindungan laut dan pengembangan kawasan konservasi perikanan serta peningkatan pengawasan perairan laut dari aksi-aksi ilegal fhising dengan melibatkan pihak-pihak terkait.(*)