- March 8, 2021

Seluruh Parpol Didorong Tolak Kudeta Demokrat oleh Moeldoko

Seluruh Parpol Didorong Tolak Kudeta Demokrat oleh Moeldoko
Seluruh partai politik didorong menolak kudeta terhadap Demokrat yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan kawan-kawan. (ANTARA FOTO/Endi Ahmad)  
Penulis
|
Editor

Jakarta – Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mendorong semua partai, baik koalisi pemerintah maupaun oposisi, menolak kudeta Partai Demokrat yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Baik yang oposisi maupun yang ada di barisan pemerintah secara bersama-sama perlu bersikap menolak praktek buruk kudeta partai,” yang dilansir dari  CNNIndonesia, padaSenin (8/3/2021)

Kudeta partai, menurut Ubed, telah berkali-kali dilakukan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dualisme kepemimpinan sebelumnya terjadi di PPP dan Partai Golkar. Kemelut di dua partai itu terjadi selama dua tahun.

Di ujung kemelut itu, PPP kemudian berhasil menetapkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum. Sementara, Golkar menetapkan Setya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar.

Baca Juga:  Forkopimda Aceh Ajak Satgas Penanganan Covid-19 Aceh Untuk Tingkatkan Kinerja

“Keduanya kemudian menjadi pendukung pemerintah,” kata Ubed.

Ubed mengatakan sulit menghindari pandangan bahwa kudeta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) terjadi karena intervensi orang Istana. Sebab, Moeldoko, ketua umum yang ditetapkan lewat Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

“Bedanya dengan kasus PPP dan Partai Golkar adalah jagonya pemerintah bukan sedang menjabat kepala KSP atau jabatan lainya,” ujarnya.

“Rezim Jokowi ini sesungguhnya secara empirik dapat dianalisis berkali-kali ‘mengkudeta’ partai politik,” kata Ubde.

Menurut Ubed, fenomena kudeta partai oleh pemerintah merupakan bencana demokrasi. Praktik tersebut jelas mengganggu kehidupan partai politik. Ubed menyebut partai merupakan salah satu pilar demokrasi yang turut menentukan masa depan negara.

Baca Juga:  Pembangunan Sirkuit Mandalika Hanya 14 Bulan dan Bisa Gelar WSBK

“Fenomena tersebut bisa saja akan terjadi pada partai partai lain juga,” katanya.

Lebih lanjut, Ubed menyatakan partai pendukung pemerintah juga harus berani menegur Moeldoko. Selain itu, kata Ubed, partai-partai tersebut bisa juga bersikap keras dengan keluar dari barisan koalisi Jokowi.

“Balik badan keluar dari koalisi rezim yang makin tidak demokratis ini, itu pilihan yang cukup rasional untuk menegakan demokrasi,” ujarnya.

Sebelumnya, readyviewed mantan pendiri dan kader Demokrat menggelar KLB di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3). Dalam KLB yang dinilai ilegal oleh AHY, Moeldoko diangkat sebagai ketua umum Demokrat dan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina.

Selain itu, Jhoni Allen didapuk sebagai sekretaris jenderal Demokrat. Kubu Moeldoko sendiri akan menyerahkan hasil KLB Deli Serdang ke Kemenkumham hari ini.

Baca Juga:  Pasca Banjir,TNI dan Dinas Kesehatan Gelar Pengobatan Massal kepada Warga Masyarakat di Kecamatan Pirak Timu

AHY tegas menyatakan KLB Demokrat di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional.Menurutnya, syarat-syarat penyelenggaraan KLB tidak terpenuhi.

Syarat tersebut antara lain, harus disetujui minimal oleh dua per tiga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berjumlah 34 dan setengah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berjumlah 514.

Penyelenggaraan KLB juga harus disetujui ketua majelis tinggi partai. Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) juga telah mengecam aksi kudeta yang dilakukan sejumlah mantan pendiri dan kader serta Moeldoko. SBY menyebut Moeldoko dengan darah dingin telah melakukan kudeta.(Red)

Sumber: CNN Indonesia

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

Berita Terkini

LPPM STIAPEN Nagan Raya Gelar Workshop Penelitian Khusus Untuk Mahasiswa

LPPM STIAPEN Nagan Raya Gelar Workshop Penelitian Khusus Untuk Mahasiswa

Berita   Daerah   Headline   Kesehatan   Lifestyle   Nasional   News   Sorotan
Kasus Pembunuhan di Aceh Timur Terungkap, Polisi: Diduga Terkait Hubungan Asmara

Kasus Pembunuhan di Aceh Timur Terungkap, Polisi: Diduga Terkait Hubungan Asmara

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Kesehatan   Nasional   News   Trend
Ketua LEMKASPA, Sosok Pj Gubernur Aceh, Mendagri Jangan Asal Tunjuk

Ketua LEMKASPA, Sosok Pj Gubernur Aceh, Mendagri Jangan Asal Tunjuk

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend
APBA 2022 tidak Memihak kepada Rakyat

APBA 2022 tidak Memihak kepada Rakyat

Berita   Daerah   Headline   Lifestyle   News   Otomotif   Trend
Anggota DPRA : Erosi Krueng Tripa Semakin Parah, Pemerintah Tutup Mata

Anggota DPRA : Erosi Krueng Tripa Semakin Parah, Pemerintah Tutup Mata

Berita   Daerah   Headline   Kolom   Nasional   News   Olahraga   Trend
Kapolda Aceh Apresiasi Anak-anak Sekolah di Kecamatan Darul Imarah Ikut Vaksin

Kapolda Aceh Apresiasi Anak-anak Sekolah di Kecamatan Darul Imarah Ikut Vaksin

Berita   Daerah   Epaper   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Travel
Bank Aceh Syariah, Waspada Penipuan dengan Permintaan Informasi Pribadi

Bank Aceh Syariah, Waspada Penipuan dengan Permintaan Informasi Pribadi

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Lifestyle   Nasional
Bank Aceh Syariah Bakal Kuatkan Pelayanan Sistem Digitalisasi di 2022

Bank Aceh Syariah Bakal Kuatkan Pelayanan Sistem Digitalisasi di 2022

Berita   Bola   Headline   Lifestyle   Nasional   News   Trend
Polda Aceh Laksanakan Vaksinasi Merdeka di SD Negeri 1 Lam Ujong

Polda Aceh Laksanakan Vaksinasi Merdeka di SD Negeri 1 Lam Ujong

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Kesehatan   Travel   Trend
Mobil bersama Wajah Pelaku Tabrak Lari Terekam CCTV, Polda Aceh Bentuk Tim

Mobil bersama Wajah Pelaku Tabrak Lari Terekam CCTV, Polda Aceh Bentuk Tim

Berita   Daerah   Headline   Hukum   Nasional   News   Trend