- 27 April 2021

Hengkangnya Bank Konvensional, Kerugian Besar Bagi Aceh

Hengkangnya Bank Konvensional, Kerugian Besar Bagi Aceh
Kepala Penelitian Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr. Taufiq A Rahim (Doc: Istimewa/News Analisa)  
Penulis
|
Editor

Banda Aceh – Persoalan serius dunia ekonomi dan perbankan di Aceh  saat ini berlakunya Peraturan atau Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Dimana lembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang beroperasi harus sesuai dengan prinsip syari’ah. Sehingga lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus yang betrdasarkan syari’ah, Hal ini disampaikan oleh pengamat Politik Aceh Dr. Taufik A Rahim, terkait dengan hengkangnya bank-bank konvensional umum dari Aceh, Selasa (27/4/2021).

Pengamat Politik Aceh, kepada Media News Analisa, menjelaskan bahwa, Qanun Tahun 2018 tersebut, pada prinsipnya lembaga keuangan yang beroperasi harus berdasarkan syari’ah. Dimana pada Pasal 5 dinyatakan, mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami.

Kemudian menjadi penggerak dan pendorong ekonomi Aceh. Mengingat prinsip ini maka lembaga keuangan yang tidak syari’ah atau konvensional memiiliki prinsip juga bersepakat keluarhengkang dari Aceh.

Sesungguhnya di luar Indonesia namanya Bank Islam, hanya di Indonesia dan Aceh namanya  Bank Syari’ah. Hanya saja Bank Muamalat di Indonesia bernama Bank Islam.

“Permasalahan serius adalah, Bank Islam Syariah di Indonesia sistem moneter dan perbankan dibawah aturan otoritas Bank Sentral Indonesia, yaitu Bank Indonesia (BI), maka tingkat suku bunga uang ditentukan oleh juga aturan aktivitasnya yang menyangkut transaksi keuangan, baik bank maupun non-bank dibawah kontrol BI.

Seluruh bank dan lembaga keuangan di Indonesia termasuk di Aceh mesti tunduk dan patuh kepada aturan bank sentral dalam aktivitas jasa keuangan, meskipun praktik lainnya berhubungan dengan transaksi keuangan di kontrol Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ini merupakan perpanjangan tangan BI,”

Taufik A Rahim juga menerangkan, pemberlakuan kontrol moneter, keuangan dan suku bunga uang diperlakukan sama oleh bank sentral, karenanya Bank Syari’ah juga mesti mengikuti standar ganda BI, baik simpan maupun pinjam.

“Bank umum konvensional dan bank IslamSyari’ah mengikuti aturan dan ketentuan BI sebagai bank sentral, maka pinjam uang nasabah tetap menggunakan agunanjaminan (colleteral), didalam Islam tidak berlaku, hanya kepercayaan dan balas jasa terhadap pinjaman ditentukan dan atau diberikan oleh yang meminjam,”

Kasus pada Bank Syariah di Aceh, peminjam hampir dua kali lipat dari jumlah uang dipinjam, karena mengikut suku bunga uang yang tinggi ketentuan BI juga membayar jasa serta keuntungan  dari praktik bank sebagai yang memanfaatkan bisnis keuangan ada spreat perbedaan suku bunga untuk alasan operasional dan adiministrasi organisasi manajemen perbankan.

Jika nasabah memiliki uang cukup untuk membayar pinjaman, ini tidak dibenarkan membayar lunas sampai dengan jadwal waktu kesepakatan awal (tenor bulan dan tahun), jika ingin dilunasi belum sampai waktu maka kena finalti, dan perhitungan jumlah nominal sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati awal.

Setiap urusan selalu dikaitkan dengan pengenaan biaya administrasi. Jika berani kebijakan moneter Infonesia dengan suku bunga uang 0% atau 1 dan 2%, maka selisih bunga uang bank sekitar 3%, maka menjadi 5% seperti oraktik bank di Malaysia, yang praktik perbankan tidak terlalu memberatkan nasabah atau masyarakat.

“Produk bank saja berbeda nama, mudharabah, murabahah, musyarakah, bait bithaman ajil dan qadrul hasan. Namun secara praktik masih tidak berbeda dan bersifat ribawi, kecuali adakalanya dilakukan ijab-kabul sewaktu-waktu pada orang tertentu. Jika pinjaman dilakukan pada bank syari’ah, maka bank tidak ingin diterapkan mudharabah, tetapi jika simpanan uang nasabah maka bank menggunakan mudharabah (bagi hasil), secara realitas pada buku tabunganpun tidak nampak balas jasa bank diterima nasabah,”

Juga setiap hari atau dua hari bank melakukan clearing ke bank sentral, siapa yang bisa menjamin tidak bercampur uangyang syari’ah dan ribawi, ini juga kesempatan bank mendapatkan selisih persentase bunga uang. Bahkan ada bank syari’ah menyimpan uang antar bank pada bank konvensional memanfaatkan selisih bunga uang, tujuannya mendapat untung (profit).

“Pada prinsipnya praktik perbankan merupakan bisnis keuangan berorientasi profit oriented. Bank beroperasi dengan prinsip mencari untung dalam operasionalnya, dan mempertahankan prestige tetap beroperasi dan untung jangka panjang” tegasnya.

Oleh kerena itu, jika sistem moneter masih kebijakan model Indonesia suku bunga uang 5%, kemudian bank menjadikannya bunga bank antara 8-12%, berbeda masing-masing bank baik konvensional maupun syari’ah, maka tidak beda antara yang syari’ah dan konvensional.

“Hengkangnya bank konvensional dari Aceh jelas terganggu kelancaran sirkulasi uang yang selama ini dibantu bank-bank konvensional, praktik e-commerse juga terganggu tidak lancar, jaminan untuk transaksi luar negeri juga tidak terjamin lancar, biaya transaksi antar bank meningkat, ini sangat merugikan perekonomian Aceh,”

Secara realistis, Bank Syari’ah tidak dapat menerapkan praktik ekonomi syari’ah murni di Aceh, karena sistem keuangan dan kontrol moneter, keuangan dan tingkat suku bunga uang masih dibawah kendali BI yang aturan dan ketentuannya tidak menerapkan syari’ah murni di Indonesia (standar ganda).

Aceh bagian integrasi dari Indonesia, tidak memiliki aturan moneter, dan tingkat suku bunga uang dan uang sendiri seperti salah satu poin MoU Heksinki, maka penerapan bank syari’ah masih tetap spara syari’ah yang tentunya semua sama dalam satu sistem moneter nasional dan suku bunga uang yang tinggi sebagaimana bank konvensional, hanya beda semangat saja, antara syari’ah dan ribawi.

“Rakyat sepenuhnya mendukung syari’ah, pertanyaaannya, apakah bank syari’ah murni syari’ah (Islam kaffah). Anehnya karena prinsip keuangan mengharapkan keuntungan bank konvensional juga membuka pintu praktik syari’ah, jadi dua pintu konvensional dan syari’ah, ini dibenarkan, syari’ahkah ini.

Tuntutan Bank Syari’ah di Aceh mesti mampu menyesuaikwan sirkulasi uang dan praktik aktivitas ekonomi makro Aceh, agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana qanun ekonomi syari’ah Aceh.

Dibelahan lain negara Islam, Bank Islam menjadi pavorit bagi rakyatnya dan nasabah, tetapi aturan syari’at Islam tidak berdampak perginya dan ditutup secara terpaksa Bank Konvensional, hidup bersaing dalam bisnis keuangan dan perbankan secara sehat, rakyatnya tidak dirugikan dengan praktik lintah darat yang merugikan, demikian ungkapnya.

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini