- June 2, 2021

Gubernur Aceh Dukung BPKP dan APIP Perketat Pengawasan Penggunaan Anggaran Kepala Daerah

Gubernur Aceh Dukung BPKP dan APIP Perketat Pengawasan Penggunaan Anggaran Kepala Daerah
Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M. Kes didampingi Kepala Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah BPKP Pusat dalam rangka penggunaan anggaran daerah. 2/6/2021. (Doc: Humas Aceh)  
Penulis
|
Editor

Banda Aceh, News Analisa – Selama pandemi Covid-19 melanda banyak anggaran pembangunan harus dialihkan untuk penanggulangan wabah tersebut. Semua program harus dijalankan seefektif mungkin. Bila ada penyelewengan maka dampaknya akan merembet kemana-mana.

Atas dasar itu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mendukung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk memperkuat dan memperketat sistem pengawasan terhadap anggaran yang digunakan Kepala Daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka secara daring Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Aceh, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu, (2/6/2021).

Rakor yang digelar BPKP Perwakilan Aceh tersebut diikuti seluruh bupati/wali kota beserta Inspektur seluruh Aceh, dengan menghadirkan narasumber dari KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Deputi Kepala BPKP dan Sekretaris Daerah Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara para bupati/walikota se-Aceh dengan Kepala Perwakilan BPKP Aceh, dalam rangka memperkuat pengawasan atas perencanaan pembangunan dan penganggaran di Aceh.

Baca Juga:  Kasus Harian Covid-19 Turun, Pasien Sembuh Tambah Enam Orang

Gubernur Aceh dalam kesempatan tersebut mengatakan, peran aktif BPKP, Inspektorat, dan lembaga penegak hukum dalam mengawasi belanja pembangunan sangat dibutuhkan. Menurutnya, pengawasan tersebut penting, agar program yang dijalankan berjalan efektif dan pada akhirnya dapat memulihkan perekonomian nasional.

“Untuk itu, saya mendukung sepenuhnya langkah pengawasan yang dilakukan BPKP di Aceh. Pengawasan yang ketat itu diharapkan bisa mendorong aparatur di daerah kita bekerja lebih cermat, lebih akurat dan patuh pada aturan hukum,” ujar Gubernur Nova.

Nova menyebutkan, setidaknya ada lima fokus pembangunan daerah yang menjadi perhatian BPKP, yaitu, bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan sektor pariwisata,
pembangunan ekonomi, dan kebijakan pengentasan kemiskinan.

“Keputusan ini tepat sekali, sebab semua sektor tersebut menyerap anggaran paling besar. Boleh dikatakan, sektor yang diawasi itu adalah kunci utama mendukung pemulihan ekonomi di daerah kita,” tutur Nova.

Baca Juga:  Anies Baswedan Curhat Soal Putrinya, Sempat Positif Covid-19

Oleh sebab itu, kata Nova, berbagai potensi penyelewengan harus dicegah. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat sistem pengawasan intern.

Gubernur Nova menambahkan, salah satu upaya untuk memperkuat sistem pengawasan intern tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Dengan demikian, diharapkan sistem pengawasan akan berjalan lebih optimal, sehingga mampu memberi daya ungkit yang kuat bagi perbaikan ekonomi di daerah kita.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat, Dadang Kurnia, menyebutkan, ada banyak risiko melekat dalam pelaksanaan program maupun eksekusi anggaran. Diantaranya, risiko penyimpangan karena moral hazard pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selama setahun
terakhir, kata dia, BPKP telah berkontribusi dalam menyelamatkan keuangan negara mencapai lebih dari Rp 70 trilliun.

Baca Juga:  Ketua PKK Aceh Serahkan Bantuan Spesifik Untuk Kelompok Rentan Sabang

“Selain itu terdapat risiko ketidaktepatan sasaran atau target program dan kegiatan pembangunan, serta risiko ketidakefektivan dan inefisiensi belanja,” ujar Dadang.

Oleh sebab itulah, kata Dadang, peran pengawasan intern saat ini menjadi lebih strategis untuk memastikan akuntabilitas dan sustainabilitas pembangunan.

BPKP dan APIP harus secara terus menerus terlibat dan ikut berkontribusi sesuai dengan porsinya masing-masing, terutama dalam pengawalan program, kegiatan, dan belanja daerah.

“Pengawalan atas perencanaan pembangunan dan penganggaran di Aceh juga menjadi strategis dengan adanya Dana Otonomi Khusus yang pemerintah pusat salurkan untuk dapat digunakan dalam mendorong percepatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat di wilayah Aceh,” kata Dadang.

Dadang berharap, BPKP dan APIP di wilayah Aceh dapat bersama-sama dan berkolaborasi dalam merumuskan pengawasan perencanaan dan penganggaran.

Rakor tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Memakai masker dan menjaga jarak.(*)

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Hadiri Peringatan Puncak Harkannas ke 8 Secara Virtual

Berita   Daerah   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Peringati Harkannas ke 8, DKP Aceh Gelar Lomba Adu Masak Ibu Hebat

Berita   Daerah   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Cucu Sultan Aceh, Sampaikan Terima Kasih kepada Anis Baswedan Atas Peresmian Jalan Laksamana Malahayati

Cucu Sultan Aceh, Sampaikan Terima Kasih kepada Anis Baswedan Atas Peresmian Jalan Laksamana Malahayati

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   Trend
KKP Dorong Pemerintah Daerah Segera Susun Rencana Aksi Daerah Konservasi Hiu Paus

KKP Dorong Pemerintah Daerah Segera Susun Rencana Aksi Daerah Konservasi Hiu Paus

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas 2021, KKP Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan Segar

Peringati Harkannas 2021, KKP Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan Segar

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Pendidikan   Trend
Menteri Trenggono Pastikan Pengawasan Terintegrasi, Dalam Program Ekonomi Biru

Menteri Trenggono Pastikan Pengawasan Terintegrasi, Dalam Program Ekonomi Biru

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional   News   Trend
JPU Ubah Tuntutan 1 Tahun Penjara Terhadap Istri Marahi Suami, Kini Menjadi Bebas

JPU Ubah Tuntutan 1 Tahun Penjara Terhadap Istri Marahi Suami, Kini Menjadi Bebas

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
Laksamana Malahayati Jadi Nama Jalan di Jakarta, Pemerintah Aceh Sampaikan Terima kasih

Laksamana Malahayati Jadi Nama Jalan di Jakarta, Pemerintah Aceh Sampaikan Terima kasih

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Peringati Harkannas Ke 8, Ketua Forikan Aceh Serahkan Sertifikat Halal untuk UMKM di Leupung

Peringati Harkannas Ke 8, Ketua Forikan Aceh Serahkan Sertifikat Halal untuk UMKM di Leupung

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Trend   Wisata
Bank Aceh Raih Penghargaan Indonesia Award Magazine

Bank Aceh Raih Penghargaan Indonesia Award Magazine

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend