Jenderal Min Aung Hlaing Kudeta Myanmar Tidak Melanggar Hukum -

Nama Min Aung Hlaing mulai terkenal pada 2009 ketika memimpin serangan terhadap pemberontak Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar di daerah Kokang. Peristiwa ini memaksa sekitar 37 ribu penduduk etnis Kokang untuk mengungsi ke Cina. REUTERS/Soe Zeya Tun www.newsanalisa.com

Penulis Redaksi

Editor

Jakarta – Pelaku kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, menganggap apa yang ia lakukan pasti akan terjadi cepat atau lambat. Ia pun mengatakan bahwa apa yang ia lakukan sejalan dengan hukum yang berlaku setelah pemerintah gagal merespon dugaan kecurangan pemilu.

“Setelah beberapa kali pengajuan (investigasi kecurangan), apa yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang tak terhindarkan untuk Myanmar. Kami harus mengambil keputusan tersebut,” ujar Min Aung Hlaing, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 3 Februari 2021.

Seperti diberitakan sebelumnya, situasi di Myanmar memanas sejak Senin kemarin. Militer Myanmar, yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing, merebut pemerintahan yang ada. Hal itu dimulai dengan menangkap sejumlah pejabat negara Myanmar dan berlanjut hingga pemecatan para menteri yang bertugas. Beberapa yang mereka tangkap adalah Penasehat Negara Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myint.

Adapun bibit kudeta Myanmar ini sudah terasa sejak tahun lalu ketika partai militer Myanmar, USDP (Union Solidarity and Development Party), kalah dari partai sipil pimpinan Aung San Suu Kyi, NLD (National League for Democracy). USDP menganggap ada kecurangan di pemilu tersebut sehingga menyakini pemerintahan yang ada sekarang tidak sah.

Di lansir dari Media Tempo.co, Pernyataan Min Aung Hlaing soal “kudeta tak terhindarkan” adalah pernyataan publik pertamanya sejak kudeta berlangsung. Ia berkata, kudeta yang ia lakukan telah memberinya kekuasan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di sisi lain, mengembalikan pemerintahan Myanmar ke militer setelah 10 tahun uji coba demokrasi.

Min Aung Hlaing melanjutkan, dirinya berkomitmen mengupayakan pemilu baru untuk mencari pengganti pemerintahan yang ia lengserkan. Dalam prosesnya, Myanmar akan berjalan dalam status darurat nasional yang berlangsung selama 12 bulan.

“Hingga pemerintahan baru terbentuk, kami (militer Myanmar) akan berupaya memerintah negara ini,” ujarnya.

Perihal kecaman dari berbagai negara atas kudeta Myanmar, Min Aung Hlaing tidak memberikan tanggapan.

Perkembangan terbaru, Amerika akhirnya menyatakan apa yang terjadi di Myanmar sebagai kudeta. Dengan status itu, maka Amerika wajib tidak memberikan bantuan apapun ke administrasi Min Aung Hlaing. Amerika sendiri berencana menjatuhkan sanksi terkait kudeta Myanmar walau Min Aung Hlaing sudah dijatuhi sanksi oleh Donald Trump pada 2019 lalu.

Dari pihak warga, mereka mulai melakukan perlawanan. Dokter-dokter, misalnya, melakukan mogok kerja yang akan disesuaikan dengan kondisi mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Warga sipil, semalam, membunyikan klakson dan memukul perkakas masak mereka sebagai protes atas kudeta Myanmar. Hal itu adalah tradisi membuang sial dan arwah jahat. (Red)

Sumber:Tempo.co