- February 23, 2021

Kemenlu RI Bantah Dukung Pelaksanaan Pemilu baru di Myanmar

Kemenlu RI Bantah Dukung Pelaksanaan Pemilu baru di Myanmar
Pengunjuk rasa turun ke jalan saat memprotes aksi kudeta militer di Yangon, Myanmar, 19 Februari 2021. Kudeta Myanmar dilakukan militer 1 Februari lalu. Militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing, menahan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat. REUTERS/Stringer  
Penulis
|
Editor

Jakarta – Kementerian Luar Negeri merespon kabar Indonesia mendukung rencana junta Militer Myanmar menggelar pemilu baru. Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, membantah kabar tersebut. Ia berkata, Indonesia tidak membuat keputusan seperti itu dan sejauh ini belum ada perubahan sikap dari Indonesia soal situasi Myanmar.

“Posisi Indonesia tidaklah berubah. Dari awal perkembangan politik di Myanmar, Indonesia sudah mengeluarkan satu pernyataan jelas, kami khawatir akan situasi di Myanmar dan mengingatkan kembali agar prinsip ASEAN digunakan dalam penyelesaian situasi di sana,” ujar Teuku Faizasyah dalam jumpa pers Kementerian Luar Negeri, Selasa, 23 Februari 2021.

Dikutip dari Tempo.co.  Sebelumnya, beredar kabar Indonesia mengajukan usulan penyelesaian situasi di Myanmar dengan menggelar pemilu baru, lengkap dengan pengawas internasional. Hal itu senada dengan rencana junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing yang menjanjikan pemilu baru untuk mencari kepemimpinan yang sah.

Baca Juga:  Dyah Kunjungi Festival Ramadhan di Taman Budaya

Kabar tersebut ditanggapi keras oleh warga Myanmar. Mereka langsung menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar pekan ini, menentang adanya pemilu baru. Menurut mereka, pemenang Pemilu Myanmar telah ditetapkan secara sah pada tahun lalu dan tidak perlu lagi ada pemilu baru.

Faizasyah berkata, apa yang terjadi di Kudebes Indonesia adalah kesalahpahaman. Apa yang terjadi sesungguhnya, kata ia, adalah Indonesia tengah mengumpulkan pandangan dari berbagai menteri luar negeri ASEAN soal bagaimana sebaiknya situasi Myanmar ditangani. Jadi, kalaupun salah satu pandangan mendukung adanya pemilu baru, hal itu belum merupakan satu keputusan akhir.

Baca Juga:  Seluruh Parpol Didorong Tolak Kudeta Demokrat oleh Moeldoko

“(Pemilu baru) Itu sama sekali bukan posisi Indonesia. Kami mencari penyelesaian damai yang menggarisbawahi demokrasi. Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sendiri sedang berkeliling, berkonsultasi dengan para menteri luar negeri ASEAN.”

“Saya bisa membantah kabar yang beredar. Sampai sekarang Ibu Menlu masih menyamakan persepi bersama para menteri luar negeri ASEAN sebelum memberikan satu pernyataan spesial,” ujar Faizasyah menegaskan.

Per berita ini ditulis, kudeta di Myanmar sudah berjalan selama hampir sebulan. Selama itu, berbagai peristiwa telah terjadi mulai dari penangkapan Penasehat Negara Aung San Suu Kyi, penerapan status darurat nasional, hingga unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota.

Baca Juga:  Temui Menlu Myanmar, Retno Marsudi Sampaikan Sikap Indonesia

Hampir tiap hari ada unjuk rasa di Myanmar walaupun junta militer sudah memperingatkan mereka yang mengatasnamakan Gerakan Pemberontakan Sipil. Alhasil, berbagai penangkapan terhadap aktivis dilakukan. Total, menurut data Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, ada 500 lebih orang yang telah ditangkap dan ditahan Militer Myanmar.

Ahad kemarin, Militer Myanmar kembali memberikan peringatan. Mereka berkata, jika perlawanan terhadap junta militer masih berlanjut, maka tak tertutup kemungkinan bakal ada yang jadi korban lagi. Sejauh ini, sudah ada tiga orang tewas selama kudeta Myanmar berlangsung.(Red)

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Pemerintah Keluarkan Aturan Perjalanan Libur Akhir Tahun

Pemerintah Keluarkan Aturan Perjalanan Libur Akhir Tahun

Berita   Daerah   Nasional   News   Trend
Pemerintah Aceh Kirim Bantuan untuk Korban Kebakaran di Lhokseumawe

Pemerintah Aceh Kirim Bantuan untuk Korban Kebakaran di Lhokseumawe

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Seluruh Fraksi Partai di DPRA Setuju Raqan APBA 2022 Disahkan Menjadi Qanun

Seluruh Fraksi Partai di DPRA Setuju Raqan APBA 2022 Disahkan Menjadi Qanun

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Politik   Trend
Terbitkan Juknis Bantuan Pemerintah Subsektor Perikanan Tangkap TA. 2022, KKP Mulai Siapkan Calon Penerima

Terbitkan Juknis Bantuan Pemerintah Subsektor Perikanan Tangkap TA. 2022, KKP Mulai Siapkan Calon Penerima

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
KKP, Anggaran APBN untuk Kepentingan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

KKP, Anggaran APBN untuk Kepentingan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Gubernur Aceh Ikuti Penyerahan DIPA dan TKDD oleh Presiden

Gubernur Aceh Ikuti Penyerahan DIPA dan TKDD oleh Presiden

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
ASN Pemerintah Aceh Peringati HUT ke-50 Tahun Korpri

ASN Pemerintah Aceh Peringati HUT ke-50 Tahun Korpri

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Gerakan Penanaman 1000 Mangrove di Areal Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja

Gerakan Penanaman 1000 Mangrove di Areal Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend   Wisata
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Berita   Daerah   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Berita   Daerah   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend