Berhasil Ambil Alih Pengelolaan Blok B, Lemkaspa Apresiasi Pemerintah Aceh

Banda Aceh, News Analisa – Kejayaan industri minyak dan gas (Migas) Aceh bukan hanya soal pencapaian puncak produksi migas tertinggi. Namun pengelolaan Sumberdaya yang bersumber dari fosil tersebut juga peningkatan atas manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat pasca berakhirnya masa keemasan PT. Arun di Lhoksemewa, Selasa (27/4/2021).

Pengelolaan potensi Minyak dan Gas (Migas) di Blok B Aceh Utara saat ini telah berada dibawah PT. PEMA sebagai Kontraktor yang ditunjukan oleh Pemerintah Aceh dalam memaksimalkan pemanfaatan potensi-pontesi Migas di Aceh, semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Hal itu sesuai dengan keputusan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 76.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang persetujuan pengelolaan dan penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerja sama pada wilayah Blok B.

Aktivis Lemkaspa Aceh, Sanusi Madli mengapresiasi Pemerintah Aceh atas keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mengambil alih Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok B di Aceh Utara, setelah hampir 44 tahun dikelola oleh Mobil Oil (belakangan menjadi Exxon Mobil) sebelum kemudian pengelolaan dialihkan ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

“Kita patut berbangga dan bersyukur atas hal ini, setelah menanti sekian lama, kini pengelolaan itu berhasil diambil alih oleh Pemerintah Aceh, ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi, dan ini merupakan harapan baru dalam pembangunan Aceh kedepan,” Ujar sanusi

Kewenangan Aceh dalam mengelola sumber (Migas)  dibawah naungan PT. PEMA Global Energi  harus  benar – benar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Aceh dalam hal ini PT PEMA Global Energi, sehingga berdampak bagi pembangunan Aceh serta kesejahteraan rakyat Aceh.

“Kita berharap sekali kesempatan ini tidak disia-siakan oleh PT. PEMA yang dipercayai dalam mengelola sumberdaya Alam disektor Migas,  harus benar-benar siap dalam mengelola agar bermanfaat bagi masyarakat Aceh, jika tidak mampu mengelola, tentu ini akan menjadi cerita buruk bagi Aceh,” ungkap Sanusi.(*)