Sabang – Perwujudan permukiman perkotaan menjadi layak huni dimulai dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang komprehensif dan kolaboratif. Penanganan kumuh sudah diamanatkan dalam berbagai dokumen kebijakan, bahkan menjadi salah satu target SDGs dan pemerintah menetapkan target nasional dalam RPJMN 2020-2024. Bersambut dengan amanat tersebut diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat memilih dan menetapkan lokasi, menyusun perencanaan, menentukan metode pelaksanaan, dll yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Pemerintah Kota Sabang telah mengeluarkan Keputusan Walikota Kota Sabang Nomor 650/35/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sabang Tahun 2020-2024 luasan kumuh di Kota Sabang adalah 123,713 Ha.
Sebagai dokumen pendukung Surat Keputusan Walikota tersebut, pemerintah Kota Sabang akan melakukan kegiatan Review Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) pada tahun 2020 yang menghasilkan Profil Kumuh Kawasan Krueng Raya dan Masterplan Penanganan Kawasan Kumuh Krueng Raya.
Kamis, 27 Agustus 2020 Bappeda Kota Sabang bersama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh menggelar ekspose pertama hasil pendampingan penyusunan profil kumuh dan masterplan penanganan kumuh kawasan Krueng Raya. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Hotel Nagoya Kota Sabang dengan menghadirkan seluruh OPD terkait perencanaan 7 indikator kumuh.
Dalam kegiatan ini konsultan perencanaan memaparkan hasil survey awal kondisi eksisting beserta gambaran perencanaan yang akan dibuat. Kemudian dari hasil paparan tersebut akan didiskusikan bersama OPD terkait untuk mendapatkan masukan tambahan agar perencanaan yang dibuat semakin baik dan tepat sasaran.
Acara yang dibuka oleh Kepala Bappeda Kota Sabang ini juga dihadiri oleh tim dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh sebagai bentuk pendampingan dan dukungan terhadap Pemda Sabang dalam menyusun dokumen RP2KPKP.
Dalam sambutannya Kepala Bappeda Kota Sabang Bapak Faisal Azwar ST, MT menyatakan, “Apresiasi yang besar kepada tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh yang tetap melakukan pendampingan ke Sabang di masa pandemi, seperti yang diketahui bahwa Walikota Sabang baru mengeluarkan Surat edaran yang mewajibkan pengunjung Non KTP Sabang wajib melampirkan surat hasil Rapid Test negatif untuk bisa masuk ke Sabang” Tegasnya.
Namun hal ini tidak menyurutkan alasan untuk mendampingi Pemko sabang dalam proses pendampingan penyusunan dokumen RP2KPKP ini. Kemudian juga diharapkan agar seluruh stakeholder yang ada di Kota sabang mulai untuk menyusun perencanaan yang dianggap paling prioritas agar dapar mengakses pendanaan dari berbagai pihak untuk memajukan Sabang.
Selain itu perencanaan yang dibuat diharapkan sinkron dan tidak tumpang tindih satu sama lain dan mampu menjawab permasalahan baik yang terkait permasalahan kumuh atau isu permasalahan strategis lainnya yang sesuai dengan amnah RPJMN. Selain itu beliau juga mengapresiasi tim KOTAKU Sabang yang telah membantu mendorong Pemda untuk memulai membuat perencanaan-perencanaan yang dapat menampung seluruh permasalahan di Kota sabang untuk Kota Sabang yang lebih baik”.
Selain itu, Ibu Tetty Meutia S.Pi, MT, MSc selaku koordinator Pokja PPAS Kota Sabang dalam sambutannya juga mengatakan hal senada, “Review RP2KPKP yang dicicil melalui beberapa tahapan proses perencanaan masterplan direncanakan selama beberapa tahun kedepan dengan proses penganggaran yang berbasis kolaborasi bersama Bappeda Kota Sabang dan PUPR Kota Sabang sehingga harapannya masterplan perencanan seluruh kawasan akan tercover dan dapat menjadi usulan penanganan kawasan kumuh.
Untuk tahun 2020 ini, Tambahnya Bappeda Kota Sabang sudah fokus untuk merampungkan Masterplan perencanaan kawasan krueng raya yang hari ini akan dibahas hasil survey awal yang dilaksanakan oleh konsultan perencanaan. Agar kegiatan perencanaan ini tersusun secara maksimal dan penanganannya dapat ditangani secara tuntas, tanggung jawab bukan hanya ada di Pokja PPAS, Bappeda atau PUPR saja, namun semua lintas sektor yang mendukung 7 indikator kumuh agar sama-sam peduli dan sinkronisasi perencanaan sehingga tidak tumpang tindih satu sama lain, sehingga sabang menjadi lebih baik.
Sara Aulia Askot Mandiri Program KOTAKU Sabang menyatakan,“ KOTAKU hari ini mendorong dan menjadi partner pemda yang menjadi nakhkoda pembangunan agar pemda dapat memilih dan menetapkan lokasi, menyusun perencanaan, menentukan metode pelaksanaan, dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan daerah, pungkasnya. (Red)
DESIGN WEB OLEH ACEH WEBSITE
