www.newsanalisa.com - February 4, 2021

Kemendagri: UUPA Tidak Mengatur Jadwal Pelaksanaan Pilkada

Kemendagri: UUPA Tidak Mengatur Jadwal Pelaksanaan Pilkada
Kampanye Partai Aceh di Lapangan Hiraq, Kota Lhokseumawe, diwarnai berkibarnya bendera Bulan Bintang. (Datuk Haris/detikcom)  
Penulis
|
Editor

Jakarta – Fraksi Partai Aceh di DPR Aceh berkukuh Pilkada Aceh digelar pada 2022 karena kekhususan Tanah Rencong. Pemerintah pusat menegaskan pelaksanaan pilkada sudah diatur dalam UU yang berlaku.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menjelaskan pilkada diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Sedangkan UU Pemerintah Aceh, lanjutnya, tidak mengatur terkait pelaksanaan pilkada.

“Pelaksanaan pilkada diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. UU Pemerintah Aceh tak mengatur kapan pelaksanaan pilkada. Hanya diatur masa jabatan gubernur 5 tahun,” ujar Bahtiar, Rabu (3/2/2021).

Bahtiar menjelaskan norma tersebut sama dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut diatur soal masa jabatan kepala daerah 5 tahun.

Baca Juga:  HPI Aceh Gelar Musda II Dengan Virtual

Dia melanjutkan UU mengamanatkan pilkada tetap dilaksanakan secara serentak pada 2024. Jadwal ini berlaku untuk seluruh daerah yang ada di wilayah NKRI.

“Kapan dilaksanakan pilkada? Secara spesifik lex specialis sudah diatur dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bahwa pilkada serentak nasional di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada 2024,” ujar Bahtiar.

“Jadi mohon digarisbawahi bahwa itu bukan pendapat Kemendagri, tapi norma tersebut adalah amanat pengaturan dalam UU Pilkada,” imbuhnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Aceh di DPR Aceh berkukuh Pilkada Aceh digelar pada 2022 dengan dalih kekhususan Tanah Rencong.

“Masalah pilkada tidak ada tarik-ulur lagi tentang jadi atau nggak Pilkada 2022. Pilkada Aceh diharuskan di 2022. Pertanyaan sekarang bukan lagi pilkada di 2022 atau 2024,” kata Ketua Fraksi Partai Aceh Tarmizi Panyang kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).

Baca Juga:  UU-PA Dikebiri, Pilkada Aceh 2024

Tarmizi mengatakan DPR Aceh sudah menggelar pertemuan dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Komisi II DPR RI untuk membahas masalah pilkada. Dia menyebut Pemprov Aceh juga sudah menyiapkan anggaran Pilkada Aceh 2022.

Dia mengatakan pemerintah Aceh dan DPR Aceh akan bertemu dengan Mendagri untuk memastikan Pilkada Aceh digelar pada 2022. Tarmizi berharap pemerintah pusat punya niat baik menghargai kekhususan Aceh.

“Di pusat juga harus berniat baik. Pusat harus menghargai kekhususan Aceh,” ucapnya.

Sebagai informasi, Partai Nanggroe Aceh (PNA) juga berkeras Pilkada Aceh digelar pada 2022. PNA mengatakan hal itu harus dilakukan sesuai amanah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Baca Juga:  PPKM Darurat, Pemerintah Lacak Pergerakan Masyarakat via Sinyal Ponsel

Dalam Pasal 65 ayat 1 UU Pemerintahan Aceh disebutkan ‘Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil’. Gubernur Aceh saat ini merupakan gubernur yang terpilih pada Pilkada 2017 sehingga masa jabatannya berakhir pada 2022.

Persoalan apakah pilkada digelar pada 2022 atau 2024 ini masih menjadi polemik di DPR RI. Enam fraksi di DPR, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PPP, PKB, dan PAN, menginginkan pilkada serentak digelar pada 2024. Sementara itu, PD, PKS, dan NasDem menginginkan pilkada digelar pada 2022.(rdp/imk/Red)

Sumber:Detik.com

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

ALC Siap Dampingi Kepsek yang Dipecat Oleh Kadisdik Aceh

ALC Siap Dampingi Kepsek yang Dipecat Oleh Kadisdik Aceh

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Politisi Demokrat Inggatkan Kadisdik Aceh: Tidak Bertindak  di Luar Batas

Politisi Demokrat Inggatkan Kadisdik Aceh: Tidak Bertindak di Luar Batas

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Ketua Komisi VI DPRA : Tidak Patut Kadisdik Aceh Ancam Kepala Sekolah Untuk Vaksinasi Siswa

Ketua Komisi VI DPRA : Tidak Patut Kadisdik Aceh Ancam Kepala Sekolah Untuk Vaksinasi Siswa

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Soal Vaksinasi, Fauzan Azima: Pemimpin Itu Harus Tegas

Soal Vaksinasi, Fauzan Azima: Pemimpin Itu Harus Tegas

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Personel Polres Aceh Timur Bergerak Cepat Amankan Seorang Agen Chip

Personel Polres Aceh Timur Bergerak Cepat Amankan Seorang Agen Chip

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Trend
Tokoh Adat Aceh: Gestur Tubuh Gubernur di Hadapan Presiden Bentuk Ta’dzim Kepada Pimpinan

Tokoh Adat Aceh: Gestur Tubuh Gubernur di Hadapan Presiden Bentuk Ta’dzim Kepada Pimpinan

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
2 Prodi Fakultas Kedokteran Hewan USK Terakreditasi Unggul

2 Prodi Fakultas Kedokteran Hewan USK Terakreditasi Unggul

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Pendidikan
Terima Audiensi Tim P3D Simeulue, Kadis DKP Aceh : Peralihan Aset Tetap Harus Memberikan Dampak Positif Bagi Daerah

Terima Audiensi Tim P3D Simeulue, Kadis DKP Aceh : Peralihan Aset Tetap Harus Memberikan Dampak Positif Bagi Daerah

Berita   Daerah   Headline   Nasional   News   Trend
Cut Maha Ratu, Pelajar SD Negeri No 7 Langsa Peduli Bahaya Covid-19 Lewat Karya Seni

Cut Maha Ratu, Pelajar SD Negeri No 7 Langsa Peduli Bahaya Covid-19 Lewat Karya Seni

Berita   Daerah   Nasional   News   Travel   Trend
Terkait Vaksinasi Siswa, Kadisdik Ultimatum Kepala Sekolah

Terkait Vaksinasi Siswa, Kadisdik Ultimatum Kepala Sekolah

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pendidikan   Trend